Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat
terbatas membahas langkah-langkah pengendalian kabut asap akibat
kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah termasuk Sumatera dan
Kalimantan, Jumat.
"Kondisi ini sangat berdampak dan sudah masuk dalam kategori yang sangat tidak sehat," kata Presiden saat membuka rapat terbatas itu.
Presiden baru mendapat laporan bahwa masih ada 826 titik panas di Pulau Sumatera, dengan 703 titik panas di Sumatera Selatan, serta 974 titik panas di Kalimantan dan sejumlah titik di Sulawesi dan Papua. Dia juga menjelaskan langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi masalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Pertama, ia mengatakan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappenas sudah menjalankan Kebijakan Satu Peta atau yang juga disebut One Map Policy untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih kepemilikan lahan.
Kedua, pemerintah menghentikan pemberian izin baru pengelolaan lahan gambut. "Untuk lahan gambut saya perlu sampaikan untuk Menteri LH, tidak ada izin baru gambut, kemudian segera lakukan restorasi gambut," ujar Jokowi.
Ketiga, menurut dia, pemerintah meninjau kembali izin-izin pengelolaan lahan dan hutan yang lama. "Sudah harus keras kita, yang belum dibuka tidak boleh dibuka," ujarnya.
Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah sudah membahas evakuasi warga yang terdampak dari asap akibat kebakaran lahan gambut.
"Saya kira proses itu segera dilaksanakan dan saya instruksikan untuk penanganan fokus penaganan api dan dampak asap ini dilakukan secara masif oleh semua kementerian agar konsentrasi dan masuk ke lapangan terutama untuk yang berkaitan dengan anak dan bayi," katanya.
Presiden juga meminta kepada Menteri Kesehatan agar tidak mengevakuasi warga ke luar kota karena akan menyulitkan. Menurut dia, evakuasi warga dapat dilakukan di dalam kota, ke gedung-gedung pemerintahan atau kantor Bupati yang dipasangi alat pembersih udara.
Presiden juga meminta swasta dan badan usaha milik negara menyediakan pelayanan medis untuk membantu penanganan warga yang kesehatannya terganggu karena kabut asap. "Saya kira harus sudah mulai ke arah sana. Baik untuk yang berkaitan dengan ISPA yang berkaitan dengan kesehatan lainnya yang terdampak dari asap," ujar Presiden.
Ia menekankan bahwa kebakaran lahan dan hutan merupakam masalah bersama dan meminta semua pihak ikut terlibat dalam upaya penanggulangannya. "Dan saya harapkan kita semua bisa mengerahkan semua kekuatan untuk mengatasi masalah ini dan membantu korban yang ada. Baik dari TNI, Polri dan seluruh kementerian," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kondisi ini sangat berdampak dan sudah masuk dalam kategori yang sangat tidak sehat," kata Presiden saat membuka rapat terbatas itu.
Presiden baru mendapat laporan bahwa masih ada 826 titik panas di Pulau Sumatera, dengan 703 titik panas di Sumatera Selatan, serta 974 titik panas di Kalimantan dan sejumlah titik di Sulawesi dan Papua. Dia juga menjelaskan langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi masalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Pertama, ia mengatakan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappenas sudah menjalankan Kebijakan Satu Peta atau yang juga disebut One Map Policy untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih kepemilikan lahan.
Kedua, pemerintah menghentikan pemberian izin baru pengelolaan lahan gambut. "Untuk lahan gambut saya perlu sampaikan untuk Menteri LH, tidak ada izin baru gambut, kemudian segera lakukan restorasi gambut," ujar Jokowi.
Ketiga, menurut dia, pemerintah meninjau kembali izin-izin pengelolaan lahan dan hutan yang lama. "Sudah harus keras kita, yang belum dibuka tidak boleh dibuka," ujarnya.
Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah sudah membahas evakuasi warga yang terdampak dari asap akibat kebakaran lahan gambut.
"Saya kira proses itu segera dilaksanakan dan saya instruksikan untuk penanganan fokus penaganan api dan dampak asap ini dilakukan secara masif oleh semua kementerian agar konsentrasi dan masuk ke lapangan terutama untuk yang berkaitan dengan anak dan bayi," katanya.
Presiden juga meminta kepada Menteri Kesehatan agar tidak mengevakuasi warga ke luar kota karena akan menyulitkan. Menurut dia, evakuasi warga dapat dilakukan di dalam kota, ke gedung-gedung pemerintahan atau kantor Bupati yang dipasangi alat pembersih udara.
Presiden juga meminta swasta dan badan usaha milik negara menyediakan pelayanan medis untuk membantu penanganan warga yang kesehatannya terganggu karena kabut asap. "Saya kira harus sudah mulai ke arah sana. Baik untuk yang berkaitan dengan ISPA yang berkaitan dengan kesehatan lainnya yang terdampak dari asap," ujar Presiden.
Ia menekankan bahwa kebakaran lahan dan hutan merupakam masalah bersama dan meminta semua pihak ikut terlibat dalam upaya penanggulangannya. "Dan saya harapkan kita semua bisa mengerahkan semua kekuatan untuk mengatasi masalah ini dan membantu korban yang ada. Baik dari TNI, Polri dan seluruh kementerian," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015