Kuala Lumpur (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri
Malaysia Najib Tun Razak sepakat membentuk komite teknis dan ketua juru
runding untuk menyelesaikan perbatasan maritim kedua negara.
"Soal perbatasan maritim sudah terlalu lama sehingga dengan adanya tim tersebut diharapkan bisa cepat diselesaikan," kata Presiden Jokowi usai pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak di kantor Perdana Menteri, Putrajaya, Malaysia, Jumat.
Selain itu, kedua kepala pemerintahan juga juga membahas isu-isu bilateral yang menjadi prioritas seperti kerja sama perbatasan maritim, peningkatan perdagangan dan investasi, penanganan nelayan, pengiriman tenaga kerja serta membahas terkait pendidikan anak-anak untuk pekerja Indonesia di Sabah dan Serawak.
Mengenai penanganan nelayan yang masuk wilayah abu-abu (belum disepakati) maka nelayan itu tidak ditangkap, melainkan diusir keluar dari wilayah abu-abu itu.
Namun, lanjut Presiden, jika nelayan masuk kawasan yang sudah jelas (teritorial) maka akan ditangkap serta mengadapi peradilan hukum masing-masing negara.
Indonesia juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para investor Malaysia, mulai investor jalan tol, infrastruktur kereta api, pelabuhan, bandar udara dan pembangkit listrik, untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Kedua kepala pemerintahan juga membahas masalah pengiriman tenaga kerja yang akan diupayakan melalui satu saluran sehingga perlindungan dan penanganannya bisa dilakukan bersama-sama.
Mengenai hal ini, Najib menyatakan Malaysia masih mengikuti perjanjian yang telah ditandatangan di Bali pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun Malaysia setuju untuk terus berunding sehingga diharapkan bisa melalui satu saluran.
"Jika dapat dibuat seperti itu, maka diharapkan pelatihan kepada calon tenaga kerja dapat diberikan lebih baik," kata Najib.
Kedua kepala eksekutif ini juga membahas pendidikan anak-anak pekerja Indonesia di Malaysia yang jumlahnya cukup banyak dan Jokowi menyatakan keberadaan sekolah untuk anak pekerja ini sudah disetujui dan akan ditindaklanjuti Malaysia.
"Mengenai keberadaan CLC (comunity learning center) di Sabah dan Serawak sudah disetujui oleh pemerintah Malaysia," jelas Jokowi.
Perdana Menteri Najib juga menyatakan Malaysia sangat setuju mewujudkan sekolah-sekolah bagi pekerja Indonesia karena sesuai aturan UNESCO hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak yang tidak boleh diabaikan.
"Jadi kami juga setuju agar sekolah tersebut dapat diwujudkan," tegas Najib.
Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Soal perbatasan maritim sudah terlalu lama sehingga dengan adanya tim tersebut diharapkan bisa cepat diselesaikan," kata Presiden Jokowi usai pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak di kantor Perdana Menteri, Putrajaya, Malaysia, Jumat.
Selain itu, kedua kepala pemerintahan juga juga membahas isu-isu bilateral yang menjadi prioritas seperti kerja sama perbatasan maritim, peningkatan perdagangan dan investasi, penanganan nelayan, pengiriman tenaga kerja serta membahas terkait pendidikan anak-anak untuk pekerja Indonesia di Sabah dan Serawak.
Mengenai penanganan nelayan yang masuk wilayah abu-abu (belum disepakati) maka nelayan itu tidak ditangkap, melainkan diusir keluar dari wilayah abu-abu itu.
Namun, lanjut Presiden, jika nelayan masuk kawasan yang sudah jelas (teritorial) maka akan ditangkap serta mengadapi peradilan hukum masing-masing negara.
Indonesia juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para investor Malaysia, mulai investor jalan tol, infrastruktur kereta api, pelabuhan, bandar udara dan pembangkit listrik, untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Kedua kepala pemerintahan juga membahas masalah pengiriman tenaga kerja yang akan diupayakan melalui satu saluran sehingga perlindungan dan penanganannya bisa dilakukan bersama-sama.
Mengenai hal ini, Najib menyatakan Malaysia masih mengikuti perjanjian yang telah ditandatangan di Bali pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun Malaysia setuju untuk terus berunding sehingga diharapkan bisa melalui satu saluran.
"Jika dapat dibuat seperti itu, maka diharapkan pelatihan kepada calon tenaga kerja dapat diberikan lebih baik," kata Najib.
Kedua kepala eksekutif ini juga membahas pendidikan anak-anak pekerja Indonesia di Malaysia yang jumlahnya cukup banyak dan Jokowi menyatakan keberadaan sekolah untuk anak pekerja ini sudah disetujui dan akan ditindaklanjuti Malaysia.
"Mengenai keberadaan CLC (comunity learning center) di Sabah dan Serawak sudah disetujui oleh pemerintah Malaysia," jelas Jokowi.
Perdana Menteri Najib juga menyatakan Malaysia sangat setuju mewujudkan sekolah-sekolah bagi pekerja Indonesia karena sesuai aturan UNESCO hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak yang tidak boleh diabaikan.
"Jadi kami juga setuju agar sekolah tersebut dapat diwujudkan," tegas Najib.
Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015