Denpasar (Antara Bali) - Dekan Fakultas Ilmu Fisip Universitas Udayana Gusti Putu Bagus Suka Arjawa menilai, oknum pejabat di Bali yang tersangkut kasus korupsi terus bermunculan.
"Maraknya oknum pejabat yang tersandung korupsi, selain akibat rendahnya nilai moral, juga karena buruknya perekrutan kader oleh partai politik dalam Pemilu," kata Gusti Putu Bagus Suka Arjawa di Denpasar, Selasa.
Dilihat dari kacamata sosiologi politik, tindak kasus korupsi saat ini, sangat sulit diberantas, lantaran telah melekat di setiap sendi kehidupan masyarakat.
Tidak hanya dilakukan oleh tataran tingkat paling atas, tindak kasus korupsi kini telah menjalar, hingga tingkat paling bawah.
Gusti Putu Bagus Suka Arjawa menambahkan, selain rendahnya nilai moral, maraknya oknum pejabat yang tersandung korupsi, juga disebabkan oleh kekurang telitian para pimpinan partai politik dalam mencari atau merekrut kader yang berkualitas, memiliki
moralitas dan ahlak yang baik.
Dengan demikian terjadilah permasalahan seperti saat ini, jadi kesannya pemilihan secara langsung merupakan memberikan perangkap bagi calon untuk dijebloskan ke kasus korupsi.
Demi menutupi besarnya biaya dalam berpolitik dalam masa kampanye, jabatan strategis yang diraih, justru digunakan untuk mendulang keuntungan yang sebesar-besarnya.
"Tak ayal, jabatan yang sejatinya berfungsi sebagai pengemban suara rakyat, akhirnya disalahgunakan untuk kepentingan diri-sendiri maupun golongan," kata Gusti Putu Bagus Suka Arjawa.
Untuk memberikan efek jera bagi para koruptor, peran komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan otoritas penegak hukum lainnya, selayaknya lebih diperkuat.
Terlebih, di masa pemerintahan baru Jokowi-JK, semangat reformasi birokrasi, menjadi poin utama yang kini terus dibenahi.
Hingga tahun 2014, oknum pejabat publik Bali yang tersangkut kasus korupsi, terus bermunculan.
Meski sebagian telah divonis, namun sebagian lagi masih dalam proses ke ranah hukum, ujar Gusti Putu Bagus Suka Arjawa. (MFD)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Maraknya oknum pejabat yang tersandung korupsi, selain akibat rendahnya nilai moral, juga karena buruknya perekrutan kader oleh partai politik dalam Pemilu," kata Gusti Putu Bagus Suka Arjawa di Denpasar, Selasa.
Dilihat dari kacamata sosiologi politik, tindak kasus korupsi saat ini, sangat sulit diberantas, lantaran telah melekat di setiap sendi kehidupan masyarakat.
Tidak hanya dilakukan oleh tataran tingkat paling atas, tindak kasus korupsi kini telah menjalar, hingga tingkat paling bawah.
Gusti Putu Bagus Suka Arjawa menambahkan, selain rendahnya nilai moral, maraknya oknum pejabat yang tersandung korupsi, juga disebabkan oleh kekurang telitian para pimpinan partai politik dalam mencari atau merekrut kader yang berkualitas, memiliki
moralitas dan ahlak yang baik.
Dengan demikian terjadilah permasalahan seperti saat ini, jadi kesannya pemilihan secara langsung merupakan memberikan perangkap bagi calon untuk dijebloskan ke kasus korupsi.
Demi menutupi besarnya biaya dalam berpolitik dalam masa kampanye, jabatan strategis yang diraih, justru digunakan untuk mendulang keuntungan yang sebesar-besarnya.
"Tak ayal, jabatan yang sejatinya berfungsi sebagai pengemban suara rakyat, akhirnya disalahgunakan untuk kepentingan diri-sendiri maupun golongan," kata Gusti Putu Bagus Suka Arjawa.
Untuk memberikan efek jera bagi para koruptor, peran komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan otoritas penegak hukum lainnya, selayaknya lebih diperkuat.
Terlebih, di masa pemerintahan baru Jokowi-JK, semangat reformasi birokrasi, menjadi poin utama yang kini terus dibenahi.
Hingga tahun 2014, oknum pejabat publik Bali yang tersangkut kasus korupsi, terus bermunculan.
Meski sebagian telah divonis, namun sebagian lagi masih dalam proses ke ranah hukum, ujar Gusti Putu Bagus Suka Arjawa. (MFD)
Editor : Mayolus Fajar Dwiyanto
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014