Jakarta (Antara Bali) - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta komitmen
dunia internasional dalam menghadapi pengungsi Rohingya yang berasal
dari Myanmar dan Bangladesh agar tanggung jawab tersebut tidak
dibebankan hanya kepada Republik Indonesia.
"Wapres telah meminta komitmen dari masyarakat internasional untuk benar-benar bekerja sama," kata Deputi Sekretariat Wapres Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar, setelah Wapres Jusuf Kalla bertemu dengan perwakilan UNHCR (Badan Pengungsi PBB) di kantor Wapres, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, bila Indonesia menerima dengan tangan terbuka seluruh pengungsi tanpa ada bantuan dari internasional itu akan menjadi beban sosial dan ekonomi yang dapat dinilai tidak adil bila hanya dibebankan kepada RI. Dengan demikian, hal ini juga menjadi dilema karena bila pengungsi ditolak dapat dituduh kejam dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.
Sementara itu, perwakilan UNHCR Thomas Vargas mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan baik dengan Wapres RI dan UNHCR menyampaikan pentingnya negara-negara untuk menolong pengungsi.
Selain itu, ujar Thomas Vargas, negara-negara tersebut juga harus saling membagi tanggung jawab dan bekerja sama guna mengatasi permasalahan tersebut. UNHCR juga bekerja sama erat dengan berbagai mitra di lapangan. "Sangat penting pertama untuk menolong, kemudian menyediakan solusi yang layak," kata perwakilan UNHCR.
Sebelumnya, PBB pada Selasa (19/5) mendesak Indonesia, Malaysia dan Thailand menggelar penyelamatan bagi pengungsi, yang terkatung-katung di lautan, dan membolehkan mereka mendarat.
Menurut badan PBB untuk pengungsi (UNHCR), sekitar 4.000 pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh berjuang mempertahankan hidup di perahu dengan cadangan makanan terbatas. Setengah di antara mereka sudah 40 hari terkatung-katung di laut dengan berdesakan dalam lima kapal di dekat garis pantai Myanmar dan Bangladesh. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Wapres telah meminta komitmen dari masyarakat internasional untuk benar-benar bekerja sama," kata Deputi Sekretariat Wapres Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar, setelah Wapres Jusuf Kalla bertemu dengan perwakilan UNHCR (Badan Pengungsi PBB) di kantor Wapres, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, bila Indonesia menerima dengan tangan terbuka seluruh pengungsi tanpa ada bantuan dari internasional itu akan menjadi beban sosial dan ekonomi yang dapat dinilai tidak adil bila hanya dibebankan kepada RI. Dengan demikian, hal ini juga menjadi dilema karena bila pengungsi ditolak dapat dituduh kejam dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.
Sementara itu, perwakilan UNHCR Thomas Vargas mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan baik dengan Wapres RI dan UNHCR menyampaikan pentingnya negara-negara untuk menolong pengungsi.
Selain itu, ujar Thomas Vargas, negara-negara tersebut juga harus saling membagi tanggung jawab dan bekerja sama guna mengatasi permasalahan tersebut. UNHCR juga bekerja sama erat dengan berbagai mitra di lapangan. "Sangat penting pertama untuk menolong, kemudian menyediakan solusi yang layak," kata perwakilan UNHCR.
Sebelumnya, PBB pada Selasa (19/5) mendesak Indonesia, Malaysia dan Thailand menggelar penyelamatan bagi pengungsi, yang terkatung-katung di lautan, dan membolehkan mereka mendarat.
Menurut badan PBB untuk pengungsi (UNHCR), sekitar 4.000 pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh berjuang mempertahankan hidup di perahu dengan cadangan makanan terbatas. Setengah di antara mereka sudah 40 hari terkatung-katung di laut dengan berdesakan dalam lima kapal di dekat garis pantai Myanmar dan Bangladesh. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015