Kuta (Antara Bali) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berupaya
meningkatkan kualitas jaminan sosial salah satunya melalui
penyelenggaraan konferensi dunia yang digelar oleh serikat pekerja
institusi itu.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang membuka konferensi dunia mengenai jaminan sosial di Kuta, Kabupaten Badung, Selasa, menyatakan bahwa dalam mewujudkan kualitas jaminan sosial yang lebih baik itu, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dalam masa transisi ekonomi informal ke ekonomi formal.
"Ekonomi informal masih mendominasi seperti sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Ekonomi informal itu agar mereka bisa mendapatkan akses lebih baik dari sistem perlindungan sosial, tentunya harus ditransformasi ke ekonomi formal," ucapnya.
Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia pekerja di sektor informal, maka pihaknya mendorong percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan percepatan sertifikasi kompetensi.
"Percepatan peningkatan kompetensi ini dengan mendorong agar mereka memiliki kompetensi bidang tertentu untuk dibekali sertifikasi kompetensi," ucapnya.
Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya mengatakan bahwa dalam konferensi dan lokakarya dunia pertama kali digelar itu juga dibicarakan terkait skema jaminan sosial termasuk menerima masukan dan kajian terkini dari negara lain yang juga menerapkan jaminan sosial serupa kepada para pekerjanya.
"Semua jaminan sosial (negara peserta) itu memdiskusikan sejumlah masukan dan kajian terkini agar bagaimana mewujudkan jaminan sosial lebih baik agar bisa diwujudkan masyarakat pekerja yang terlindungi dan lebih sejahtera," katanya.
Ketua Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Abdur Rahman Irsyadi mengharapkan kepada pemerintah dan instansi terkait lainnya agar mengintensifkan upaya edukasi terkait jaminan sosial mulai usia sekolah mengingat sebagian di antara mereka merupakan calon pekerja.
"Selama tidak ada edukasi pemerintah dan pemangku kepentingan lain, saya rasa perjalanan untuk melindungi pekerja belum optimal. Harus ada sasaran. Edukasi bisa dimulai dari saat sekolah dan mahasiswa," ucapnya.
Konferensi dunia terkait jaminan sosial itu dihadiri organisasi jaminan sosial dan pekerja lembaga jaminan sosial dari 19 negara seperti Amerika Serikat, Afrika, Eropa, Australia dan Asia.
Konferensi tersebut mendiskusikan sejumlah di antaranya menyangkut pengalaman dunia internasional dalam pelaksanaan program jaminan pensiun, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja serta asuransi kesehatan.
Selain itu manfaat tambahan kepesertaan jaminan sosial, jaminan sosial untuk sektor informal, pengawasan dan pemeriksaan program jaminan sosial serta manajemen perlindungan jaminan sosial bagi arus pertukaran perburuhan internasional. (ADT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang membuka konferensi dunia mengenai jaminan sosial di Kuta, Kabupaten Badung, Selasa, menyatakan bahwa dalam mewujudkan kualitas jaminan sosial yang lebih baik itu, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dalam masa transisi ekonomi informal ke ekonomi formal.
"Ekonomi informal masih mendominasi seperti sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Ekonomi informal itu agar mereka bisa mendapatkan akses lebih baik dari sistem perlindungan sosial, tentunya harus ditransformasi ke ekonomi formal," ucapnya.
Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia pekerja di sektor informal, maka pihaknya mendorong percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan percepatan sertifikasi kompetensi.
"Percepatan peningkatan kompetensi ini dengan mendorong agar mereka memiliki kompetensi bidang tertentu untuk dibekali sertifikasi kompetensi," ucapnya.
Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya mengatakan bahwa dalam konferensi dan lokakarya dunia pertama kali digelar itu juga dibicarakan terkait skema jaminan sosial termasuk menerima masukan dan kajian terkini dari negara lain yang juga menerapkan jaminan sosial serupa kepada para pekerjanya.
"Semua jaminan sosial (negara peserta) itu memdiskusikan sejumlah masukan dan kajian terkini agar bagaimana mewujudkan jaminan sosial lebih baik agar bisa diwujudkan masyarakat pekerja yang terlindungi dan lebih sejahtera," katanya.
Ketua Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Abdur Rahman Irsyadi mengharapkan kepada pemerintah dan instansi terkait lainnya agar mengintensifkan upaya edukasi terkait jaminan sosial mulai usia sekolah mengingat sebagian di antara mereka merupakan calon pekerja.
"Selama tidak ada edukasi pemerintah dan pemangku kepentingan lain, saya rasa perjalanan untuk melindungi pekerja belum optimal. Harus ada sasaran. Edukasi bisa dimulai dari saat sekolah dan mahasiswa," ucapnya.
Konferensi dunia terkait jaminan sosial itu dihadiri organisasi jaminan sosial dan pekerja lembaga jaminan sosial dari 19 negara seperti Amerika Serikat, Afrika, Eropa, Australia dan Asia.
Konferensi tersebut mendiskusikan sejumlah di antaranya menyangkut pengalaman dunia internasional dalam pelaksanaan program jaminan pensiun, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja serta asuransi kesehatan.
Selain itu manfaat tambahan kepesertaan jaminan sosial, jaminan sosial untuk sektor informal, pengawasan dan pemeriksaan program jaminan sosial serta manajemen perlindungan jaminan sosial bagi arus pertukaran perburuhan internasional. (ADT)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015