Negara (Antara Bali) - Anggaran Pilkada Jembrana turun, dari sekitar Rp13 miliar, menjadi Rp11 miliar setelah KPU melakukan rapat koordinasi dengan tim anggaran Pemkab setempat.
"Tadi kami melakukan rapat koordinasi dengan tim anggaran Pemkab. Dari beberapa efisiensi yang dilakukan, anggaran untuk Pilkada bisa ditekan," kata Ketua KPU Jembrana Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, di Negara, Senin.
Menurutnya, dari perhitungan yang dilakukan, anggaran Rp11 miliar tersebut cukup untuk membiayai Pilkada, serta pemungutan suara ulang jika muncul gugatan.
Namun ia mengatakan, anggaran sebesar itu hanya untuk KPU, tidak mencakup kebutuhan Panwaslu serta pengamanan Pilkada.
Meskipun sudah ada kesepakatan antara KPU dan tim anggaran Pemkab, menurutnya, masih harus dilakukan rapat koordinasi lagi, karena masih ada beberapa hal teknis.
"Selain itu, tim anggaran juga harus melapor ke bupati. Kami rencanakan, dua hari lagi dilakukan rapat serupa. Mudah-mudahan semuanya sudah selesai saat itu, sehingga tahapan Pilkada berjalan sesuai rencana," ujarnya.
Ia mengungkapkan, pihaknya menyusun tahapan Pilkada dimulai tanggal 19 April, dengan pemungutan suara tanggal 9 Desember.
Meskipun menyadari waktu sudah mepet, ia optimis, Pilkada Jembrana akan berjalan sesuai tahapan, apalagi jika masalah anggaran bisa segera diselesaikan.
"Pada prinsipnya, kalau memang amanat undang-undang dan peraturan lainnya Pilkada Jembrana harus bulan Desember, kami siap melaksanakannya. Untuk anggaran, memang harus teliti agar tidak ada dampak hukum di kemudian hari," katanya.
Terhadap beberapa pihak yang pesimis Pilkada bisa dilaksanakan, ia mengatakan, hajatan pesta demokrasi ini merupakan tanggungjawab bersama, tidak hanya di KPU.
Ia mencontohkan, untuk masalah ketersediaan anggaran merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, sementara pihaknya hanya menyusun rencana kebutuhan anggaran.
"Sepanjang koordinasi yang kami lakukan, Pemkab Jembrana tidak mempersulit masalah anggaran, sehingga kami optimis Pilkada bisa dilaksanakan tahun ini," ujarnya.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Tadi kami melakukan rapat koordinasi dengan tim anggaran Pemkab. Dari beberapa efisiensi yang dilakukan, anggaran untuk Pilkada bisa ditekan," kata Ketua KPU Jembrana Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, di Negara, Senin.
Menurutnya, dari perhitungan yang dilakukan, anggaran Rp11 miliar tersebut cukup untuk membiayai Pilkada, serta pemungutan suara ulang jika muncul gugatan.
Namun ia mengatakan, anggaran sebesar itu hanya untuk KPU, tidak mencakup kebutuhan Panwaslu serta pengamanan Pilkada.
Meskipun sudah ada kesepakatan antara KPU dan tim anggaran Pemkab, menurutnya, masih harus dilakukan rapat koordinasi lagi, karena masih ada beberapa hal teknis.
"Selain itu, tim anggaran juga harus melapor ke bupati. Kami rencanakan, dua hari lagi dilakukan rapat serupa. Mudah-mudahan semuanya sudah selesai saat itu, sehingga tahapan Pilkada berjalan sesuai rencana," ujarnya.
Ia mengungkapkan, pihaknya menyusun tahapan Pilkada dimulai tanggal 19 April, dengan pemungutan suara tanggal 9 Desember.
Meskipun menyadari waktu sudah mepet, ia optimis, Pilkada Jembrana akan berjalan sesuai tahapan, apalagi jika masalah anggaran bisa segera diselesaikan.
"Pada prinsipnya, kalau memang amanat undang-undang dan peraturan lainnya Pilkada Jembrana harus bulan Desember, kami siap melaksanakannya. Untuk anggaran, memang harus teliti agar tidak ada dampak hukum di kemudian hari," katanya.
Terhadap beberapa pihak yang pesimis Pilkada bisa dilaksanakan, ia mengatakan, hajatan pesta demokrasi ini merupakan tanggungjawab bersama, tidak hanya di KPU.
Ia mencontohkan, untuk masalah ketersediaan anggaran merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, sementara pihaknya hanya menyusun rencana kebutuhan anggaran.
"Sepanjang koordinasi yang kami lakukan, Pemkab Jembrana tidak mempersulit masalah anggaran, sehingga kami optimis Pilkada bisa dilaksanakan tahun ini," ujarnya.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015