Denpasar (Antara Bali) - Tokoh masyarakat Bali Prof. Dr I Gusti Ngurah Sudiana meminta kepada bakal calon bupati dan wali kota tidak menebar janji-janji politik menjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara serentak di Provinsi Bali.
"Saya berharap calon bupati (cabup) dan wali kota yang bertarung pada pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang tidak semata menebar janji-janji politik semata," katanya di Denpasar, Selasa.
Menurut guru besar Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, jika benar ada bakal calon bupati menebar janji-janji bohong kepada masyarakat, penegak hukum mestinya bergerak cepat, karena janji bohong bisa dipidana.
"Karena janji politik seorang bakal calon tersebut jika terpilih akan menjadi implementasi kepada masyarakat dan bila tidak diwujudkan janjinya baru sebatas bakal calon bupati, hal itu akan berpengaruh terhadap citra dirinya bila itu terpilih menjadi bupati," katanya.
Ia mengatakan tidak hanya menimbulkan citra buruk terhadap proses demokrasi, dimana rakyat memilih figur karena kualitas dan integritas personalnya yang bisa dipercaya untuk pemimpin, tetapi akan menjadi proses transaksional yang merupakan preseden buruk bagi masyarakat.
Apalagi, kata tokoh masyarakat Kabupaten Karangasem, bahwa kalau ada pemimpin yang karena memberikan janji bohong terlanjur terpilih karena masyarakat percaya. Dampaknya pasti akan sangat merugikan masyarakat.
"Aparat penegak hukum mestinya mengusut kasus ini sampai tuntas, kalau mau memperbaiki kualitas demokrasi maupun integritas dari rakyat sebagai suatu bangsa," katanya.
Dikatakan, pemimpin setingkat bupati, mestinya mereka yang telah mencapai tahap "wanaprastha" dalam hidupnya. Telah selesai dengan diri sendiri dan keluarga, tinggal mengabdikan hidupnya untuk masyarakat dan berpegang pada dharma (kebenaran).
Selain itu, kata dia, mereka menjadi pemimpin harus jujur, bersih, melayani rakyat, bukannya minta dilayani, termasuk tidak boleh menipu dan berbohong, tidak boleh memanjakan masyarakat, tetapi harus memotivasi masyarakat agar kuat secara mental maupun fisik.
Ngurah Sudiana menegaskan bahwa komentarnya ditujukan untuk semua calon pemimpin dan tidak untuk calon tertentu. Kalau pun ada calon yang dinilai punya hal-hal negatif, silakan rakyat lah yang menilai, dan rakyat harus pintar memilih.
``Saya bicara untuk semua calon pemimpin, tanpa memperhatikan kelompok mana mereka berasal. Pasti tidak ada rakyat menyukai calon pemimpin yang berbohong dan suka berjanji. Rakyat suka melihat yang kongkret-kongkret telah dikerjakan tokohnya, apa yang bisa dijadikan bukti, bahwa si calon pemimpin memang benar-benar orang yang layak dan tepat,`` katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, spanduk salah seorang bakal calon Bupati Karangasem, Gusti Mas Sumatri, dibakar massa, di Dusun Wangsean, Desa Wismakerta, Kecamatan Sidemen, Karangasem.
Pembakaran spanduk kandidat calon Bupati Karangasem dipicu kekecewaan masyarakat, karena diduga calon bupati bersangkutan menebar janji untuk memberikan sumbangan sebesar Rp300 juta, kepada kelompok banjar setempat. Namun tanpa informasi yang jelas, batal hadir dalam "simakrama" (tatap muka) yang direncanakan diisi penyerahan uang tersebut.(I020)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Saya berharap calon bupati (cabup) dan wali kota yang bertarung pada pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang tidak semata menebar janji-janji politik semata," katanya di Denpasar, Selasa.
Menurut guru besar Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, jika benar ada bakal calon bupati menebar janji-janji bohong kepada masyarakat, penegak hukum mestinya bergerak cepat, karena janji bohong bisa dipidana.
"Karena janji politik seorang bakal calon tersebut jika terpilih akan menjadi implementasi kepada masyarakat dan bila tidak diwujudkan janjinya baru sebatas bakal calon bupati, hal itu akan berpengaruh terhadap citra dirinya bila itu terpilih menjadi bupati," katanya.
Ia mengatakan tidak hanya menimbulkan citra buruk terhadap proses demokrasi, dimana rakyat memilih figur karena kualitas dan integritas personalnya yang bisa dipercaya untuk pemimpin, tetapi akan menjadi proses transaksional yang merupakan preseden buruk bagi masyarakat.
Apalagi, kata tokoh masyarakat Kabupaten Karangasem, bahwa kalau ada pemimpin yang karena memberikan janji bohong terlanjur terpilih karena masyarakat percaya. Dampaknya pasti akan sangat merugikan masyarakat.
"Aparat penegak hukum mestinya mengusut kasus ini sampai tuntas, kalau mau memperbaiki kualitas demokrasi maupun integritas dari rakyat sebagai suatu bangsa," katanya.
Dikatakan, pemimpin setingkat bupati, mestinya mereka yang telah mencapai tahap "wanaprastha" dalam hidupnya. Telah selesai dengan diri sendiri dan keluarga, tinggal mengabdikan hidupnya untuk masyarakat dan berpegang pada dharma (kebenaran).
Selain itu, kata dia, mereka menjadi pemimpin harus jujur, bersih, melayani rakyat, bukannya minta dilayani, termasuk tidak boleh menipu dan berbohong, tidak boleh memanjakan masyarakat, tetapi harus memotivasi masyarakat agar kuat secara mental maupun fisik.
Ngurah Sudiana menegaskan bahwa komentarnya ditujukan untuk semua calon pemimpin dan tidak untuk calon tertentu. Kalau pun ada calon yang dinilai punya hal-hal negatif, silakan rakyat lah yang menilai, dan rakyat harus pintar memilih.
``Saya bicara untuk semua calon pemimpin, tanpa memperhatikan kelompok mana mereka berasal. Pasti tidak ada rakyat menyukai calon pemimpin yang berbohong dan suka berjanji. Rakyat suka melihat yang kongkret-kongkret telah dikerjakan tokohnya, apa yang bisa dijadikan bukti, bahwa si calon pemimpin memang benar-benar orang yang layak dan tepat,`` katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, spanduk salah seorang bakal calon Bupati Karangasem, Gusti Mas Sumatri, dibakar massa, di Dusun Wangsean, Desa Wismakerta, Kecamatan Sidemen, Karangasem.
Pembakaran spanduk kandidat calon Bupati Karangasem dipicu kekecewaan masyarakat, karena diduga calon bupati bersangkutan menebar janji untuk memberikan sumbangan sebesar Rp300 juta, kepada kelompok banjar setempat. Namun tanpa informasi yang jelas, batal hadir dalam "simakrama" (tatap muka) yang direncanakan diisi penyerahan uang tersebut.(I020)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015