Denpasar (Antara Bali) - Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan dan Kelautan Dedy H Sutrisna, meminta Dinas Perikanan dan Kelautan Bali untuk segera mengecek bantuan pemerintah pusat sebesar Rp7 miliar untuk nelayan di Pulau Dewata.
"Kami minta Kadis Perikanan dan Kelautan Bali untuk mengecek anggaran yang telah dikucurkan untuk sarana penangkapan ikan bagi para nelayan di kabupaten dan kota di daerah ini," katanya di Denpasar, Kamis.
Pada pertemuan antara Gubernur dan SKPD Bali dengan anggota Komisi IV DPR RI yang dihadiri Dirjen Pertanian, Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen Peternakan itu, Dedy meminta pihak dinas untuk segera mendata mengenai pemanfaatan dana yang telah dilimpahkan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan itu.
Ia juga meminta laporan rutin mengenai kabupaten atau kota yang tidak beres dalam mengelola anggaran tersebut.
"Yang membandel harus dilaporkan agar programnya dihentikan saja," ucapnya menandaskan.
Tujuh kabupaten yang menerima dana tersebut adalah Badung, Karangasem, Buleleng, Tabanan, Gianyar, Klungkung dan Kabupaten Jembrana.
Untuk masing-masing kabupaten, pusat mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar guna pembelian atau pengadaan sarana penangkapan ikan.
Sementara itu, Siswono Yudohusodo, ketua rombongan kunjungan DPR RI ke Bali, mengatakan, dikucurkannya dana tersebut oleh pusat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
"Jadi bukan hanya untuk menghabiskan anggaran saja. Ini demi peningkatan kesejahteraan nelayan," kata Siswono yang juga mantan ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari masalah pemanfaatan dana yang telah dialokasinya kepada nelayan di Pulau Dewata itu.
"Kalau nanti ditemukan ada penyimpangan, baru kami lanjutkan atau serahkan kepada proses hukum," kata Siswono, menegaskan.
Sementara di tempat terpisah, Kadis Perikanan dan Kelautan Bali I Gusti Ngurah Nuriartha tidak bersedia memberi menjelaskan terkait dana tersebut.
"Gubernur menginginkan dana tersebut lebih banyak diprioritaskan kepada masyarakat, dalam hal ini kepada nelayan, ketimbang untuk operasional," katanya, singkat.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010
"Kami minta Kadis Perikanan dan Kelautan Bali untuk mengecek anggaran yang telah dikucurkan untuk sarana penangkapan ikan bagi para nelayan di kabupaten dan kota di daerah ini," katanya di Denpasar, Kamis.
Pada pertemuan antara Gubernur dan SKPD Bali dengan anggota Komisi IV DPR RI yang dihadiri Dirjen Pertanian, Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen Peternakan itu, Dedy meminta pihak dinas untuk segera mendata mengenai pemanfaatan dana yang telah dilimpahkan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan itu.
Ia juga meminta laporan rutin mengenai kabupaten atau kota yang tidak beres dalam mengelola anggaran tersebut.
"Yang membandel harus dilaporkan agar programnya dihentikan saja," ucapnya menandaskan.
Tujuh kabupaten yang menerima dana tersebut adalah Badung, Karangasem, Buleleng, Tabanan, Gianyar, Klungkung dan Kabupaten Jembrana.
Untuk masing-masing kabupaten, pusat mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar guna pembelian atau pengadaan sarana penangkapan ikan.
Sementara itu, Siswono Yudohusodo, ketua rombongan kunjungan DPR RI ke Bali, mengatakan, dikucurkannya dana tersebut oleh pusat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
"Jadi bukan hanya untuk menghabiskan anggaran saja. Ini demi peningkatan kesejahteraan nelayan," kata Siswono yang juga mantan ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari masalah pemanfaatan dana yang telah dialokasinya kepada nelayan di Pulau Dewata itu.
"Kalau nanti ditemukan ada penyimpangan, baru kami lanjutkan atau serahkan kepada proses hukum," kata Siswono, menegaskan.
Sementara di tempat terpisah, Kadis Perikanan dan Kelautan Bali I Gusti Ngurah Nuriartha tidak bersedia memberi menjelaskan terkait dana tersebut.
"Gubernur menginginkan dana tersebut lebih banyak diprioritaskan kepada masyarakat, dalam hal ini kepada nelayan, ketimbang untuk operasional," katanya, singkat.(*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010