Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta akan memenuhi janjinya turun survei lapangan ke kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Jimbaran, untuk membuktikan perjanjian perdamaian antara PT Garuda Adimatra Indonesia (GAIN) dengan Plaza Amata.
"Besok sore (Jumat) saya akan turun ke kawasan GWK Jimbaran, sesuai dengan janji saya saat pertemuan perdamaian PT GAIN yang diberi kuasa oleh Alam Sutera Realty (ASR) sebagai pengelola GWK dengan Perhimpunan Pemilik Toko Plaza Amata beberapa hari lalu," kata Sudikerta saat ditemui Antara, di Singaraja, Buleleng, Kamis.
Sudikerta mengaku bersama unsur terkait lainnya di Pemprov Bali akan turun menyelesaikan persoalan yang terjadi di GWK. Pihaknya akan mengajak kedua belah pihak, baik Perkumpulan Pemilik Toko Plaza Amata (PPTPA) dengan PT GAIN yang diberi kuasa pengelolaan GWK oleh PT Alam Sutera Realty.Tbk.
"Saya pasti tepati janji. Oleh karena itu saya akan turun besok sore, bersama yang bermasalah. Persoalan ini harus saya selesaikan," ujarnya.
Sudikerta menjelaskan tujuan turun ke lapangan untuk mengusut tuntas persoalan yang membelit GWK. Karena itu semua pihak yang terlibat diharapkan bisa hadir disana.
"Kita akan turun selesaikan soal akses jalan, karena itu semuanya harus mendapat pelayanan akses. Jika ada tembok seperti yang dikeluhkan juga harus langsung dibongkar. Kita harus bongkar tembok itu kita pas turun. Tidak ada aturan dalam kawasan ada tembok, cukup pasang batok sebagai pembatas," kata mantan Wakil Bupati Badung ini.
Sudikerta juga mempertanyakan kenapa tanah Provinsi Bali yang diributkan di GWK, sehingga mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun. Padahal aset tersebut belum diapa-apakan. Oleh karena itu untuk apa KPK turun ke GWK.
"Siapa yang bicara itu. Tanah kita belum ada dikelola apa-apa kok. Belum juga ada disewa. Kita sarankan agar mereka sewa nantinya. Karena posisinya ditengah-tengah GWK," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, para Pemilik Pertokoan Plaza Amata menagih janji Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta untuk minta penyelesaian persoalan GWK. Mereka meminta janji Sudikerta survei ke GWK untuk secara baik dan damai menegakkan keadilan bagi pemilik toko.
Wagub Bali diharapkan segera turun bersama-sama untuk membuktikan janjinya saat bersepakat berdamai di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Rabu (17/6). Pemilik toko ingin membuat kesepakatan agar tembok lebih dulu dibongkar dan akses jalannya kembali dibuka untuk kepentingan bersama.
Hingga saat ini belum ada tindakan dari pemilik GWK jika serius mau berdamai, seperti membongkar tembok dan membuka akses fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), karena sudah dibangun sejak 2002.(I020)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Besok sore (Jumat) saya akan turun ke kawasan GWK Jimbaran, sesuai dengan janji saya saat pertemuan perdamaian PT GAIN yang diberi kuasa oleh Alam Sutera Realty (ASR) sebagai pengelola GWK dengan Perhimpunan Pemilik Toko Plaza Amata beberapa hari lalu," kata Sudikerta saat ditemui Antara, di Singaraja, Buleleng, Kamis.
Sudikerta mengaku bersama unsur terkait lainnya di Pemprov Bali akan turun menyelesaikan persoalan yang terjadi di GWK. Pihaknya akan mengajak kedua belah pihak, baik Perkumpulan Pemilik Toko Plaza Amata (PPTPA) dengan PT GAIN yang diberi kuasa pengelolaan GWK oleh PT Alam Sutera Realty.Tbk.
"Saya pasti tepati janji. Oleh karena itu saya akan turun besok sore, bersama yang bermasalah. Persoalan ini harus saya selesaikan," ujarnya.
Sudikerta menjelaskan tujuan turun ke lapangan untuk mengusut tuntas persoalan yang membelit GWK. Karena itu semua pihak yang terlibat diharapkan bisa hadir disana.
"Kita akan turun selesaikan soal akses jalan, karena itu semuanya harus mendapat pelayanan akses. Jika ada tembok seperti yang dikeluhkan juga harus langsung dibongkar. Kita harus bongkar tembok itu kita pas turun. Tidak ada aturan dalam kawasan ada tembok, cukup pasang batok sebagai pembatas," kata mantan Wakil Bupati Badung ini.
Sudikerta juga mempertanyakan kenapa tanah Provinsi Bali yang diributkan di GWK, sehingga mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun. Padahal aset tersebut belum diapa-apakan. Oleh karena itu untuk apa KPK turun ke GWK.
"Siapa yang bicara itu. Tanah kita belum ada dikelola apa-apa kok. Belum juga ada disewa. Kita sarankan agar mereka sewa nantinya. Karena posisinya ditengah-tengah GWK," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, para Pemilik Pertokoan Plaza Amata menagih janji Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta untuk minta penyelesaian persoalan GWK. Mereka meminta janji Sudikerta survei ke GWK untuk secara baik dan damai menegakkan keadilan bagi pemilik toko.
Wagub Bali diharapkan segera turun bersama-sama untuk membuktikan janjinya saat bersepakat berdamai di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Rabu (17/6). Pemilik toko ingin membuat kesepakatan agar tembok lebih dulu dibongkar dan akses jalannya kembali dibuka untuk kepentingan bersama.
Hingga saat ini belum ada tindakan dari pemilik GWK jika serius mau berdamai, seperti membongkar tembok dan membuka akses fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), karena sudah dibangun sejak 2002.(I020)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015