Denpasar (Antara Bali) - Perkembangan industri perbankan dan kondisi `finansial inclusion` di Provinsi Bali masih belum merata dan terkonsentrasi di Bali Selatan.

"Hal itu tidak terlepas dari masih terjadinya disparitas ekonomi antar-kabupaten/kota di Provinsi Bali," ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Dewi Setyowati di Denpasar Rabu.

Ia dalam laporan kajian ekonomi dan keuangan regional menyebutkan bahwa perkembangan terakhir akan persebaran ketersediaan layanan perbankan di Provinsi Bali masih didominasi oleh kuatnya peranan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Hal itu sejalan dengan kedua daerah itu merupakan destinasi kunjungan wisatawan mancanegara sehingga tidak mengherankan daerah itu menjadi pusat perekonomian di pusat pemerintahan di Bali.

Ia mengatakan, dari sisi ekonomi, perkembangan tersebut turut berdampak pada ketidakseimbangan jasa pelayanan keuangan inklusif yang dilakukan perbankan di Bali.

Salah satunya terlihat pada jumlah kantor bank yang ada di Kota Denpasar mencapai 299 kantor, sedangkan di Kabupaten Bangli hanya terdapat 25 kantor bank.

Sama halnya dengan ketersediaan layanan ATM yang di Kota Denpasar mencapai 1.053 unit sedangkan di Bangli hanya tersedia 26 ATM sehingga ada perbedaan yang sangat menyolok.

Kondisi tersebut merupakan kondisi umum ketika bank "follows the trade" di mana pusat perkembangan perekonomian Provinsi Bali terkonsentrasi di Bali Selatan.

Kondisi serupa juga terlihat dari persebaran DPK dan kredit per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada September 2015 dimana Kabupaten Badung dan Denpasar masih menjadi Kabupaten/Kota yang mendominasi penyerapan kredit ataupun DPK di sistem keuangan Provinsi Bali.

Pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) berupa tabungan, deposito dan giro secara kumulatif hingga September 2015 Rp76,5 triliun, sebesar Rp51 triliyun diantaranya terkumpul di Denpasar, menyusul perbankan di Badung Rp12,6 triliun dan sisanya ada di tujuh kabupaten lainnya.

Sementara kredit yang disalurkan perbankan di Bali dalam periode yang sama sebesar Rp60,9 triliun, diantaranya Rp30,8 triliun dinikmati pengusaha yang bercokol di Denpasar dan Rp12,9 triliun di Badung dan sisanya baru di kabupaten lainnya di Bali.(WDY)

Pewarta: Pewarta: I Ketut Sutika

Editor : I Gusti Bagus Widyantara


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016