Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengumpulkan Kepala Dinas Perhubungan se-Bali untuk memantapkan program pembangunan infrastruktur.
Sudikerta, dalam rapat koordinasi tersebut di Denpasar, Rabu, meminta setiap usulan pembangunan infrastruktur dari kabupaten/kota harus melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi terlebih dahulu.
Selain itu, dia juga menyampaikan hasil rapat yang dihadirinya di Kementerian Perhubungan beberapa hari lalu. Kementerian Perhubungan akan membantu empat pembangunan infrastruktur pelabuhan di Bali.
"Untuk tahun 2015, Kementerian Perhubungan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp458 milar dan akan ada empat pembangunan infrastruktur pelabuhan yang akan dibantu yakni kelanjutan pembangunan pelabuhan Tanah Ampo di Karangasem, pembangunan Dermaga Penyeberangan Gunaksa, kelanjutan pembangunan Pelabuhan Benoa, dan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk," ujar Sudikerta.
Menurut dia, khusus untuk Pelabuhan Gunaksa, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp75 miliar yang rinciannya Rp33 miliar untuk jalan menuju pelabuhan dan Rp42 miliar untuk fisik bangunan pelabuhan serta diharapkan segera membentuk badan perusahaan yang memayungi operasional pelabuhan Gunaksa tersebut.
Sementara itu untuk sisanya, Sudikerta menyampaikan bahwa akan dikembalikan kepada masing-masing pengelola yakni Pelindo III dan diharapkan juga segera berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk pendanaan, mengingat Kementerian BUMN telah memperoleh subsidi dana oleh pemerintah pusat dalam hal mendukung pendanaan pembangunan nasional.
Selain itu, terkait pengelolaan angkutan bus Trans Sarbagita yang juga dibahas dalam rapat bersama Kementerian Perhubungan, nanti pengelolaannya akan diserahkan kepada Perum Damri sehingga dapat beroperasi lebih maksimal.
Di sisi lain, Sudikerta juga mengharapkan agar pembangnan infrastruktur yang belum terkoordinasi saat ini untuk segera dirancang dan akan diajukan pada anggaran perubahan tahun 2015.
Sementara itu, Bupati Karangasem I Wayan Geredeg yang turut hadir dalam rapat tersebut menyatakan apresiasinya terhadap Pemprov Bali yang sudah serius dalam membangun Bali melalui pembangunan infrastruktur transportasi darat dan laut.
Menurut dia, hal seperti ini harus selalu dilakukan dalam upaya untuk menyeimbangkan pembangunan yang ada di Bali sehingga tidak selalu bertumpu pada Bali selatan yang nantinya diharapkan mampu menyejahterakan seluruh masyarakat Bali.
Geredeg juga mengharapkan keberadaan bandara di Bali utara dan kelanjutan Jalan By Pass Ida Bagus Mantra sampai ke Buleleng agar segera diwujudkan, hal tersebut dianggap sangat dibutuhkan untuk memperlancar akses transportasi dalam upaya memajukan wilayah Bali utara, barat dan timur. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Sudikerta, dalam rapat koordinasi tersebut di Denpasar, Rabu, meminta setiap usulan pembangunan infrastruktur dari kabupaten/kota harus melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi terlebih dahulu.
Selain itu, dia juga menyampaikan hasil rapat yang dihadirinya di Kementerian Perhubungan beberapa hari lalu. Kementerian Perhubungan akan membantu empat pembangunan infrastruktur pelabuhan di Bali.
"Untuk tahun 2015, Kementerian Perhubungan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp458 milar dan akan ada empat pembangunan infrastruktur pelabuhan yang akan dibantu yakni kelanjutan pembangunan pelabuhan Tanah Ampo di Karangasem, pembangunan Dermaga Penyeberangan Gunaksa, kelanjutan pembangunan Pelabuhan Benoa, dan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk," ujar Sudikerta.
Menurut dia, khusus untuk Pelabuhan Gunaksa, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp75 miliar yang rinciannya Rp33 miliar untuk jalan menuju pelabuhan dan Rp42 miliar untuk fisik bangunan pelabuhan serta diharapkan segera membentuk badan perusahaan yang memayungi operasional pelabuhan Gunaksa tersebut.
Sementara itu untuk sisanya, Sudikerta menyampaikan bahwa akan dikembalikan kepada masing-masing pengelola yakni Pelindo III dan diharapkan juga segera berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk pendanaan, mengingat Kementerian BUMN telah memperoleh subsidi dana oleh pemerintah pusat dalam hal mendukung pendanaan pembangunan nasional.
Selain itu, terkait pengelolaan angkutan bus Trans Sarbagita yang juga dibahas dalam rapat bersama Kementerian Perhubungan, nanti pengelolaannya akan diserahkan kepada Perum Damri sehingga dapat beroperasi lebih maksimal.
Di sisi lain, Sudikerta juga mengharapkan agar pembangnan infrastruktur yang belum terkoordinasi saat ini untuk segera dirancang dan akan diajukan pada anggaran perubahan tahun 2015.
Sementara itu, Bupati Karangasem I Wayan Geredeg yang turut hadir dalam rapat tersebut menyatakan apresiasinya terhadap Pemprov Bali yang sudah serius dalam membangun Bali melalui pembangunan infrastruktur transportasi darat dan laut.
Menurut dia, hal seperti ini harus selalu dilakukan dalam upaya untuk menyeimbangkan pembangunan yang ada di Bali sehingga tidak selalu bertumpu pada Bali selatan yang nantinya diharapkan mampu menyejahterakan seluruh masyarakat Bali.
Geredeg juga mengharapkan keberadaan bandara di Bali utara dan kelanjutan Jalan By Pass Ida Bagus Mantra sampai ke Buleleng agar segera diwujudkan, hal tersebut dianggap sangat dibutuhkan untuk memperlancar akses transportasi dalam upaya memajukan wilayah Bali utara, barat dan timur. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015