Kuta Selatan (Antara Bali) - Sejumlah delegasi peserta Bali Democracy Forum VIII melihat langsung proses pemilihan kepala daerah di beberapa tempat pemungutan suara di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
"Mereka (delegasi BDF) ingin melihat bagaimana kita melakukan proses demokrasi prosedural dalam pilkada," kata Direktur Eksekutif Institute for Peace and Democracy Dr I Ketut Putra Erawan di sela-sela mendampingi delegasi BDF di Banjar Mumbul, Kelurahan Benoa, Kabupaten Badung, Rabu.
Selain itu mereka juga ingin melihat mulai dari proses penyumpahan hingga penghitungan suara.
Sekitar 15 delegasi BDF tersebut mengunjungi empat lokasi di kawasan Kuta Selatan, diantaranya TPS 21, 22 dan 23 di Banjar Mumbul, serta TPS 35-38 di SD Taman Griya Mumbul, Kelurahan Benoa.
"Berdasarkan kunjungannya dari pagi tadi hingga proses penghitungan suara, mereka berpandangan bahwa proses pilkada sangat tenang. Proses pemilihan di sini dipandang dimiliki oleh masyarakat dan seperti hal yang biasa dan tidak tegang," ucapnya Erawan.
Sementara itu, Alwyn Buro, salah satu delegasi BDF yang berasal dari Filipina mengatakan berdasarkan hasil pengamatannya proses pilkada berjalan dengan sangat terbuka dan transparan.
"Proses pemilihan di sini sangat mendidik dan masyarakat merasa memiliki pemilu," ujarnya sembari mengatakan proses pemilihan berjalan sangat lancar dan tidak ada upaya pemaksaan serta sangat berbeda dibandingkan daerah lain.
Alwyn yang juga berprofesi sebagai jurnalis itu berjanji akan mencurahkan pengalamannya melihat proses pilkada di Bali dalam bentuk tulisan.
Sedangkan anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali Ketut Sunadra saat melakukan supervisi di TPS tersebut mengapresiasi kunjungan dari delegasi BDF yang merupakan perwakilan beberapa negara tersebut.
"Memang seharusnya proses pilkada terbuka karena sesuai dengan asas penyelenggaraan yang mengedepankan transparansi. Meskipun dari sisi pengawasan, kami masih melihat ada aspek teknis yang mesti diawasi, seperti ada sejumlah C6 (surat pemberitahuan pemilih) yang tidak mampu diberikan pada orangnya," katanya.
Untung saja pihaknya sudah sempat mengingatkan agar formulir C6 yang tidak ditemukan pemilihnya itu sudah diamankan supaya jangan sampai disalahgunakan.
"Terkait dengan pilihan masyarakat, memang tidak boleh diintervensi, dikekang dan diintimidasi oleh siapapun, apalagi mengarahkan pilihan dengan cara-cara dilarang," ucapnya.
Pilkada Badung diikuti dua pasangan calon. Nomor urut 1 ditempati Nyoman Giri Prasta dan Ketut Suiasa yang didukung oleh PDI Perjuangan dan Nasdem. Nomor urut 2 ditempati Made Sudiana dan Nyoman Sutrisno yang didukung Partai Demokrat dan Gerindra.
Berdasarkan hasil perhitungan suara pada tiga TPS di Banjar Mumbul tersebut, pasangan nomor urut 1 jauh mengungguli pesaingnya. Untuk di Banjar Mumbul pada TPS 21 (pasangan nomor 1 mendapat 340 suara, dan nomor 2 mendapat 59 suara), TPS 22 (pasangan no 1 dengan 241 suara dan no 2 memperoleh 54 suara), dan pada TPS 23 (pasangan no 1 memperoleh 212 suara dan no 2 dengan 45 suara). (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Mereka (delegasi BDF) ingin melihat bagaimana kita melakukan proses demokrasi prosedural dalam pilkada," kata Direktur Eksekutif Institute for Peace and Democracy Dr I Ketut Putra Erawan di sela-sela mendampingi delegasi BDF di Banjar Mumbul, Kelurahan Benoa, Kabupaten Badung, Rabu.
Selain itu mereka juga ingin melihat mulai dari proses penyumpahan hingga penghitungan suara.
Sekitar 15 delegasi BDF tersebut mengunjungi empat lokasi di kawasan Kuta Selatan, diantaranya TPS 21, 22 dan 23 di Banjar Mumbul, serta TPS 35-38 di SD Taman Griya Mumbul, Kelurahan Benoa.
"Berdasarkan kunjungannya dari pagi tadi hingga proses penghitungan suara, mereka berpandangan bahwa proses pilkada sangat tenang. Proses pemilihan di sini dipandang dimiliki oleh masyarakat dan seperti hal yang biasa dan tidak tegang," ucapnya Erawan.
Sementara itu, Alwyn Buro, salah satu delegasi BDF yang berasal dari Filipina mengatakan berdasarkan hasil pengamatannya proses pilkada berjalan dengan sangat terbuka dan transparan.
"Proses pemilihan di sini sangat mendidik dan masyarakat merasa memiliki pemilu," ujarnya sembari mengatakan proses pemilihan berjalan sangat lancar dan tidak ada upaya pemaksaan serta sangat berbeda dibandingkan daerah lain.
Alwyn yang juga berprofesi sebagai jurnalis itu berjanji akan mencurahkan pengalamannya melihat proses pilkada di Bali dalam bentuk tulisan.
Sedangkan anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali Ketut Sunadra saat melakukan supervisi di TPS tersebut mengapresiasi kunjungan dari delegasi BDF yang merupakan perwakilan beberapa negara tersebut.
"Memang seharusnya proses pilkada terbuka karena sesuai dengan asas penyelenggaraan yang mengedepankan transparansi. Meskipun dari sisi pengawasan, kami masih melihat ada aspek teknis yang mesti diawasi, seperti ada sejumlah C6 (surat pemberitahuan pemilih) yang tidak mampu diberikan pada orangnya," katanya.
Untung saja pihaknya sudah sempat mengingatkan agar formulir C6 yang tidak ditemukan pemilihnya itu sudah diamankan supaya jangan sampai disalahgunakan.
"Terkait dengan pilihan masyarakat, memang tidak boleh diintervensi, dikekang dan diintimidasi oleh siapapun, apalagi mengarahkan pilihan dengan cara-cara dilarang," ucapnya.
Pilkada Badung diikuti dua pasangan calon. Nomor urut 1 ditempati Nyoman Giri Prasta dan Ketut Suiasa yang didukung oleh PDI Perjuangan dan Nasdem. Nomor urut 2 ditempati Made Sudiana dan Nyoman Sutrisno yang didukung Partai Demokrat dan Gerindra.
Berdasarkan hasil perhitungan suara pada tiga TPS di Banjar Mumbul tersebut, pasangan nomor urut 1 jauh mengungguli pesaingnya. Untuk di Banjar Mumbul pada TPS 21 (pasangan nomor 1 mendapat 340 suara, dan nomor 2 mendapat 59 suara), TPS 22 (pasangan no 1 dengan 241 suara dan no 2 memperoleh 54 suara), dan pada TPS 23 (pasangan no 1 memperoleh 212 suara dan no 2 dengan 45 suara). (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015