Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah Jembrana pada 9 Desember secara keseluruhan dianggarkan sekitar Rp13 miliar.
"Setelah dilakukan rapat koordinasi dengan Pemkab Jembrana, akhirnya pemkab menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi anggaran tersebut. Dana yang tersedia pun secara keseluruhan sekitar Rp13 miliar," katanya di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi KPU Kabupaten Jembrana, tetapi juga Panwaslu Kabupaten Jembrana, pihak Kepolisian dan TNI setempat.
Khusus untuk KPU Jembrana, kata Raka Sandi, pada tahapan pertama dialokasikan sekitar Rp10 miliar. Meski demikian bagi KPU masih kurang sekitar Rp1,7 miliar hingga Rp2 miliar.
Anggaran tersebut disepakati akan dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun 2015.
"Jadi pada prinsipnya dana sebagian sudah tersedia, kekurangannya akan dianggarkan dalam APBD Perubahan," katanya.
Raka Sandi optimistis penyelenggaraan Pilkada Jembrana akan berjalan dengan baik.
"Pada intinya Pilkada Jembrana tahun 2015 harus sukses karena itu merupakan perintah UU. Kami harus taat pada UU dengan terus melakukan koordinasi untuk memastikan pilkada berjalan dengan lancar tanpa adanya pelanggaran hukum pada saat proses persiapan anggaran," ucapnya.
Sempat terjadi kegamangan sebelumnya mengenai kepastian anggaran Pilkada Kabupaten Jembrana karena menurut Perppu, pelaksanaan Pilkada Jembrana seharusnya tahun 2018, tetapi berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2015 dan Perubahan UU Nomor 8 tahun 2015 Kabupaten Jembrana ikut pada Desember 2015.
Ditanya kesiapan anggaran pilkada di enam kabupaten dan kota di Bali, Raka Sandi menyatakan siap melaksanakan Pilkada.
"Kami berharap ketika PKPU resmi diterima dalam waktu dekat, KPU kabupaten/kota se-Bali akan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) karena NPHD merupakan jaminan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan. Jika tahapan sudah siap dan anggaran sesuai kebutuhan, maka ke depannya KPU tidak membahas lagi soal anggaran," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Setelah dilakukan rapat koordinasi dengan Pemkab Jembrana, akhirnya pemkab menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi anggaran tersebut. Dana yang tersedia pun secara keseluruhan sekitar Rp13 miliar," katanya di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi KPU Kabupaten Jembrana, tetapi juga Panwaslu Kabupaten Jembrana, pihak Kepolisian dan TNI setempat.
Khusus untuk KPU Jembrana, kata Raka Sandi, pada tahapan pertama dialokasikan sekitar Rp10 miliar. Meski demikian bagi KPU masih kurang sekitar Rp1,7 miliar hingga Rp2 miliar.
Anggaran tersebut disepakati akan dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun 2015.
"Jadi pada prinsipnya dana sebagian sudah tersedia, kekurangannya akan dianggarkan dalam APBD Perubahan," katanya.
Raka Sandi optimistis penyelenggaraan Pilkada Jembrana akan berjalan dengan baik.
"Pada intinya Pilkada Jembrana tahun 2015 harus sukses karena itu merupakan perintah UU. Kami harus taat pada UU dengan terus melakukan koordinasi untuk memastikan pilkada berjalan dengan lancar tanpa adanya pelanggaran hukum pada saat proses persiapan anggaran," ucapnya.
Sempat terjadi kegamangan sebelumnya mengenai kepastian anggaran Pilkada Kabupaten Jembrana karena menurut Perppu, pelaksanaan Pilkada Jembrana seharusnya tahun 2018, tetapi berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2015 dan Perubahan UU Nomor 8 tahun 2015 Kabupaten Jembrana ikut pada Desember 2015.
Ditanya kesiapan anggaran pilkada di enam kabupaten dan kota di Bali, Raka Sandi menyatakan siap melaksanakan Pilkada.
"Kami berharap ketika PKPU resmi diterima dalam waktu dekat, KPU kabupaten/kota se-Bali akan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) karena NPHD merupakan jaminan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan. Jika tahapan sudah siap dan anggaran sesuai kebutuhan, maka ke depannya KPU tidak membahas lagi soal anggaran," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015