Jakarta (Antara Bali) - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati
Soekarnoputri, memberikan petuah politik kepada Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden, Jusuf Kalla, soal hubungan antara partai politik
pengusung pemerintah dan pemerintah yang diusungnya.
Megawati menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden sangat wajar menjalankan kebijakan partai politik pengusung. Megawati-lah
yang "menemukan" dan mengorbitkan Jokowi dalam percaturan politik
nasional berujung pada kemenangan Jokowi-Kalla dalam Pemilu Presiden
2014. Pasangan Jokowi-Kalla hanya menang pas sesuai syarat minimal
kemenangan dalam UU Pemilu dari rivalnya, pasangan Prabowo
Subianto-Hatta Radjasa.
"Pekerjaan rumah lainnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya," kata Megawati, dalam pidato politik pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis.
Jokowi dan Kalla hadir, sebagaimana sejumlah menterinya, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, putri sulung Megawati sekaligus Menko Pembangunan Manusia dan Perempuan, Puan Maharani, dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
Menurut Megawati, hal ini penting mengingat hubungan keduanya adalah amanah konstitusi dan prinsip dalam demokrasi. Landasan konstitusionalnya pun, kata dia, sangat jelas, yakni UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengamanatkan presiden dan wakil presiden dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik.
"Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu, bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai," katanya.
"Untuk
itulah, mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, dan
mengapa partai harus mengorganisir rakyat sehingga suara-suara yang
tersembunyi sekalipun dapat disuarakan partai," katanya.
Presiden kelima Indonesia itu menjelaskan, prinsip demokrasi inilah yang dia jalankankan sebagai ketua umum partai politik pengusung pemerintahan. Penjelasan ini, kata dia, sangat relevan, mengingat ada sementara pihak dengan mengatasnamakan independensi, selalu mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi.
Ia menambahkan, ada yang pihak mengatakan partai politik hanya sebagai ornamen demokrasi dan hanya sekedar alat tunggangan kekuasaan politik. Itu sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat. Megawati menegaskan, sikap politik dari PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi-Kalla, sesuai amanah konstitusi.
"Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Pekerjaan rumah lainnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya," kata Megawati, dalam pidato politik pembukaan Kongres IV PDI Perjuangan, di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis.
Jokowi dan Kalla hadir, sebagaimana sejumlah menterinya, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, putri sulung Megawati sekaligus Menko Pembangunan Manusia dan Perempuan, Puan Maharani, dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
Menurut Megawati, hal ini penting mengingat hubungan keduanya adalah amanah konstitusi dan prinsip dalam demokrasi. Landasan konstitusionalnya pun, kata dia, sangat jelas, yakni UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengamanatkan presiden dan wakil presiden dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik.
"Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu, bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai," katanya.
Presiden kelima Indonesia itu menjelaskan, prinsip demokrasi inilah yang dia jalankankan sebagai ketua umum partai politik pengusung pemerintahan. Penjelasan ini, kata dia, sangat relevan, mengingat ada sementara pihak dengan mengatasnamakan independensi, selalu mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi.
Ia menambahkan, ada yang pihak mengatakan partai politik hanya sebagai ornamen demokrasi dan hanya sekedar alat tunggangan kekuasaan politik. Itu sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat. Megawati menegaskan, sikap politik dari PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi-Kalla, sesuai amanah konstitusi.
"Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015