Gili Trawangan (Antara Bali) - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menjadwalkan pelaksanaan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) pada Maret dan September 2016.
"Kami akan menggelar survei sosial ekonomi nasional dua kali tahun 2016. Susenas ini sangat berkaitan dengan inflasi," kata Kepala BPS Provinsi Bali, Panusunan Siregar saat menjadi pembicara pelatihan wartawan ekonomi bisnis Bali-Nusa Tenggara yang digelar Bank Indonesia Provinsi Bali di Gili Trawangan, NTB, Sabtu.
Menurut dia, seluruh unit kegiatan ekonomi masyarakat di luar pertanian akan didata BPS.
Pendataan dilakukan berdasarkan pengelompokan usaha berskala besar, sedang, kecil dan mikro.
Kegiatan ekonomi tersebut, lanjut dia, di antaranya meliputi sektor air minum, perbankan, perdagangan, perhotelan, jasa pendidikan, jasa kesehatan termasuk profesi pembantu, pedagang keliling, tukang ban, tukang sepatu hingga pedagang "canang" atau hiasan janur dan bunga untuk kegiatan keagamaan di Bali.
Nantinya, pendataan tersebut akan dilakukan oleh petugas independen yang direkrut di daerah setempat dan akan dilatih terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan melakukan survei.
Dia menjelaskan bahwa tujuan dari Susenas itu untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kesehatan, pendidikan, fertilitas, kondisi keluarga berencana (KB), dan perumahan serta kondisi sosial ekonomi lainnya.
Pengumpulan informasi Susenas itu dibagi menjadi dua kuisioner yang diberikan kepada masyarakat melalui pemilihan dengan metode sampling sebagian secara acak.
Dua kuisioner itu yakni melalui moduk kor atau berupa pertanyaan terkait informasi dasar rumah tangga seperti status perkawinan, akta kelahiran, pendidikan, kesehatan, imunisasi dan ASI, teknologi informasi, ketenagakerjaan, fertilitas (di antaranya seperti penggunaan alat kontrasepsi, angka kelahiran dan kematian dan keterangan perumahan (menyangkut jumlah keluarga hingga status kepemilikan bangunan).
Selain itu juga menyangkut keterangan perlindungan sosial dan keterangan kepemimilikan barang.
Selain modul kor itu, juga dilakukan modul konsumsi yakni terkait ekonomi rumah tangga seperti konsumsi makanan dan minuman baik yang dibuat di rumah atau membeli jadi, serta konsumsi non-makanan seperti sewa rumah, listrik, air, pajak, asuransi serta pendapatan lainnya.
"Data dalam Susenas itu dikumpulkan untuk menghasilkan indikator sosial ekonomi masyarakat seperti angka indikator pendidikan dan indikator kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan," ucapnya. (DWA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami akan menggelar survei sosial ekonomi nasional dua kali tahun 2016. Susenas ini sangat berkaitan dengan inflasi," kata Kepala BPS Provinsi Bali, Panusunan Siregar saat menjadi pembicara pelatihan wartawan ekonomi bisnis Bali-Nusa Tenggara yang digelar Bank Indonesia Provinsi Bali di Gili Trawangan, NTB, Sabtu.
Menurut dia, seluruh unit kegiatan ekonomi masyarakat di luar pertanian akan didata BPS.
Pendataan dilakukan berdasarkan pengelompokan usaha berskala besar, sedang, kecil dan mikro.
Kegiatan ekonomi tersebut, lanjut dia, di antaranya meliputi sektor air minum, perbankan, perdagangan, perhotelan, jasa pendidikan, jasa kesehatan termasuk profesi pembantu, pedagang keliling, tukang ban, tukang sepatu hingga pedagang "canang" atau hiasan janur dan bunga untuk kegiatan keagamaan di Bali.
Nantinya, pendataan tersebut akan dilakukan oleh petugas independen yang direkrut di daerah setempat dan akan dilatih terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan melakukan survei.
Dia menjelaskan bahwa tujuan dari Susenas itu untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kesehatan, pendidikan, fertilitas, kondisi keluarga berencana (KB), dan perumahan serta kondisi sosial ekonomi lainnya.
Pengumpulan informasi Susenas itu dibagi menjadi dua kuisioner yang diberikan kepada masyarakat melalui pemilihan dengan metode sampling sebagian secara acak.
Dua kuisioner itu yakni melalui moduk kor atau berupa pertanyaan terkait informasi dasar rumah tangga seperti status perkawinan, akta kelahiran, pendidikan, kesehatan, imunisasi dan ASI, teknologi informasi, ketenagakerjaan, fertilitas (di antaranya seperti penggunaan alat kontrasepsi, angka kelahiran dan kematian dan keterangan perumahan (menyangkut jumlah keluarga hingga status kepemilikan bangunan).
Selain itu juga menyangkut keterangan perlindungan sosial dan keterangan kepemimilikan barang.
Selain modul kor itu, juga dilakukan modul konsumsi yakni terkait ekonomi rumah tangga seperti konsumsi makanan dan minuman baik yang dibuat di rumah atau membeli jadi, serta konsumsi non-makanan seperti sewa rumah, listrik, air, pajak, asuransi serta pendapatan lainnya.
"Data dalam Susenas itu dikumpulkan untuk menghasilkan indikator sosial ekonomi masyarakat seperti angka indikator pendidikan dan indikator kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan," ucapnya. (DWA)
Editor : Dewa Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015