Denpasar (Antara Bali) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengapresiasi kinerja dan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Provinsi Bali yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintah dengan baik dan akuntabel.
"Dari hasil paparan tadi saya menilai Pemkab Badung dan Pemprov Bali telah menunjukkan kesungguhannya untuk menjadi lebih baik dalam akuntabilitas kinerja," ujar Yuddy Chrisnandi dalam siaran pers di Denpasar, Bali, Kamis.
Pihaknya mengajak seluruh jajaran pemerintah di daerah itu untuk membangun budaya kinerja lebih baik serta memastikan pemerintah senantiasa hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Yuddy menilai, capaian kinerja Pemkab Badung bukan semata mata karena pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi, namun belum mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik dan akuntabel.
"Jadi capain kinerja ini sangat ditunjang oleh adanya leadership, nilai gotong royong serta nilai-nilai religius yang dimiliki oleh masyarakat Bali," ujarnya.
Melihat komitmen dan capaian yang telah berhasil diraih oleh Pemkab Badung dan Pemprov Bali, lanjut dia, pihaknya mendorong pemerintah setempat bergerak bersama mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi lebih baik dan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Selain itu Menpan-RB juga menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan acara penguatan akuntabilitas instansi pemerintah dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.
Penjabat Bupati Badung Ir Nyoman Harry Yuda Saka MM dalam kesempatan itu mempresentasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dihadapan Menpan-RB yang dihadiri Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Wakil Gubernur Drs Ketut Sudikerta.
Dalam acara itu juga dihadiri Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabiliatas dan Pengawasan Kemenpan-RB, M Yusuf Atteh beserta Asisten Deputy Ronald Andrea dan Para pejabat terkait dilingkungan Provinsi Bali dan Pemkab Badung.
"Penerapan SAKIP kinerja SKPD di Kabupaten Badung menjadi semakin terukur sehingga menunjang akuntabilitas kinerja," ujar Harry Yuda.
Ia mengatakan, sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
Kemudian, membangun komimen bersama seluruh jajaran SKPD di Lingkungan Pemkab Badung agar mampu merencanakan program kegiatan yang berorientasi pada hasil dan manfaat. "Bukan sekedar melaksanakan kegiatan yang bersifat Rutinitas," ujarnya.
Ia menjelaskan, kapasitas aparatur juga ditingkatkan dibawah pengawalan penuh dari tim pengembangan SAKIP yang dibentuk melalui keputusan Bupati Badung.
"Hal ini sangat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Kabupaten Badung yaitu adanya komitmen dan dukungan DPRD secara penuh untuk melakukan revisi RPJMD dalam memadukan program dan target kinerja sesuai dengan peningkatan PAD," ujar Harry Yuda. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Dari hasil paparan tadi saya menilai Pemkab Badung dan Pemprov Bali telah menunjukkan kesungguhannya untuk menjadi lebih baik dalam akuntabilitas kinerja," ujar Yuddy Chrisnandi dalam siaran pers di Denpasar, Bali, Kamis.
Pihaknya mengajak seluruh jajaran pemerintah di daerah itu untuk membangun budaya kinerja lebih baik serta memastikan pemerintah senantiasa hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Yuddy menilai, capaian kinerja Pemkab Badung bukan semata mata karena pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi, namun belum mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik dan akuntabel.
"Jadi capain kinerja ini sangat ditunjang oleh adanya leadership, nilai gotong royong serta nilai-nilai religius yang dimiliki oleh masyarakat Bali," ujarnya.
Melihat komitmen dan capaian yang telah berhasil diraih oleh Pemkab Badung dan Pemprov Bali, lanjut dia, pihaknya mendorong pemerintah setempat bergerak bersama mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi lebih baik dan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Selain itu Menpan-RB juga menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan acara penguatan akuntabilitas instansi pemerintah dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.
Penjabat Bupati Badung Ir Nyoman Harry Yuda Saka MM dalam kesempatan itu mempresentasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dihadapan Menpan-RB yang dihadiri Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Wakil Gubernur Drs Ketut Sudikerta.
Dalam acara itu juga dihadiri Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabiliatas dan Pengawasan Kemenpan-RB, M Yusuf Atteh beserta Asisten Deputy Ronald Andrea dan Para pejabat terkait dilingkungan Provinsi Bali dan Pemkab Badung.
"Penerapan SAKIP kinerja SKPD di Kabupaten Badung menjadi semakin terukur sehingga menunjang akuntabilitas kinerja," ujar Harry Yuda.
Ia mengatakan, sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
Kemudian, membangun komimen bersama seluruh jajaran SKPD di Lingkungan Pemkab Badung agar mampu merencanakan program kegiatan yang berorientasi pada hasil dan manfaat. "Bukan sekedar melaksanakan kegiatan yang bersifat Rutinitas," ujarnya.
Ia menjelaskan, kapasitas aparatur juga ditingkatkan dibawah pengawalan penuh dari tim pengembangan SAKIP yang dibentuk melalui keputusan Bupati Badung.
"Hal ini sangat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Kabupaten Badung yaitu adanya komitmen dan dukungan DPRD secara penuh untuk melakukan revisi RPJMD dalam memadukan program dan target kinerja sesuai dengan peningkatan PAD," ujar Harry Yuda. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015