Denpasar (Antara Bali) - Sistem budidaya tanaman kehutanan di Bali hingga kini belum dilakukan secara teratur, sehingga ke depannya dapat dilakukan bersama-sama antara tanaman jati, mahoni dan kayu sengon.
"Rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan menurut sistem penanaman secara teratur baru menjangkau 18,27 persen dan sisanya tidak teratur 81,73 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Panasunan Siregar di Denpasar, Jumat.
Hal itu diperoleh dari hasil sensus pertanian tahun 2013 yang dilakukan secara rinci terhadap tanaman kehutanan, sektor peternakan, pertanian, perikanan dan perkebunan.
Survei rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan yang disempurnakan dalam tahun 2014 merupakan rangkaian sensus pertanian 2013 yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai biaya produksi dan struktur ongkos usaha tani di subsektor kehutanan.
Panasunan Siregar menjelaskan, untuk tanaman kayu mahoni persentase sistem penanaman secara teratur hanya 5,07 persen dan tidak teratur 94,93 persen.
Sementara penanaman secara teratur terhadap tanaman sangon baru 12,52 persen dan tidak teratur 77,97 persen.
Panasunan Siregar menambahkan, rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan adalah salah satu atau lebih anggota keluarganya mengelola usaha kehutanan dengan tujuan hasilnya untuk dijual.
Pertambahan nilai tanaman kehutanan diperoleh dari selisih nilai tanaman kehutanan pada saat pencacahan dengan nilai tanaman setahun yang lalu untuk tanaman yang sudah dipanen.
Pengembangan kayu mahoni yang pertumbuhannya cukup cepat untuk 100 pohon hingga siap tebang membutuhkan modal sebesar Rp2,5 juta. Ongkos produksi usaha tanaman mahoni paling besar untuk upah pekerja yang mencapai Rp1,4 juta atau 56,92 persen dari total biaya pengeluaran.
Pengembangan kayu mahoni di Bali kini melibatkan 9.880 rumah tangga. Kayu yang bisa dipanen dalam waktu lima tahun itu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik yang semakin meningkat di Pulau Dewata, di samping sebagai bahan baku pembuatan patung dan aneka jenis cindera mata lainnya, ujar Panasunan Siregar. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan menurut sistem penanaman secara teratur baru menjangkau 18,27 persen dan sisanya tidak teratur 81,73 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Panasunan Siregar di Denpasar, Jumat.
Hal itu diperoleh dari hasil sensus pertanian tahun 2013 yang dilakukan secara rinci terhadap tanaman kehutanan, sektor peternakan, pertanian, perikanan dan perkebunan.
Survei rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan yang disempurnakan dalam tahun 2014 merupakan rangkaian sensus pertanian 2013 yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai biaya produksi dan struktur ongkos usaha tani di subsektor kehutanan.
Panasunan Siregar menjelaskan, untuk tanaman kayu mahoni persentase sistem penanaman secara teratur hanya 5,07 persen dan tidak teratur 94,93 persen.
Sementara penanaman secara teratur terhadap tanaman sangon baru 12,52 persen dan tidak teratur 77,97 persen.
Panasunan Siregar menambahkan, rumah tangga usaha budidaya tanaman kehutanan adalah salah satu atau lebih anggota keluarganya mengelola usaha kehutanan dengan tujuan hasilnya untuk dijual.
Pertambahan nilai tanaman kehutanan diperoleh dari selisih nilai tanaman kehutanan pada saat pencacahan dengan nilai tanaman setahun yang lalu untuk tanaman yang sudah dipanen.
Pengembangan kayu mahoni yang pertumbuhannya cukup cepat untuk 100 pohon hingga siap tebang membutuhkan modal sebesar Rp2,5 juta. Ongkos produksi usaha tanaman mahoni paling besar untuk upah pekerja yang mencapai Rp1,4 juta atau 56,92 persen dari total biaya pengeluaran.
Pengembangan kayu mahoni di Bali kini melibatkan 9.880 rumah tangga. Kayu yang bisa dipanen dalam waktu lima tahun itu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik yang semakin meningkat di Pulau Dewata, di samping sebagai bahan baku pembuatan patung dan aneka jenis cindera mata lainnya, ujar Panasunan Siregar. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015