Denpasar (Antara Bali) - Fraksi PDIP DPRD Bali mengimbau eksekutif agar program yang dibiayai oleh APBD harus berjalan efektif dan bermanfaat sesuai dengan arahan dan tujuan pembangunan Pulau Dewata.
"Permasalahan serapan anggaran sangat penting dipertimbangkan eksekutif, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan penilaian kinerja dan SKPD," kata juru bicara Fraksi PDIP Ni Kadek Darmini pada sidang paripurna pandangan fraksi-fraksi DPRD Bali terkait APBD 2015 di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan meski serapan anggaran berkorelasi dengan capaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pada akhirnya berharap eksekutif membudayakan kerja efektif dengan anggaran yang tersedia untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan.
"Kami berharap pengelolaan dan pelaporannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai cerminan dari kinerja pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah semakin baik," ucap politikus asal Karangasem itu.
Berkenaan dengan sinergi pelaksanaaan APBD oleh SKPD, kata dia, berharap bahwa sinergi seluruh SKPD dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat, seperti permasalahan tekanan pasar uang dan kelesuan dalam dunia usaha.
"Kami harapkan SKPD yang membidangi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata dan sektor lainnya memperhatikan permasalahan tersebut dengan mencarikan jalan keluar, sehingga Bali bisa mengatasi permasalahan itu," ujarnya.
Ia mengatakan meningkatnya akomodasi pariwisata yang semakin banyak, terutama yang terjadi di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sehingga ketersedian kamar mencapai 100.000 unit, dengan jumlah rata-rata wisatawan 10 juta, yakni 35 persen wisatawan asing dan 65 persen wisatawan domestik.
"Hal ini mengakibatkan tingkat hunian atau akupansi hotel kisaran 30 hingga 40 persen saja. Dengan kenyatan itu akan berimbas pada penurunan pendapatan tenaga kerja pariwisata dalam kisaran Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, sehingga berimbas pula pada daya beli mereka," ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya menyarankan agar kebijakan moratorium pembangunan hotel dipertimbangkan dengan seleksi ketat sesuai dengan segmentasi serta ararah pariwisata ke depan.
"Untuk itu justru diharapkan sektor pertanian harus terus dikembangkan terutama yang dapat diserap oleh sektor pariwisata. Misalnya Bank BPD bisa menyalurkan kredit khusus pertanian dengan bunga rendah," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Permasalahan serapan anggaran sangat penting dipertimbangkan eksekutif, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan penilaian kinerja dan SKPD," kata juru bicara Fraksi PDIP Ni Kadek Darmini pada sidang paripurna pandangan fraksi-fraksi DPRD Bali terkait APBD 2015 di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan meski serapan anggaran berkorelasi dengan capaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pada akhirnya berharap eksekutif membudayakan kerja efektif dengan anggaran yang tersedia untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan.
"Kami berharap pengelolaan dan pelaporannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai cerminan dari kinerja pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah semakin baik," ucap politikus asal Karangasem itu.
Berkenaan dengan sinergi pelaksanaaan APBD oleh SKPD, kata dia, berharap bahwa sinergi seluruh SKPD dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat, seperti permasalahan tekanan pasar uang dan kelesuan dalam dunia usaha.
"Kami harapkan SKPD yang membidangi sektor pertanian, perdagangan, pariwisata dan sektor lainnya memperhatikan permasalahan tersebut dengan mencarikan jalan keluar, sehingga Bali bisa mengatasi permasalahan itu," ujarnya.
Ia mengatakan meningkatnya akomodasi pariwisata yang semakin banyak, terutama yang terjadi di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sehingga ketersedian kamar mencapai 100.000 unit, dengan jumlah rata-rata wisatawan 10 juta, yakni 35 persen wisatawan asing dan 65 persen wisatawan domestik.
"Hal ini mengakibatkan tingkat hunian atau akupansi hotel kisaran 30 hingga 40 persen saja. Dengan kenyatan itu akan berimbas pada penurunan pendapatan tenaga kerja pariwisata dalam kisaran Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan, sehingga berimbas pula pada daya beli mereka," ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya menyarankan agar kebijakan moratorium pembangunan hotel dipertimbangkan dengan seleksi ketat sesuai dengan segmentasi serta ararah pariwisata ke depan.
"Untuk itu justru diharapkan sektor pertanian harus terus dikembangkan terutama yang dapat diserap oleh sektor pariwisata. Misalnya Bank BPD bisa menyalurkan kredit khusus pertanian dengan bunga rendah," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015