Jakarta (Antara Bali) - Masyarakat diminta untuk menjaga gedung Komisi
Pemberantasan Korupsi pascapenangkapan Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto oleh Bareskrim Polri.
"Kami mengimbau warga Indonesia untuk datang mengamankan KPK, karena di sinilah rahasia negara harus dijaga, karena yang kita pertaruhkan adalah negeri yang kita cintai, yang kita pertaruhkan adalah keadaban bangsa ini," kata rohaniwan Romo Benny Susetyo dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat.
Bambang ditangkap oleh penyidik Bareskrim Polri pada sekitar pukul 07.30 WIB di Depok seusai mengantarkan anaknya ke sekolah dan langsung dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa dengan sangkaan menyuruh untuk memberikan keterangan palsu terhadap para saksi dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Waringin Barat pada 2010.
"Karena rusaknya KPK juga berarti rusak keadaban bangsa karena sudah lama bangsa rusak karena korupsi, maka rakyat berdiri di sini bersama KPK dan KPK bersama rakyat, siapa membubarkan KPK berhadapan dengan rakyat," ungkap Benny.
Benny juga menilai bahwa penangkapan Bambang adalah tindakan yang tidak beradab karena tindakan itu tidak bisa dibenarkan secara etis, hukum dan norma.
"Ini juga merupakan penghancuran KPK yang berarti merusak kewibawaan presiden, presiden seharusnya terang dan jelas berpihak pada nilai kebenaran dan kejujuran kalau presiden tidak berbuat sesuai dengan konstitusi maka sakitnya di sini," ungkap Benny menunjuk dadanya.
Sedangkan Direktur Pukat Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa Jokowi harus ikut bertanggung jawab dalam kejadian ini.
"Polri di bawah presiden, kalau Polri dipakai untuk melakukan tindak pidana maka seolah-olah Jokowi ikut turut serta dalam perbuatan itu," tegas Zainal.
Bambang ditangkap oleh penyidik Bareskrim Polri pada sekitar pukul 07.30 WIB di Depok seusai mengantarkan anaknya ke sekolah dan langsung dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa dengan sangkaan menyuruh untuk memberikan keterangan palsu terhadap para saksi dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Waringin Barat 2010.
Pelaporan itu dilakukan oleh calon Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran pada 15 Januari 2015.
Dalam konferensi pers tersebut hadir juga mantan pimpinan KPK M Jassin, Mas Achmad Santosa, mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Hussein serta pegiat antikorupsi antara lain mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, koordinator ICW Ade Irawan, Direktur Pukat Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, Ketua Komnas HAM Hafid Abbas, rohaniwan Romo Benny Susetyo, sosiolog Imam Prasodjo, guru besar Universitas Andalas Saldi Isra dan pegiat antikorupsi lainnya.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami mengimbau warga Indonesia untuk datang mengamankan KPK, karena di sinilah rahasia negara harus dijaga, karena yang kita pertaruhkan adalah negeri yang kita cintai, yang kita pertaruhkan adalah keadaban bangsa ini," kata rohaniwan Romo Benny Susetyo dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat.
Bambang ditangkap oleh penyidik Bareskrim Polri pada sekitar pukul 07.30 WIB di Depok seusai mengantarkan anaknya ke sekolah dan langsung dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa dengan sangkaan menyuruh untuk memberikan keterangan palsu terhadap para saksi dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Waringin Barat pada 2010.
"Karena rusaknya KPK juga berarti rusak keadaban bangsa karena sudah lama bangsa rusak karena korupsi, maka rakyat berdiri di sini bersama KPK dan KPK bersama rakyat, siapa membubarkan KPK berhadapan dengan rakyat," ungkap Benny.
Benny juga menilai bahwa penangkapan Bambang adalah tindakan yang tidak beradab karena tindakan itu tidak bisa dibenarkan secara etis, hukum dan norma.
"Ini juga merupakan penghancuran KPK yang berarti merusak kewibawaan presiden, presiden seharusnya terang dan jelas berpihak pada nilai kebenaran dan kejujuran kalau presiden tidak berbuat sesuai dengan konstitusi maka sakitnya di sini," ungkap Benny menunjuk dadanya.
Sedangkan Direktur Pukat Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa Jokowi harus ikut bertanggung jawab dalam kejadian ini.
"Polri di bawah presiden, kalau Polri dipakai untuk melakukan tindak pidana maka seolah-olah Jokowi ikut turut serta dalam perbuatan itu," tegas Zainal.
Bambang ditangkap oleh penyidik Bareskrim Polri pada sekitar pukul 07.30 WIB di Depok seusai mengantarkan anaknya ke sekolah dan langsung dibawa ke Bareskrim Polri untuk diperiksa dengan sangkaan menyuruh untuk memberikan keterangan palsu terhadap para saksi dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Waringin Barat 2010.
Pelaporan itu dilakukan oleh calon Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran pada 15 Januari 2015.
Dalam konferensi pers tersebut hadir juga mantan pimpinan KPK M Jassin, Mas Achmad Santosa, mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Hussein serta pegiat antikorupsi antara lain mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, koordinator ICW Ade Irawan, Direktur Pukat Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, Ketua Komnas HAM Hafid Abbas, rohaniwan Romo Benny Susetyo, sosiolog Imam Prasodjo, guru besar Universitas Andalas Saldi Isra dan pegiat antikorupsi lainnya.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015