Surabaya (Antara Bali) - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI)
Australia Selatan memperingati Hari Anti-Korupsi Internasional 9
Desember dengan seruan "Save Indonesia" (Selamatkan Indonesia) dari calo
kontrak karya sebagaimana kasus Ketua DPR Setya Novanto.
Presiden PPI Australia Selatan, Muhammad Maulana, dalam surat elektronik yang diterima Antara di Surabaya, Rabu menyatakan "Save Indonesia" dan "Berantas Mafia Kontrak Karya!" itu merupakan hasil diskusi PPI Australia Selatan untuk memperingati Hari Anti-Korupsi Internasional (HAKI).
"Sebagai masyarakat Indonesia yang berada di Australia, kami juga mendapatkan tontonan rekaman percakapan tidak pantas dan tidak patut yang terjadi antara Setya Novanto (Ketua DPR RI), Reza Chalid (pengusaha), dan Maroef Syamsudin (Presiden Direktur PT. Freeport)," katanya.
Menurut mahasiswa Master Kebijakan Publik di Flinders University itu, peristiwa tersebut mengindikasikan adanya praktik mafia dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yang berpotensi mengakibatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) tidak diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Padahal, katanya, Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".
"Adanya praktik percaloan dalam tata kelola sumber daya alam, apalagi dengan melibatkan pejabat negara yang memegang kekuasaan dalam pengambilan kebijakan, sebagaimana dilakukan Setya Novanto, berpotensi pada pengabaian mandat konstitusi," katanya.
Selain itu, praktik percaloan juga hanya menguntungkan kepentingan individu dan kelompok saja, bukan kepentingan masyarakat Indonesia secara luas. "Untuk itu, kasus papa minta saham yang sedang diproses Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Kejaksaan Agung ini sudah sepatutnya dijadikan momentum dalam pemberantasan praktik percaloan kontrak karya dalam tata kelola SDA di Indonesia," katanya.
Momentum "papa minta saham" itu harus menjadi pembelajaran bagi Presiden, DPR, MKD, dan seluruh elemen bangsa untuk melakukan "Save Indonesia" melalui berbagai ikhtiar guna memberantas praktik percaloan dalam kontrak karya yang merugikan bangsa dan negara dalam jangka panjang.
Ikhtiar pertama, PPI Australia Selatan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan secara tegas kepada aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan secara lebih serius untuk memberangus para calo-calo kontrak karya, baik dari eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun pengusaha.
Ikhtiar kedua, PPI juga mendesak Anggota DPR RI untuk menyelamatkan nama baik lembaga perwakilan rakyat dengan mendesak Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR RI melalui mekanisme sidang istimewa.
Ikhtiar ketiga, PPI juga berharap MKD untuk selalu terbuka dalam melakukan setiap persidangan kasus-kasus etik anggota DPR agar masyarakat di seluruh belahan dunia dapat mengetahui proses sidang berlangsung.
Ikhtiar keempat, PPI juga mengajak seluruh elemen masyarakat di seluruh belahan bumi, seperti di Australia, untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia yang melibatkan para calo-calo kontrak karya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Presiden PPI Australia Selatan, Muhammad Maulana, dalam surat elektronik yang diterima Antara di Surabaya, Rabu menyatakan "Save Indonesia" dan "Berantas Mafia Kontrak Karya!" itu merupakan hasil diskusi PPI Australia Selatan untuk memperingati Hari Anti-Korupsi Internasional (HAKI).
"Sebagai masyarakat Indonesia yang berada di Australia, kami juga mendapatkan tontonan rekaman percakapan tidak pantas dan tidak patut yang terjadi antara Setya Novanto (Ketua DPR RI), Reza Chalid (pengusaha), dan Maroef Syamsudin (Presiden Direktur PT. Freeport)," katanya.
Menurut mahasiswa Master Kebijakan Publik di Flinders University itu, peristiwa tersebut mengindikasikan adanya praktik mafia dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yang berpotensi mengakibatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) tidak diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Padahal, katanya, Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".
"Adanya praktik percaloan dalam tata kelola sumber daya alam, apalagi dengan melibatkan pejabat negara yang memegang kekuasaan dalam pengambilan kebijakan, sebagaimana dilakukan Setya Novanto, berpotensi pada pengabaian mandat konstitusi," katanya.
Selain itu, praktik percaloan juga hanya menguntungkan kepentingan individu dan kelompok saja, bukan kepentingan masyarakat Indonesia secara luas. "Untuk itu, kasus papa minta saham yang sedang diproses Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Kejaksaan Agung ini sudah sepatutnya dijadikan momentum dalam pemberantasan praktik percaloan kontrak karya dalam tata kelola SDA di Indonesia," katanya.
Momentum "papa minta saham" itu harus menjadi pembelajaran bagi Presiden, DPR, MKD, dan seluruh elemen bangsa untuk melakukan "Save Indonesia" melalui berbagai ikhtiar guna memberantas praktik percaloan dalam kontrak karya yang merugikan bangsa dan negara dalam jangka panjang.
Ikhtiar pertama, PPI Australia Selatan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan secara tegas kepada aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan secara lebih serius untuk memberangus para calo-calo kontrak karya, baik dari eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun pengusaha.
Ikhtiar kedua, PPI juga mendesak Anggota DPR RI untuk menyelamatkan nama baik lembaga perwakilan rakyat dengan mendesak Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR RI melalui mekanisme sidang istimewa.
Ikhtiar ketiga, PPI juga berharap MKD untuk selalu terbuka dalam melakukan setiap persidangan kasus-kasus etik anggota DPR agar masyarakat di seluruh belahan dunia dapat mengetahui proses sidang berlangsung.
Ikhtiar keempat, PPI juga mengajak seluruh elemen masyarakat di seluruh belahan bumi, seperti di Australia, untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia yang melibatkan para calo-calo kontrak karya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015