Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penentuan pimpinan dan komisaris BUMN melalui asesmen atau penilaian objektif sehingga mereka benar-benar orang yang kompeten.
"Yang diinginkan Presiden adalah dilakukan asesmen secara profesional sehingga yang duduk di situ betul-betul kompeten," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, menanggapi adanya tim sukses yang menjadi komisaris BUMN.
Menurut dia, semua dilakukan melalui proses asesmen di Kementerian BUMN. Presiden meminta agar pengisian jabatan itu disesuaikan dengan kebutuhan BUMN dan kompetensi yang ada.
"Jadi harus ada proses asesmen yang berlaku untuk semua kandidat yang akan didudukkan di posisi-posisi tersebut," katanya.
Dia menyebutkan berdasar peraturan yang ada, untuk BUMN strategis, komisaris utama dan dirutnya dipilih atas persetujuan Presiden. "Yang lain berdasar RUPS di masing-masing BUMN," kata Andi usai rapat membahas integrasi lintas moda perkeretaapian di Jabodetabek dan Bandung.
Sementara itu terkait perlunya jabatan Wakil Panglima TNI, Andi mengatakan usulan itu sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan Presiden SBY bahkan mulai 2006-2007. "Kemarin Panglima TNI memaparkan secara komprehensif mulai dari hakekat ancaman hingga teknologi yang mengharuskan TNI melakukan restrukturisasi organisasi," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Yang diinginkan Presiden adalah dilakukan asesmen secara profesional sehingga yang duduk di situ betul-betul kompeten," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, menanggapi adanya tim sukses yang menjadi komisaris BUMN.
Menurut dia, semua dilakukan melalui proses asesmen di Kementerian BUMN. Presiden meminta agar pengisian jabatan itu disesuaikan dengan kebutuhan BUMN dan kompetensi yang ada.
"Jadi harus ada proses asesmen yang berlaku untuk semua kandidat yang akan didudukkan di posisi-posisi tersebut," katanya.
Dia menyebutkan berdasar peraturan yang ada, untuk BUMN strategis, komisaris utama dan dirutnya dipilih atas persetujuan Presiden. "Yang lain berdasar RUPS di masing-masing BUMN," kata Andi usai rapat membahas integrasi lintas moda perkeretaapian di Jabodetabek dan Bandung.
Sementara itu terkait perlunya jabatan Wakil Panglima TNI, Andi mengatakan usulan itu sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan Presiden SBY bahkan mulai 2006-2007. "Kemarin Panglima TNI memaparkan secara komprehensif mulai dari hakekat ancaman hingga teknologi yang mengharuskan TNI melakukan restrukturisasi organisasi," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015