Jakarta (Antara Bali) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memiliki ambisi agar ekspor sektor kelautan dan perikanan Republik Indonesia menjadi yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN.
"Ekspor kita tidak sesuai dengan kondisi geografi kita yang merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, tetapi ekspor kita hanya nomor lima di Asia Tenggara," kata Susi Pudjiastuti dalam rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.
Menurut Susi, hal tersebut merupakan sebuah kontradiksi dan irononis sehingga perlu dilakukan perubahan agar Indonesia menjadi nomor satu setidaknya di Asia Tenggara.
Apalagi, ia juga mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo bahwa RI ingin menjadi Poros Maritim Dunia dan laut sebagai masa depan bangsa.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan pemerintah harus membuang paradigma lama yang menitikberatkan pada peningkatan ekspor, termasuk dalam komoditas perikanan, sebagai patokan penting pertumbuhan ekonomi.
"Ekspor yang dijadikan sebagai patokan pertumbuhan ekonomi sudah tergolong kuno," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa (20/1).
Menurut Abdul Halim, seharusnya pertumbuhan ekonomi di bidang perikanan harus berpatokan kepada beberapa indikator yang lebih berarti dibandingkan sekadar ekspor.
Ia memaparkan, patokan pertama adalah banyaknya unit pengolahan ikan (UPI) di tingkat desa pesisir hingga kabupaten/kota/provinsi di Indonesia.
Berdasarkan data KKP, nilai total ekspor hasil perikanan pada 2014 ternyata hanya dapat mencapai 4,6 miliar dolar AS. Padahal, target yang ditetapkan KKP untuk nilai ekspor perikanan 2014 adalah sebesar 5,1 miliar dolar AS. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Ekspor kita tidak sesuai dengan kondisi geografi kita yang merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, tetapi ekspor kita hanya nomor lima di Asia Tenggara," kata Susi Pudjiastuti dalam rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.
Menurut Susi, hal tersebut merupakan sebuah kontradiksi dan irononis sehingga perlu dilakukan perubahan agar Indonesia menjadi nomor satu setidaknya di Asia Tenggara.
Apalagi, ia juga mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo bahwa RI ingin menjadi Poros Maritim Dunia dan laut sebagai masa depan bangsa.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan pemerintah harus membuang paradigma lama yang menitikberatkan pada peningkatan ekspor, termasuk dalam komoditas perikanan, sebagai patokan penting pertumbuhan ekonomi.
"Ekspor yang dijadikan sebagai patokan pertumbuhan ekonomi sudah tergolong kuno," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa (20/1).
Menurut Abdul Halim, seharusnya pertumbuhan ekonomi di bidang perikanan harus berpatokan kepada beberapa indikator yang lebih berarti dibandingkan sekadar ekspor.
Ia memaparkan, patokan pertama adalah banyaknya unit pengolahan ikan (UPI) di tingkat desa pesisir hingga kabupaten/kota/provinsi di Indonesia.
Berdasarkan data KKP, nilai total ekspor hasil perikanan pada 2014 ternyata hanya dapat mencapai 4,6 miliar dolar AS. Padahal, target yang ditetapkan KKP untuk nilai ekspor perikanan 2014 adalah sebesar 5,1 miliar dolar AS. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015