Jakarta (Antara Bali) - Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Pertahanan, membahas pagu anggaran dan sejumlah isu strategis, namun dilakukan secara tertutup di Ruang Rapat Komisi I DPR.
"Usulan rapat dilakukan tertutup dikarenakan banyak pembahasan dalam pendalaman yang sifatnya sensitif," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di ruang rapat Komisi I, Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin.
Mahfudz sempat memberikan gambaran mengenai agenda Raker itu, yang menjadi bahan pendalaman bagi anggota Komisi I DPR, sebelum dirinya memutuskan rapat dilakukan tertutup.
Dia mengatakan, akan dibahas terkait adanya pengurangan anggaran Kemhan dan TNI dalam pagu anggaran 2016, yaitu menurun senilai Rp7 triliun. "Lalu, isu kebijakan pertahanan di dalam mengantisipasi dinamika politik di dalam kawasan kita, khususnya Laut Tiongkok Selatan," ujarnya.
Politikus PKS itu menilai, tensi ketegangan di wilayah tersebut semakin meningkat, dan perlu pembelajaran secara geo politik dan sisi pertahanan.
Selain itu, menurut dia, bagaimana soal kebijakan kerja sama dengan negara sahabat, karena di era Komisi I DPR sebelumnya menilai perlu penguatan kerja sama. Selain itu, menurut dia, akan didiskusikan mengenai rencana pembentukan Badan Cyber Nasional, yang dilakukan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Menurut dia, Kemhan sudah sejak lama membentuknya dengan nama "cyber defence" sehingga Komisi I DPR RI perlu mendapatkan pandangan Kemhan. Raker itu dipimpin Mahfudz Siddiq dan dihadiri Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Usulan rapat dilakukan tertutup dikarenakan banyak pembahasan dalam pendalaman yang sifatnya sensitif," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di ruang rapat Komisi I, Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin.
Mahfudz sempat memberikan gambaran mengenai agenda Raker itu, yang menjadi bahan pendalaman bagi anggota Komisi I DPR, sebelum dirinya memutuskan rapat dilakukan tertutup.
Dia mengatakan, akan dibahas terkait adanya pengurangan anggaran Kemhan dan TNI dalam pagu anggaran 2016, yaitu menurun senilai Rp7 triliun. "Lalu, isu kebijakan pertahanan di dalam mengantisipasi dinamika politik di dalam kawasan kita, khususnya Laut Tiongkok Selatan," ujarnya.
Politikus PKS itu menilai, tensi ketegangan di wilayah tersebut semakin meningkat, dan perlu pembelajaran secara geo politik dan sisi pertahanan.
Selain itu, menurut dia, bagaimana soal kebijakan kerja sama dengan negara sahabat, karena di era Komisi I DPR sebelumnya menilai perlu penguatan kerja sama. Selain itu, menurut dia, akan didiskusikan mengenai rencana pembentukan Badan Cyber Nasional, yang dilakukan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Menurut dia, Kemhan sudah sejak lama membentuknya dengan nama "cyber defence" sehingga Komisi I DPR RI perlu mendapatkan pandangan Kemhan. Raker itu dipimpin Mahfudz Siddiq dan dihadiri Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015