Denpasar (Antara Bali) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali mengharapkan metode penentuan kelulusan siswa yang nanti ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, bentuknya lebih maju dan lebih baik dibandingkan yang sudah dipakai selama ini.
"Mudah-mudahan bentuknya jauh lebih maju dari yang sudah-sudah, jangan sampai justru menimbulkan kekacauan bagi siswa," kata Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, di Denpasar, Minggu.
Menurut dia, jika ternyata sistem yang akan dibangun Kementerian Pendidikan itu jauh lebih buruk, akibatnya akan menimbulkan permasalahan baru bagi siswa.
"Prinsipnya perlu cara supaya mendorong minat siswa untuk terus belajar. Karena rencanananya kelulusan siswa ditentukan oleh sekolah, jangan sampai menimbulkan pandangan bagi siswa ngapain kita belajar, toh guru-guru kita sendiri, pasti luluslah," ujarnya.
Oleh karena itu, Umar mengatakan perlu dibuat kajian yang mendalam kalau ingin membuat metode baru dalam penentuan kelulusan. Selain itu perlu adanya komparasi antara berbagai bentuk metode supaya menemukan bentuk yang paling pas.
"Perlu dicari formula agar siswa yang lulus itu tidak bimbang. Jangan sampai ketika mau kuliah atau melanjutkan ke sekolah lain tidak diterima karena sistemnya buruk pada jenjang sekolah sebelumnya," ucap Umar.
Sebelumnya jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali mengaku hingga saat ini belum mengetahui pedoman teknis terkait acuan yang dapat dipakai pihak sekolah untuk menentukan kelulusan siswa SMP dan SMA/SMK.
"Yang jelas, Ujian Nasional tahun ini tidak lagi menjadi salah satu patokan dalam penentuan kelulusan siswa. Penentuan kelulusan siswa diberikan pada pihak sekolah. Sedangkan UN lebih pada fungsi pemetaan," kata Kadisdikpora Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani belum lama ini.
Pemerintah memberikan kewenangan penentuan kelulusan pada sekolah, menurut TIA, karena pemerintah ingin mengembalikan ruang kepada sekolah. "Yang tahu siswa itu pintar, sedang, atau tidak, itu `kan sekolah," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Mudah-mudahan bentuknya jauh lebih maju dari yang sudah-sudah, jangan sampai justru menimbulkan kekacauan bagi siswa," kata Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, di Denpasar, Minggu.
Menurut dia, jika ternyata sistem yang akan dibangun Kementerian Pendidikan itu jauh lebih buruk, akibatnya akan menimbulkan permasalahan baru bagi siswa.
"Prinsipnya perlu cara supaya mendorong minat siswa untuk terus belajar. Karena rencanananya kelulusan siswa ditentukan oleh sekolah, jangan sampai menimbulkan pandangan bagi siswa ngapain kita belajar, toh guru-guru kita sendiri, pasti luluslah," ujarnya.
Oleh karena itu, Umar mengatakan perlu dibuat kajian yang mendalam kalau ingin membuat metode baru dalam penentuan kelulusan. Selain itu perlu adanya komparasi antara berbagai bentuk metode supaya menemukan bentuk yang paling pas.
"Perlu dicari formula agar siswa yang lulus itu tidak bimbang. Jangan sampai ketika mau kuliah atau melanjutkan ke sekolah lain tidak diterima karena sistemnya buruk pada jenjang sekolah sebelumnya," ucap Umar.
Sebelumnya jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali mengaku hingga saat ini belum mengetahui pedoman teknis terkait acuan yang dapat dipakai pihak sekolah untuk menentukan kelulusan siswa SMP dan SMA/SMK.
"Yang jelas, Ujian Nasional tahun ini tidak lagi menjadi salah satu patokan dalam penentuan kelulusan siswa. Penentuan kelulusan siswa diberikan pada pihak sekolah. Sedangkan UN lebih pada fungsi pemetaan," kata Kadisdikpora Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani belum lama ini.
Pemerintah memberikan kewenangan penentuan kelulusan pada sekolah, menurut TIA, karena pemerintah ingin mengembalikan ruang kepada sekolah. "Yang tahu siswa itu pintar, sedang, atau tidak, itu `kan sekolah," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015