Jakarta (Antara Bali) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan realisasi serapan anggaran pada 2014 sebesar Rp949,9 miliar atau sebesar 87 persen dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1,885 triliun.
"Serapan ini tidak jelek, tetapi juga normal-normal saja karena dibandingkan tahun-tahun sebelumnya penyerapan Bappenas di kisaran 74 sampai 91 persen," kata Menteri PPN Sofyan Djalil dalam rapat kerja mengenai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBN 2014 dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (24/8) malam.
Sofyan juga melaporkan Kementerian PPN dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, yakni dari 2008 hingga 2014 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kementerian PPN, kata dia, juga mendapatkan nilai A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2014.
Selain Kementerian PPN, dalam kesempatan yang sama Kementerian Keuangan juga menyampaikan Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan bahwa LK BA 015 pada tahun 2014 mendapat opini WTP dari BPK atas tiga laporan, yakni realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, untuk penerimaan pajak, Menkeu menyebutkan dari target APBN-P 2014 sebesar Rp1248,92 triliun, yang tercapai sebesar Rp1150,65 triliun atau 92,13 persen.
Penerimaan pajak tersebut, kata dia, perinciannya: penerimaan PPh sebesar 98,9 persen; PPN 107,7 persen; pajak lainnya 121,5 persen; pajak perdagangan internasional netto bea masuk sebesar Rp 32,2 triliun; dan bea keluar sebesar Rp 11,3 triliun. Untuk realisasi belanja 2014, kata Menkeu, sebesar Rp18,11 triliun atau 96,38 persen dari target R18,79 triliun.
Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad menyarankan agar pemerintah segera mengambil tindakan dalam menghadapi perlambatan ekonomi serta melemahnya nilai rupiah. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Serapan ini tidak jelek, tetapi juga normal-normal saja karena dibandingkan tahun-tahun sebelumnya penyerapan Bappenas di kisaran 74 sampai 91 persen," kata Menteri PPN Sofyan Djalil dalam rapat kerja mengenai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBN 2014 dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (24/8) malam.
Sofyan juga melaporkan Kementerian PPN dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, yakni dari 2008 hingga 2014 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kementerian PPN, kata dia, juga mendapatkan nilai A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2014.
Selain Kementerian PPN, dalam kesempatan yang sama Kementerian Keuangan juga menyampaikan Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan bahwa LK BA 015 pada tahun 2014 mendapat opini WTP dari BPK atas tiga laporan, yakni realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, untuk penerimaan pajak, Menkeu menyebutkan dari target APBN-P 2014 sebesar Rp1248,92 triliun, yang tercapai sebesar Rp1150,65 triliun atau 92,13 persen.
Penerimaan pajak tersebut, kata dia, perinciannya: penerimaan PPh sebesar 98,9 persen; PPN 107,7 persen; pajak lainnya 121,5 persen; pajak perdagangan internasional netto bea masuk sebesar Rp 32,2 triliun; dan bea keluar sebesar Rp 11,3 triliun. Untuk realisasi belanja 2014, kata Menkeu, sebesar Rp18,11 triliun atau 96,38 persen dari target R18,79 triliun.
Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad menyarankan agar pemerintah segera mengambil tindakan dalam menghadapi perlambatan ekonomi serta melemahnya nilai rupiah. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015