Denpasar (Antara Bali) - Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta mengkritisi rencana pemerintah untuk menarik Dana Ketahanan Energi yang dipungut dari penjualan bahan bakar minyak (BBM).
"Itu kebijakan yang mencekik masyarakat," katanya di Denpasar, Senin.
Menurut dia, harga BBM yang selama ini berlaku telah dikenakan pajak pertambahan nilai (Ppn) sebesar 10 persen, pajak daerah sebesar lima persen dan ditambah pungutan tersebut sehingga memperberat masyarakat.
Rencananya penarikan Dana Ketahanan Energi untuk premium sebesar Rp200 per liter dan solar sebesar Rp300.
"Dari sisi `timing` (waktu) tidak tepat dan sisi peraturan tidak dimungkinkan karena belum ada aturan jelas," ucapnya.
Dia juga mengkhawatirkan adanya pungutan tersebut membuat gejolak di masyarakat terlebih Bali yang selama ini mengandalkan sektor pariwisata yang rentan dengan isu keamanan.
"Sekarang lagi krisis. Ini menambah investor takut investasi di Indonesia dan Bali sebagai saerah wisata berdampak kepada tamu yang datang ke Bali sehingga terjadi penurunan jumlah hunian hotel," tuturnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membuat kebijakan pungutan dalam bentuk Dana Ketahanan Energi.
Dana itu dikatakan untuk kesejahteraan masyarakat salah satunya bagi masyarakat di daerah tertinggal.
Namun rencana itu mendapat pro dan kontra sejumlah kalangan.
Menteri ESDM, Sudirman Said dalam keterangan persnya di Jakarta pada Senin (4/1) menyatakan menunda pelaksanaan Dana Ketahanan Energi itu hingga pembahasan APBN Perubahan.
Dalam keterangan itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengumumkan harga BBM yang berlaku mulai Selasa (5/1) pukul 00.00 WIB yakni untuk harga ekonomi solar dari Rp6.700 per liter menjadi Rp5.750.
Harga premium per liter untuk non-Jawa Madura dan Bali dari Rp7.300 menjadi Rp6.950 dan Jawa Madura dan Bali dari Rp7.400 menjadi Rp7.050 per liter.
Namun penurunan tersebut tidak ada sangkut paut terkait Dana Ketahanan Energi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Itu kebijakan yang mencekik masyarakat," katanya di Denpasar, Senin.
Menurut dia, harga BBM yang selama ini berlaku telah dikenakan pajak pertambahan nilai (Ppn) sebesar 10 persen, pajak daerah sebesar lima persen dan ditambah pungutan tersebut sehingga memperberat masyarakat.
Rencananya penarikan Dana Ketahanan Energi untuk premium sebesar Rp200 per liter dan solar sebesar Rp300.
"Dari sisi `timing` (waktu) tidak tepat dan sisi peraturan tidak dimungkinkan karena belum ada aturan jelas," ucapnya.
Dia juga mengkhawatirkan adanya pungutan tersebut membuat gejolak di masyarakat terlebih Bali yang selama ini mengandalkan sektor pariwisata yang rentan dengan isu keamanan.
"Sekarang lagi krisis. Ini menambah investor takut investasi di Indonesia dan Bali sebagai saerah wisata berdampak kepada tamu yang datang ke Bali sehingga terjadi penurunan jumlah hunian hotel," tuturnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membuat kebijakan pungutan dalam bentuk Dana Ketahanan Energi.
Dana itu dikatakan untuk kesejahteraan masyarakat salah satunya bagi masyarakat di daerah tertinggal.
Namun rencana itu mendapat pro dan kontra sejumlah kalangan.
Menteri ESDM, Sudirman Said dalam keterangan persnya di Jakarta pada Senin (4/1) menyatakan menunda pelaksanaan Dana Ketahanan Energi itu hingga pembahasan APBN Perubahan.
Dalam keterangan itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengumumkan harga BBM yang berlaku mulai Selasa (5/1) pukul 00.00 WIB yakni untuk harga ekonomi solar dari Rp6.700 per liter menjadi Rp5.750.
Harga premium per liter untuk non-Jawa Madura dan Bali dari Rp7.300 menjadi Rp6.950 dan Jawa Madura dan Bali dari Rp7.400 menjadi Rp7.050 per liter.
Namun penurunan tersebut tidak ada sangkut paut terkait Dana Ketahanan Energi. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016