Denpasar (Antara Bali) - Sejumlah tokoh masyarakat Bali mendorong agar calon bupati/wali kota yang akan maju dalam pilkada 9 Desember 2015 memiliki visi misi yang realistis sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan.
"Pemimpin yang diinginkan rakyat itu tidak hanya idealis, tetapi hendaknya juga realistis dan program-program yang direncanakan itu terukur," kata Wakil Ketua Asita Pusat Bagus Sudibya, dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) bertajuk Kriteria Pemimpin Harapan Rakyat, di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, seorang pemimpin jangan karena untuk pencitraan dan menarik simpati rakyat agar memilih dirinya saat pilkada, lantas membuat visi-misi yang menyenangkan masyarakat tetapi susah untuk diimplementasikan.
"Oleh karena itu, calon pemimpin harusnya dapat memetakan dengan baik apa yang menjadi peluang, tantangan dan kelemahan dari daerah yang akan dipimpinnya," ujarnya pada acara yang dilaksanakan kerja sama Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Warmadewa dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bali itu.
Di samping itu, Bagus Sudibya juga mengharapkan para bupati dan wali kota yang nanti terpilih di enam kabupaten/kota agar berpikir holistik dan terintegrasi, karena sesungguhnya berbagai persoalan yang dihadapi Bali tidak mungkin dapat terselesaikan dengan terpotong-potong dan parsial.
Hal senada dikemukakan oleh mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali Nyoman Mardika. Menurut dia, harus ada kesadaran kolektif para pemimpin di Bali karena daerah itu tidak bisa dibangun oleh pemimpin yang pikirannya parsial.
"Selama ini untuk Musrenbang saja masih banyak bupati dan wali kota yang tidak hadir, karena adanya perbedaan kepentingan," ucapnya.
Selain itu, calon bupati dan wali kota diharapkan visi misinya membumi dan kaitannya dengan program merakyat, bukan berarti tiap hari harus turun bertemu masyarakat.
"Jauh lebih penting adalah program yang menyentuh rakyat dan bisa menyinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan," kata Mardika.
Lain lagi dengan Nengah Suriata, akademisi dari Stispol Wirabakti itu mengatakan setidaknya di Bali ada empat persoalan mendasar yang hendaknya menjadi perhatian calon-calon pemimpin di daerah itu yakni masalah kemiskinan, kesehatan, lapangan kerja, dan pendidikan.
Sedangkan Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bali Wayan Gede Suacana mengatakan visi misi calon bupati dan wali kota memang harus realistis dan tidak hanya harus memenuhi kualitas-kualitas tertentu.
"Harus ada yang terukur, misalnya dari sisi integritas perlu ada lembaran pakta integritas yang ditandatangani. Di samping mereka juga harus paham apa yang menjadi potensi dan tantangan Bali," katanya.
FGD tersebut juga dihadiri oleh unsur KPU Bali, Bawaslu Bali, perwakilan parpol, akademisi, kalangan LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat Bali. Sedangkan pilkada serentak di Bali pada akhir tahun mendatang akan dilaksanakan di enam kabupaten/kota yakni di Kabupaten Badung, Tabanan, Bangli, Karangasem, Jembrana dan Kota Denpasar. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Pemimpin yang diinginkan rakyat itu tidak hanya idealis, tetapi hendaknya juga realistis dan program-program yang direncanakan itu terukur," kata Wakil Ketua Asita Pusat Bagus Sudibya, dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) bertajuk Kriteria Pemimpin Harapan Rakyat, di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, seorang pemimpin jangan karena untuk pencitraan dan menarik simpati rakyat agar memilih dirinya saat pilkada, lantas membuat visi-misi yang menyenangkan masyarakat tetapi susah untuk diimplementasikan.
"Oleh karena itu, calon pemimpin harusnya dapat memetakan dengan baik apa yang menjadi peluang, tantangan dan kelemahan dari daerah yang akan dipimpinnya," ujarnya pada acara yang dilaksanakan kerja sama Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Warmadewa dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bali itu.
Di samping itu, Bagus Sudibya juga mengharapkan para bupati dan wali kota yang nanti terpilih di enam kabupaten/kota agar berpikir holistik dan terintegrasi, karena sesungguhnya berbagai persoalan yang dihadapi Bali tidak mungkin dapat terselesaikan dengan terpotong-potong dan parsial.
Hal senada dikemukakan oleh mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali Nyoman Mardika. Menurut dia, harus ada kesadaran kolektif para pemimpin di Bali karena daerah itu tidak bisa dibangun oleh pemimpin yang pikirannya parsial.
"Selama ini untuk Musrenbang saja masih banyak bupati dan wali kota yang tidak hadir, karena adanya perbedaan kepentingan," ucapnya.
Selain itu, calon bupati dan wali kota diharapkan visi misinya membumi dan kaitannya dengan program merakyat, bukan berarti tiap hari harus turun bertemu masyarakat.
"Jauh lebih penting adalah program yang menyentuh rakyat dan bisa menyinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan," kata Mardika.
Lain lagi dengan Nengah Suriata, akademisi dari Stispol Wirabakti itu mengatakan setidaknya di Bali ada empat persoalan mendasar yang hendaknya menjadi perhatian calon-calon pemimpin di daerah itu yakni masalah kemiskinan, kesehatan, lapangan kerja, dan pendidikan.
Sedangkan Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bali Wayan Gede Suacana mengatakan visi misi calon bupati dan wali kota memang harus realistis dan tidak hanya harus memenuhi kualitas-kualitas tertentu.
"Harus ada yang terukur, misalnya dari sisi integritas perlu ada lembaran pakta integritas yang ditandatangani. Di samping mereka juga harus paham apa yang menjadi potensi dan tantangan Bali," katanya.
FGD tersebut juga dihadiri oleh unsur KPU Bali, Bawaslu Bali, perwakilan parpol, akademisi, kalangan LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat Bali. Sedangkan pilkada serentak di Bali pada akhir tahun mendatang akan dilaksanakan di enam kabupaten/kota yakni di Kabupaten Badung, Tabanan, Bangli, Karangasem, Jembrana dan Kota Denpasar. (WDY)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015