Denpasar (Antara Bali) - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Bali bertatap muka dengan anggota DPRD setempat sebagai upaya menjalin kemitraan dalam pemberitaan.
Ketua PWI Cabang Bali IGM Dwikora Putra di Denpasar, Kamis mengatakan pihaknya bertatap muka dengan anggota Dewan bertujuan saling mengenal dengan pengurus baru periode 2015-2020 dan bersinergi dalam pemberitaan yang ada di legislatif.
"Organisasi PWI adalah menaungi para wartawan di Bali, karena itu kami sebagai pengurus dipandang perlu untuk melakukan silahturami dengan anggota Dewan," katanya.
Ia mengakui belum semua jurnalis yang bergabung di PWI mendapatkan uji kompetensi wartawan (UKW), karena itu secara bertahap akan dilakukan guna meningkatkan profesionalisme kewartawanan.
"Para wartawan harus mematuhi UU Pers dan Kode Etik Kewartawanan, sehingga dalam penyajian berita harus independen dan berimbang dalam menyikapi kasus," kata Dwikora Putra yang didampingi Sekretarisnya Dewata Oja, dan pengurus lainnya, yaitu Made Tinggal Karyawan, Dewa Made Suta Sastra Dinata, Agus Eriana, dan Ika Gabriel.
Dewata Oja menambahkan persoalan yang dihadapi dalam media, khususnya para wartawan tidak saja berhadapan dengan birokrasi, tetapi juga resiko yang dihadapi cukup tinggi, salah satunya adalah intiminasi dari oknum tertentu.
"Kalau persoalan yang lain seperti birokrasi mungkin masih bisa diatasi dan dicarikan jalan keluarnya, akan tetapi persoalan intimidasi yang dilakukan oleh oknum tertentu (preman) menjadi ancaman sangat keras," katanya.
Ia mengatakan ke depannya tindakan tekanan dari kasus diperbuat oknum yang dianggap merugikan karena pemberitaan belakangan ini cukup kuat.
Oleh karena itu melalui lembaga legislatif tersebut diharapkan ikut serta bersinergi dalam menjaga kondusivitas dan keselamatan para wartawan yang melakukan peliputan.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya mengharapkan semua media dalam mencari berita sesuai dengan fakta, tidak menyudutkan salah satu pihak. Sebab media menjadi ujung tombak keberlangsungan bangsa dan negara.
"Media menjadi corong pembangunan Negara Indonesia, karena itu kami minta kepada insan pers yang bergabung di PWI selalu mengutamakan berita yang berimbang dari narasumber, sehingga tidak sampai ada yang merasa dirugikan," ucapnya.
Hal senada juga disampaikan anggota lainnya Wayan Gunawan bahwa peran pers sangat besar, karena melalui pemberitaan masyarakat akan mengetahui berita-berita yabng terjadi saat melalui media cetak dan elektronik.
"Saya berharap peran media mengutamakan prilaku independen dan menekankan kode etik kewartawanan, sehingga berita-berita yang didapat masyarakat sesuai dengan fakta," kata politikus Partai Golkar itu.
Gunawan menyarankan kepada PWI kembali menerbitan koran pedesaan, seperti sebelum zaman reformasi. Sehingga warga di pedesaan akan mengetahui berita-berita yang terkini dan independen.
"Saya usulkan kalau memungkinan PWI membuat media untuk pedesaan, entah apa namanya. Karena media cetak itu sampai saat ini masih diperlukan masyarakat pedesaan," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Ketua PWI Cabang Bali IGM Dwikora Putra di Denpasar, Kamis mengatakan pihaknya bertatap muka dengan anggota Dewan bertujuan saling mengenal dengan pengurus baru periode 2015-2020 dan bersinergi dalam pemberitaan yang ada di legislatif.
"Organisasi PWI adalah menaungi para wartawan di Bali, karena itu kami sebagai pengurus dipandang perlu untuk melakukan silahturami dengan anggota Dewan," katanya.
Ia mengakui belum semua jurnalis yang bergabung di PWI mendapatkan uji kompetensi wartawan (UKW), karena itu secara bertahap akan dilakukan guna meningkatkan profesionalisme kewartawanan.
"Para wartawan harus mematuhi UU Pers dan Kode Etik Kewartawanan, sehingga dalam penyajian berita harus independen dan berimbang dalam menyikapi kasus," kata Dwikora Putra yang didampingi Sekretarisnya Dewata Oja, dan pengurus lainnya, yaitu Made Tinggal Karyawan, Dewa Made Suta Sastra Dinata, Agus Eriana, dan Ika Gabriel.
Dewata Oja menambahkan persoalan yang dihadapi dalam media, khususnya para wartawan tidak saja berhadapan dengan birokrasi, tetapi juga resiko yang dihadapi cukup tinggi, salah satunya adalah intiminasi dari oknum tertentu.
"Kalau persoalan yang lain seperti birokrasi mungkin masih bisa diatasi dan dicarikan jalan keluarnya, akan tetapi persoalan intimidasi yang dilakukan oleh oknum tertentu (preman) menjadi ancaman sangat keras," katanya.
Ia mengatakan ke depannya tindakan tekanan dari kasus diperbuat oknum yang dianggap merugikan karena pemberitaan belakangan ini cukup kuat.
Oleh karena itu melalui lembaga legislatif tersebut diharapkan ikut serta bersinergi dalam menjaga kondusivitas dan keselamatan para wartawan yang melakukan peliputan.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya mengharapkan semua media dalam mencari berita sesuai dengan fakta, tidak menyudutkan salah satu pihak. Sebab media menjadi ujung tombak keberlangsungan bangsa dan negara.
"Media menjadi corong pembangunan Negara Indonesia, karena itu kami minta kepada insan pers yang bergabung di PWI selalu mengutamakan berita yang berimbang dari narasumber, sehingga tidak sampai ada yang merasa dirugikan," ucapnya.
Hal senada juga disampaikan anggota lainnya Wayan Gunawan bahwa peran pers sangat besar, karena melalui pemberitaan masyarakat akan mengetahui berita-berita yabng terjadi saat melalui media cetak dan elektronik.
"Saya berharap peran media mengutamakan prilaku independen dan menekankan kode etik kewartawanan, sehingga berita-berita yang didapat masyarakat sesuai dengan fakta," kata politikus Partai Golkar itu.
Gunawan menyarankan kepada PWI kembali menerbitan koran pedesaan, seperti sebelum zaman reformasi. Sehingga warga di pedesaan akan mengetahui berita-berita yang terkini dan independen.
"Saya usulkan kalau memungkinan PWI membuat media untuk pedesaan, entah apa namanya. Karena media cetak itu sampai saat ini masih diperlukan masyarakat pedesaan," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015