Denpasar (Antara Bali) - Akademisi Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Warmadewa Denpasar, Ir I Gede Sudiarta MSi, mendorong Pemerintah Provinsi Bali melalui dinas terkait memberikan pendampingan pengelolaan sumber daya hayati kepada kelompok nelayan di Pulau Dewata.
"Upaya itu dilakukan agar nelayan mampu mengelola sumber daya hayati laut dan keuanggannya secara optimal dengan adanya pendampingan dari pemerintah," ujar Sudiarta, di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan upaya pendampingan tersebut diharapkan dilakukan secara berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan kesejahteranya masyarakat pesisir yang kesehatriannya mencari nafkah dari hasil laut.
Menurut dia, pemerintah perlu mendorong nelayan untuk mampu memanajemen keuangannya saat memperoleh hasil tangkapan dan penjualan ikan, karena sewaktu-waktu masyarakat pesisir juga akan menghadapi kondisi pendapatan yang tidak dapat diprediksi.
Ia mencontohkan bahwa berbeda dengan pendampingan kepada petani, dimana saat melakkukan penanaman dan memelihara sudah pasti mendapatkan hasil dalam waktu beberapa bulan.
"Namun, pengasilan masyarakat pesisir itu tidak dapat diprediksi, hal ini yang perlu mendapatkan pendampingan oleh pemerintah terutama pengelolaan koperasi nelayan sehingga kondisi masyarakat pesisir menjadi lebih sejahtera," ujarnya.
Ia menilai secara akumulasi pendapatan hasil tangkapan nelayan per tahun sangat tinggi dan dengan upaya pendampingan itu diharapkan pengelolaan keuangan masyarakat pesisir dapat terpantau dengan baik.
"Untuk itu, saya mendorong pemerintah secara berkesinambungan melakkukan pendampingan, pengembangan produksi tangkapan, dan memanajemen hasil tangkapannya," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Upaya itu dilakukan agar nelayan mampu mengelola sumber daya hayati laut dan keuanggannya secara optimal dengan adanya pendampingan dari pemerintah," ujar Sudiarta, di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan upaya pendampingan tersebut diharapkan dilakukan secara berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan kesejahteranya masyarakat pesisir yang kesehatriannya mencari nafkah dari hasil laut.
Menurut dia, pemerintah perlu mendorong nelayan untuk mampu memanajemen keuangannya saat memperoleh hasil tangkapan dan penjualan ikan, karena sewaktu-waktu masyarakat pesisir juga akan menghadapi kondisi pendapatan yang tidak dapat diprediksi.
Ia mencontohkan bahwa berbeda dengan pendampingan kepada petani, dimana saat melakkukan penanaman dan memelihara sudah pasti mendapatkan hasil dalam waktu beberapa bulan.
"Namun, pengasilan masyarakat pesisir itu tidak dapat diprediksi, hal ini yang perlu mendapatkan pendampingan oleh pemerintah terutama pengelolaan koperasi nelayan sehingga kondisi masyarakat pesisir menjadi lebih sejahtera," ujarnya.
Ia menilai secara akumulasi pendapatan hasil tangkapan nelayan per tahun sangat tinggi dan dengan upaya pendampingan itu diharapkan pengelolaan keuangan masyarakat pesisir dapat terpantau dengan baik.
"Untuk itu, saya mendorong pemerintah secara berkesinambungan melakkukan pendampingan, pengembangan produksi tangkapan, dan memanajemen hasil tangkapannya," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015