Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo menginginkan agar Tenaga Kerja
Indonesia yang berstatus ilegal yang terdapat di berbagai negara agar
dapat dipulangkan ke tanah air untuk segera dilatih supaya memiliki
keahlian yang memadai untuk bekerja di dalam negeri.
"Presiden memerintahkan untuk memulangkan 1,8 juta TKI yang dinilai ilegal dan nonprosedural," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Nusron Wahid setelah rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, anggaran untuk memulangkan berbagai TKI itu berasal dari anggaran negara dan sejumlah negara yang disinyalir banyak dihuni oleh TKI ilegal antara lain di negeri jiran Malaysia dan negara-negara di kawasan Timur Tengah.
Setelah dipulangkan, ujar dia, para TKI tersebut akan diberikan pelatihan sehingga memiliki keahlian yang memadai untuk bekerja di dalam negeri sehingga negara juga bakal mendapatkan tenaga kerja baru 1,8 juta orang.
BNP2TKI juga telah meningkatkan koordinasi antara lain dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri sebagai langkah untuk memperkuat perlindungan yang lebih optimal kepada TKI.
Nusron mengemukakan bahwa upaya koordinasi dan integrasi tersebut akan dilanjutkan dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal data mengenai paspor.
Kemudian, ujar dia, integrasi dilanjutkan dengan instansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan, karena saat ini permasalahan ABK di luar negeri juga banyak terjadi.
"Bila semua sudah terintegrasi maka permasalahan TKI di luar negeri dapat diatasi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengkritik Balai Latihan Kerja (BLK) yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja modern dewasa ini.
Presiden menyampaikan hal ini dalam tatap muka dengan Masyarakat Indonesia di Korea Selatan di Busan, kota pelabuhan negeri ginseng tersebut, Kamis (11/12) malam.
"Pelatihan BLK dari dulu sampai sekarang yang saya lihat kursus jahit, kemudian ngelas, lasnya yang sudah ketinggalan kereta api, ini gak nyambung, dunia kerja sudah berbeda," kata Presiden di hadapan masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan yang berada di Korsel itu.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Presiden memerintahkan untuk memulangkan 1,8 juta TKI yang dinilai ilegal dan nonprosedural," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Nusron Wahid setelah rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, anggaran untuk memulangkan berbagai TKI itu berasal dari anggaran negara dan sejumlah negara yang disinyalir banyak dihuni oleh TKI ilegal antara lain di negeri jiran Malaysia dan negara-negara di kawasan Timur Tengah.
Setelah dipulangkan, ujar dia, para TKI tersebut akan diberikan pelatihan sehingga memiliki keahlian yang memadai untuk bekerja di dalam negeri sehingga negara juga bakal mendapatkan tenaga kerja baru 1,8 juta orang.
BNP2TKI juga telah meningkatkan koordinasi antara lain dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri sebagai langkah untuk memperkuat perlindungan yang lebih optimal kepada TKI.
Nusron mengemukakan bahwa upaya koordinasi dan integrasi tersebut akan dilanjutkan dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal data mengenai paspor.
Kemudian, ujar dia, integrasi dilanjutkan dengan instansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan, karena saat ini permasalahan ABK di luar negeri juga banyak terjadi.
"Bila semua sudah terintegrasi maka permasalahan TKI di luar negeri dapat diatasi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengkritik Balai Latihan Kerja (BLK) yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja modern dewasa ini.
Presiden menyampaikan hal ini dalam tatap muka dengan Masyarakat Indonesia di Korea Selatan di Busan, kota pelabuhan negeri ginseng tersebut, Kamis (11/12) malam.
"Pelatihan BLK dari dulu sampai sekarang yang saya lihat kursus jahit, kemudian ngelas, lasnya yang sudah ketinggalan kereta api, ini gak nyambung, dunia kerja sudah berbeda," kata Presiden di hadapan masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan yang berada di Korsel itu.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014