Denpasar (Antara Bali) - Ratusan warga dari berbagai elemen menggelar aksi budaya dan menyampaikan aspirasi ke DPRD Bali terkait dukungan rencana reklamasi atau revitalisasi Teluk Benoa, Kabupaten Badung.
"Kami datang untuk memberi dukungan agar rencana pembangunan reklamasi di Teluk Benoa dilanjutkan," kata koordinator lapangan aksi Kadek Ekanata, saat berorasi di depan Gedung DPRD, Pemprov Bali, Senin.
Kadek mengatakan tidak ada alasan penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa, terlebih setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Teluk Benoa semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami ingin pembodohan masyarakat, penggiringan opini yang menyesatkan terkait revitalisasi Teluk Benoa dikatakan merusak lingkungan dan tidak mendapat dukungan rakyat diakhiri saja," ujarnya.
Karena itu, upaya untuk pemanfaatan dan pengelolaan lewat revitalisasi Teluk Benoa sekitar 800 hektare dengan memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya harus didukung.
"Kami siap mengawal Perpres Nomor 51 tahun 2004 tentang Pemanfaatan, Revitalisasi Teluk Benoa untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.
Hal senada disampaikan perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Pariwisata dan Budaya Bali, Dewa Ayu Sri Wigunawati menyampaikan tujuh butir pernyataan sikap terkait rencana revitalisasi Teluk Benoa itu.
"Kami mengharapkan Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap terkait Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tersebut, dan dukungan lainnya mengenai revitalisasi di Teluk Benoa," ujarnya.
Aksi itu diterima Wakil Ketua DPRD Nyoman Sugawa Korry, Ketua Pansus Ranperda Arahan Peraturan Zonasi (APZ) Kadek Diana, Ketua Fraksi Gerindra Nyoman Suyasa dan anggota Dewan lainya.
"Semua aspirasi masyarakat kami terima, baik yang pro maupun yang kontra terkait rencana revitalisasi tersebut," kata Sugawa Korry.
Ia mengatakan saat ini Pansus APZ sedang membahas ranperda tersebut, salah satunya pihaknya sudah memasukkan terkait Perpres No: 51/2014. Namun demikian kami harus melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perikanan dan Kelautan dan kementerian yang terkait menangani tindak lanjut Perpres tersebut.
"Kami akan berkonsultasi ke pemerintah pusat. Kalau memang akan dilanjutkan Perpres itu, agar Presiden Joko Widodo lebih menegaskan. Jika tidak dilanjutkan agar segera diberi keputusan, dan itu pun urusannya nanti juga lain," kata politikus Partai Golkar ini.
Aksi damai tersebut juga dimeriahkan seni budaya, antara lain gamelan Beleganjur yang diikuti dari FKSB, Forum Komunikasi Mahasiswa, Bali Harmoni, Forbali`s, Forum Perempuan Bali Karya, Garuda Dewata, Gasos, Semeton Segara Giri, dan Yayasan Bumi Bali Bagus. (I020)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami datang untuk memberi dukungan agar rencana pembangunan reklamasi di Teluk Benoa dilanjutkan," kata koordinator lapangan aksi Kadek Ekanata, saat berorasi di depan Gedung DPRD, Pemprov Bali, Senin.
Kadek mengatakan tidak ada alasan penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa, terlebih setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Teluk Benoa semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami ingin pembodohan masyarakat, penggiringan opini yang menyesatkan terkait revitalisasi Teluk Benoa dikatakan merusak lingkungan dan tidak mendapat dukungan rakyat diakhiri saja," ujarnya.
Karena itu, upaya untuk pemanfaatan dan pengelolaan lewat revitalisasi Teluk Benoa sekitar 800 hektare dengan memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya harus didukung.
"Kami siap mengawal Perpres Nomor 51 tahun 2004 tentang Pemanfaatan, Revitalisasi Teluk Benoa untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.
Hal senada disampaikan perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Pariwisata dan Budaya Bali, Dewa Ayu Sri Wigunawati menyampaikan tujuh butir pernyataan sikap terkait rencana revitalisasi Teluk Benoa itu.
"Kami mengharapkan Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap terkait Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tersebut, dan dukungan lainnya mengenai revitalisasi di Teluk Benoa," ujarnya.
Aksi itu diterima Wakil Ketua DPRD Nyoman Sugawa Korry, Ketua Pansus Ranperda Arahan Peraturan Zonasi (APZ) Kadek Diana, Ketua Fraksi Gerindra Nyoman Suyasa dan anggota Dewan lainya.
"Semua aspirasi masyarakat kami terima, baik yang pro maupun yang kontra terkait rencana revitalisasi tersebut," kata Sugawa Korry.
Ia mengatakan saat ini Pansus APZ sedang membahas ranperda tersebut, salah satunya pihaknya sudah memasukkan terkait Perpres No: 51/2014. Namun demikian kami harus melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perikanan dan Kelautan dan kementerian yang terkait menangani tindak lanjut Perpres tersebut.
"Kami akan berkonsultasi ke pemerintah pusat. Kalau memang akan dilanjutkan Perpres itu, agar Presiden Joko Widodo lebih menegaskan. Jika tidak dilanjutkan agar segera diberi keputusan, dan itu pun urusannya nanti juga lain," kata politikus Partai Golkar ini.
Aksi damai tersebut juga dimeriahkan seni budaya, antara lain gamelan Beleganjur yang diikuti dari FKSB, Forum Komunikasi Mahasiswa, Bali Harmoni, Forbali`s, Forum Perempuan Bali Karya, Garuda Dewata, Gasos, Semeton Segara Giri, dan Yayasan Bumi Bali Bagus. (I020)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015