Denpasar (Antara Bali) - Tujuh pemerintah kabupaten di Bali sepakat membentuk tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dan akan dideklarasikan pada akhir Januari 2015.
"Memang diperlukan sinergi dan upaya strategis untuk mengatasi inflasi karena kalau inflasi dibiarkan terus-menerus bisa berdampak meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu, tujuh kabupaten yang belum memiliki TPID, saya harapkan segera dideklarasikan," kata Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta dalam rapat koordinasi TPID Provinsi Bali, di Denpasar, Rabu.
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Asisten II Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali itu disepakati untuk mendeklarasikan terbentuknya TPID yang dijadwalkan pada tanggal 29 atau 30 Januari 2015.
Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, sejauh ini baru Kota Denpasar dan Singaraja yang memiliki TPID, sedangkan tujuh kabupaten lainnya yakni Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem belum memiliki TPID.
Menurut Sudikerta, akhir bulan ini harus sudah terbentuk dan tidak boleh ditunda-tunda lagi karena seringnya inflasi tidak bisa hanya diatasi oleh pemerintah semata.
Sementara itu, Asisten II Pemprov Bali Ketut Wija mengatakan pada pendeklarasian pembentukan semua TPID tersebut akan diisi penandatanganan serentak oleh Gubernur Bali dan Bupati/Wali Kota se-Bali.
Selain itu, juga diisi dengan penandatanganan komitmen pengendalian inflasi. "Jadi tidak hanya dibentuk, tetapi juga harus dibarengi komitmen dan langkah selanjutnya untuk memastikan proses produksi, distribusi, dan keamanan bahan pangan. Jangan hanya terbentuk, tetapi harganya naik terus," katanya.
Wija mengatakan, sebelum dideklarasikan pembentukan TPID Kabupaten, akan dilakukan pertemuan kembali untuk mematangkan konsep pada 26 Januari mendatang.
Rapat koordinasi itu juga dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Bali Panusunan Siregar, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali Dewi Setyowati, dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. BPS dan Bank Indonesia juga memaparkan berbagai hal terkait inflasi.(MFD)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Memang diperlukan sinergi dan upaya strategis untuk mengatasi inflasi karena kalau inflasi dibiarkan terus-menerus bisa berdampak meningkatkan kemiskinan. Oleh karena itu, tujuh kabupaten yang belum memiliki TPID, saya harapkan segera dideklarasikan," kata Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta dalam rapat koordinasi TPID Provinsi Bali, di Denpasar, Rabu.
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Asisten II Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali itu disepakati untuk mendeklarasikan terbentuknya TPID yang dijadwalkan pada tanggal 29 atau 30 Januari 2015.
Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, sejauh ini baru Kota Denpasar dan Singaraja yang memiliki TPID, sedangkan tujuh kabupaten lainnya yakni Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem belum memiliki TPID.
Menurut Sudikerta, akhir bulan ini harus sudah terbentuk dan tidak boleh ditunda-tunda lagi karena seringnya inflasi tidak bisa hanya diatasi oleh pemerintah semata.
Sementara itu, Asisten II Pemprov Bali Ketut Wija mengatakan pada pendeklarasian pembentukan semua TPID tersebut akan diisi penandatanganan serentak oleh Gubernur Bali dan Bupati/Wali Kota se-Bali.
Selain itu, juga diisi dengan penandatanganan komitmen pengendalian inflasi. "Jadi tidak hanya dibentuk, tetapi juga harus dibarengi komitmen dan langkah selanjutnya untuk memastikan proses produksi, distribusi, dan keamanan bahan pangan. Jangan hanya terbentuk, tetapi harganya naik terus," katanya.
Wija mengatakan, sebelum dideklarasikan pembentukan TPID Kabupaten, akan dilakukan pertemuan kembali untuk mematangkan konsep pada 26 Januari mendatang.
Rapat koordinasi itu juga dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Bali Panusunan Siregar, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali Dewi Setyowati, dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. BPS dan Bank Indonesia juga memaparkan berbagai hal terkait inflasi.(MFD)
Editor : Mayolus Fajar Dwiyanto
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015