Jakarta (Antara Bali) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani berharap dapat bersinergi dengan para duta besar (dubes) Indonesia di luar negeri untuk melakukan diplomasi investasi dalam upaya menarik investasi asing langsung ('foreign direct investment") ke Indonesia.
Menurut dia, perwakilan Indonesia di luar negeri dapat menyebarluaskan informasi tentang upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi kepada investor di negara tempatnya bertugas.
"Pemerintah menerapkan paradigma baru dalam dunia investasi yaitu diluncurkannya sistem perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat oleh Presiden Jokowi, beberapa hari lalu," ujarnya dalam Rakor Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri di Jakarta, Selasa.
Melalui PTSP tersebut, ia yakin bahwa keluhan utama investor asing untuk masuk ke Indonesia selain infrastruktur dan logistik dapat teratasi.
BKPM menilai ada empat hambatan utama investor dalam berinvestasi di Indonesia yaitu infrastruktur dan logistik, perizinan yang tidak transparan dan berbelit-belit, tumpang-tindih peraturan serta persoalan hubungan industrial.
Persoalan infrastruktur dan logistik diatasi pemerintah melalui rencana pembangunan infrastruktur seperti tol laut, akses jalan kereta api, pembangkit listrik dan berbagai proyek lainnya.
Franky mengatakan melalui sinergi yang dibangun dengan para dubes dan perwakilan RI di luar negeri, dirinya optimistis target penarikan investasi asing tahun 2015 akan dapat tercapai.
"BKPM menetapkan target menarik investasi asing senilai Rp343,7 triliun dari keseluruhan target investasi Rp519,5 triliun," tuturnya.
Sektor andalan BKPM dalam memenuhi target tersebut, adalah sektor industri pengolahan dan hilirisasi (sektor sekunder) Rp267,5 triliun, sektor jasa dan infrastruktur (sektor tersier) sebesar Rp163,6 triliun, serta sektor primer yang diharapkan dapat menyumbang nilai investasi Rp88,4 triliun.
Negara yang menjadi prioritas BKPM untuk menarik investasi adalah Singapura dan negara ASEAN lainnya, Asia seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat serta negara-negara Eropa.
"Selain menginformasikan berbagai perubahan positif iklim investasi di Indonesia, kami akan berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri untuk menjaring minat investasi.'
"Kami berharap perwakilan kita di negara sahabat dapat menginformasikan adanya minat investasi yang cukup serius, sehingga BKPM dapat mengawal dan memfasilitasi sehingga terealisasi," ujarnya, berharap.
BKPM juga mengharapkan perwakilan Indonesia di luar negeri memerhatikan pelaku usaha Indonesia yang melakukan ekspansi ke negara yang menjadi wilayah tugasnya ("outward investment").
"Kami berharap Perwakilan RI di luar negeri dapat menjalankan peran utamanya dalam memfasilitasi investasi masuk ke Indonesia serta mendorong dan melindungi perusahaan Indonesia untuk menjadi pemain di tingkat global," pungkasnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Menurut dia, perwakilan Indonesia di luar negeri dapat menyebarluaskan informasi tentang upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi kepada investor di negara tempatnya bertugas.
"Pemerintah menerapkan paradigma baru dalam dunia investasi yaitu diluncurkannya sistem perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat oleh Presiden Jokowi, beberapa hari lalu," ujarnya dalam Rakor Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri di Jakarta, Selasa.
Melalui PTSP tersebut, ia yakin bahwa keluhan utama investor asing untuk masuk ke Indonesia selain infrastruktur dan logistik dapat teratasi.
BKPM menilai ada empat hambatan utama investor dalam berinvestasi di Indonesia yaitu infrastruktur dan logistik, perizinan yang tidak transparan dan berbelit-belit, tumpang-tindih peraturan serta persoalan hubungan industrial.
Persoalan infrastruktur dan logistik diatasi pemerintah melalui rencana pembangunan infrastruktur seperti tol laut, akses jalan kereta api, pembangkit listrik dan berbagai proyek lainnya.
Franky mengatakan melalui sinergi yang dibangun dengan para dubes dan perwakilan RI di luar negeri, dirinya optimistis target penarikan investasi asing tahun 2015 akan dapat tercapai.
"BKPM menetapkan target menarik investasi asing senilai Rp343,7 triliun dari keseluruhan target investasi Rp519,5 triliun," tuturnya.
Sektor andalan BKPM dalam memenuhi target tersebut, adalah sektor industri pengolahan dan hilirisasi (sektor sekunder) Rp267,5 triliun, sektor jasa dan infrastruktur (sektor tersier) sebesar Rp163,6 triliun, serta sektor primer yang diharapkan dapat menyumbang nilai investasi Rp88,4 triliun.
Negara yang menjadi prioritas BKPM untuk menarik investasi adalah Singapura dan negara ASEAN lainnya, Asia seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat serta negara-negara Eropa.
"Selain menginformasikan berbagai perubahan positif iklim investasi di Indonesia, kami akan berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri untuk menjaring minat investasi.'
"Kami berharap perwakilan kita di negara sahabat dapat menginformasikan adanya minat investasi yang cukup serius, sehingga BKPM dapat mengawal dan memfasilitasi sehingga terealisasi," ujarnya, berharap.
BKPM juga mengharapkan perwakilan Indonesia di luar negeri memerhatikan pelaku usaha Indonesia yang melakukan ekspansi ke negara yang menjadi wilayah tugasnya ("outward investment").
"Kami berharap Perwakilan RI di luar negeri dapat menjalankan peran utamanya dalam memfasilitasi investasi masuk ke Indonesia serta mendorong dan melindungi perusahaan Indonesia untuk menjadi pemain di tingkat global," pungkasnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015