Jakarta (Antara Bali) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mendukung dibentuknya komite etik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meluruskan kabar mengenai dugaan pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan tokoh-tokoh PDIP terkait pencalonan Wakil Presiden dalam pemilu 2014.
"Saya kira perlu diteliti lebih dalam untuk memastikan apakah peristiwa itu terjadi, dan apakah terjadi pelanggaran etik di dalamnya, perlu juga dibentuk komite etik terlebih dulu, karena informasi sekarang sudah sangat simpang siur," kata Hamdan saat ditemui setelah menghadiri acara silaturahmi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, Kamis (22/1) malam.
Ia mengatakan pembentukan komite etik diperlukan untuk mengembalikan wibawa dan marwah KPK sebagai institusi penegak hukum yang dihormati.
Menurut dia, pembentukan komite etik merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan simpang siurnya informasi dugaan penyalahgunaan wewenang dan politisasi KPK oleh Abraham Samad.
Penyelesaian dugaan itu, ujar dia, harus menggunakan jalur yang benar dan kredibel agar masalah tersebut jelas kebenarannya.
"Saya kira ini satu-satunya jalan biar orang tidak menduga-duga, tidak muncul rumor kemana-mana dan muncul foto yang macam-macam. Jadi lebih baik sekalian ditempuh jalur yang benar, resmi dan kredibel dan itu sangat penting," tutur dia.
Terkait perlu tidaknya Abraham melaporkan tuduhan tersebut ke polisi, Hamdan berpendapat hal tersebut dikembalikan kepada Abraham jika memang merasa menemukan unsur fitnah.
"Jika memang dirasa tidak benar, melaporkan ke polisi memang penting dilakukan untuk menjaga martabat pribadinya, tapi itu masalah pribadi terserah maunya apa," kata dia.
Sementara Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menegaskan bahwa artikel di kolom publik Kompasiana berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad" yang menceritakan bahwa Abraham mengajak sejumlah politisi PDIP untuk bertemu sebanyak enam kali sebelum kontestasi Pilpres 2014 berlangsung merupakan suatu kebenaran.
Hasto menuding Abraham menawarkan kepada PDIP akan mengamankan kasus politikus PDIP Emir Moeis agar ditawarkan "jalan" menjadi pendamping Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil presiden. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Saya kira perlu diteliti lebih dalam untuk memastikan apakah peristiwa itu terjadi, dan apakah terjadi pelanggaran etik di dalamnya, perlu juga dibentuk komite etik terlebih dulu, karena informasi sekarang sudah sangat simpang siur," kata Hamdan saat ditemui setelah menghadiri acara silaturahmi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, Kamis (22/1) malam.
Ia mengatakan pembentukan komite etik diperlukan untuk mengembalikan wibawa dan marwah KPK sebagai institusi penegak hukum yang dihormati.
Menurut dia, pembentukan komite etik merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan simpang siurnya informasi dugaan penyalahgunaan wewenang dan politisasi KPK oleh Abraham Samad.
Penyelesaian dugaan itu, ujar dia, harus menggunakan jalur yang benar dan kredibel agar masalah tersebut jelas kebenarannya.
"Saya kira ini satu-satunya jalan biar orang tidak menduga-duga, tidak muncul rumor kemana-mana dan muncul foto yang macam-macam. Jadi lebih baik sekalian ditempuh jalur yang benar, resmi dan kredibel dan itu sangat penting," tutur dia.
Terkait perlu tidaknya Abraham melaporkan tuduhan tersebut ke polisi, Hamdan berpendapat hal tersebut dikembalikan kepada Abraham jika memang merasa menemukan unsur fitnah.
"Jika memang dirasa tidak benar, melaporkan ke polisi memang penting dilakukan untuk menjaga martabat pribadinya, tapi itu masalah pribadi terserah maunya apa," kata dia.
Sementara Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menegaskan bahwa artikel di kolom publik Kompasiana berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad" yang menceritakan bahwa Abraham mengajak sejumlah politisi PDIP untuk bertemu sebanyak enam kali sebelum kontestasi Pilpres 2014 berlangsung merupakan suatu kebenaran.
Hasto menuding Abraham menawarkan kepada PDIP akan mengamankan kasus politikus PDIP Emir Moeis agar ditawarkan "jalan" menjadi pendamping Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil presiden. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015