Jakarta (Antara Bali) - Menteri BUMN Rini Soemarno mengisyaratkan agar semua pihak termasuk pejabat pemerintah memahami soal dunia penerbangan sehingga tidak memberi komentar yang tidak sesuai terutama soal rencana bisnis PT Garuda Indonesia Tbk memesan pesawat Airbus 350.
"Ketika ada yang mengomentari Garuda, saya tidak nyolot (marah, red) dalam menanggapinya. Namun persoalannya, BUMN itu bukan di bawah Kementerian Maritim, tapi di bawah Kementerian Perekonomian," kata Rini, di sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis malam.
Pada raker yang berlangsung dari pukul 20.00 WIB hingga pukul 23.30 WIB, Wakil Ketua Komisi VI Azman Azzam Nataprawira mempertanyakan soal Garuda Indonesia yang belakangan menjadi polemik terutama soal rencana pembelian pesawat.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Rizal Ramli pernah menyatakan agar Garuda membatalkan rencana pembelian 30 unit pesawat Airbus jenis A350.
Rizal Ramli beralasan tidak ingin Garuda bangkrut karena pembelian pesawat tersebut menggunakan pinjaman luar negeri. Garuda juga diarahkan untuk lebih fokus menguasai pasar dalam negeri ketimbang ekspansi rute ke luar negeri.
Menurut Rini, Garuda pada beberapa waktu lalu menandatangani "Letter of Intent" (LoI) dengan produsen pesawat Airbus, di sela-sela penyelenggaraan Paris Air Show 2015.
"Dalam LoI itu tidak ada komitmen apapun dan bahkan bisa dibatalkan. Bahwa Garuda ada intensi untuk melakukan 'lease order' ya. Jadi belum ada apa-apa, dalam arti belum ada komitmen," ujar Rini.
Ia menambahkan Garuda saat ini memiliki 33 unit pesawat berbadan lebar, dan 22 unit diantaranya masa sewa akan habis dalam 5-10 tahun ke depan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Ketika ada yang mengomentari Garuda, saya tidak nyolot (marah, red) dalam menanggapinya. Namun persoalannya, BUMN itu bukan di bawah Kementerian Maritim, tapi di bawah Kementerian Perekonomian," kata Rini, di sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis malam.
Pada raker yang berlangsung dari pukul 20.00 WIB hingga pukul 23.30 WIB, Wakil Ketua Komisi VI Azman Azzam Nataprawira mempertanyakan soal Garuda Indonesia yang belakangan menjadi polemik terutama soal rencana pembelian pesawat.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Rizal Ramli pernah menyatakan agar Garuda membatalkan rencana pembelian 30 unit pesawat Airbus jenis A350.
Rizal Ramli beralasan tidak ingin Garuda bangkrut karena pembelian pesawat tersebut menggunakan pinjaman luar negeri. Garuda juga diarahkan untuk lebih fokus menguasai pasar dalam negeri ketimbang ekspansi rute ke luar negeri.
Menurut Rini, Garuda pada beberapa waktu lalu menandatangani "Letter of Intent" (LoI) dengan produsen pesawat Airbus, di sela-sela penyelenggaraan Paris Air Show 2015.
"Dalam LoI itu tidak ada komitmen apapun dan bahkan bisa dibatalkan. Bahwa Garuda ada intensi untuk melakukan 'lease order' ya. Jadi belum ada apa-apa, dalam arti belum ada komitmen," ujar Rini.
Ia menambahkan Garuda saat ini memiliki 33 unit pesawat berbadan lebar, dan 22 unit diantaranya masa sewa akan habis dalam 5-10 tahun ke depan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015