Mangupura, Bali (Antara Bali) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN/RB) meyakini bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Badung, Bali, pada tahun 2015 akan naik kelas.
Hal itu dikatakan Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntablitas Aparatur dan Pengawasan Kemen-PAN/RB, Muhammad Yusuf Ateh saat melakukan kunjungan kerja di Mangupura, Kabupaten Badung, Jumat.
"LAKIP Kabupaten Badung pada tahun 2014 sudah naik kelas dari B menjadi B plus dan pada tahun 2015 yakin akan naik kelas menjadi nilai A di tingkat nasional," ujarnya.
Menurut dia, upaya yang telah dilakukan Kemen-PAN/RB untuk mendorong Kabupaten Badung dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja tidaklah sia-sia buktinya dari tahun ke tahun Badung mampu meningkatkan nilai LAKIP dan terakhir meraih B plus.
Setelah penyerahan penghargaan LAKIP beberapa hari lalu, Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntablitas Aparatur dan Pengawasan, menargetkan tahun depan ada dua daerah yang diharapkan mampu mendapat nilai A yakni Badung dan Kota Tanjung Pinang.
"Untuk nilai A dan AA belum satupun yang mampu mendapatkan. Memang meraih A itu memang sangat sulit. Diperlukan komitmen bersama dan berorientasi kepada hasil," ujarnya.
Menurut dia, saat ini Badung sudah meraih nilai sebesar 69,12 (B plus) dan untuk mencapai nilai A hanya perlu nilai lagi 5,88 poin.
Sementara itu, Wakil Bupati Badung, Made Sudiana mengatakan bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya membangun sistem akuntabilitas kinerja di jajaran pemerintahan setempat adalah melakukan revisi terhadap RPJMD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperbaiki sistem perencanaan kinerja agar lebih selaras, terarah, terpadu dan terukur.
"Melakukan review Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai implementasi dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD," ujarnya.
Melakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang difasilitasi langsung oleh Kementerian-PAN/RB.
Melaksanakan Bimtek SAKIP secara berkesinambungan untuk memantapkan pemahaman terhadap sistem akuntabilitas kinerja serta mengikuti perkembangan regulasi tentang SAKIP yang semakin dinamis.
Mengembangkan sistem pelaporan kinerja berbasis elektronik (E-SAKIP) yang saat ini sedang dalam proses finalisasi input data SKPD dan awal tahun 2015 diharapkan sudah siap untuk diimplementasikan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Hal itu dikatakan Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntablitas Aparatur dan Pengawasan Kemen-PAN/RB, Muhammad Yusuf Ateh saat melakukan kunjungan kerja di Mangupura, Kabupaten Badung, Jumat.
"LAKIP Kabupaten Badung pada tahun 2014 sudah naik kelas dari B menjadi B plus dan pada tahun 2015 yakin akan naik kelas menjadi nilai A di tingkat nasional," ujarnya.
Menurut dia, upaya yang telah dilakukan Kemen-PAN/RB untuk mendorong Kabupaten Badung dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja tidaklah sia-sia buktinya dari tahun ke tahun Badung mampu meningkatkan nilai LAKIP dan terakhir meraih B plus.
Setelah penyerahan penghargaan LAKIP beberapa hari lalu, Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntablitas Aparatur dan Pengawasan, menargetkan tahun depan ada dua daerah yang diharapkan mampu mendapat nilai A yakni Badung dan Kota Tanjung Pinang.
"Untuk nilai A dan AA belum satupun yang mampu mendapatkan. Memang meraih A itu memang sangat sulit. Diperlukan komitmen bersama dan berorientasi kepada hasil," ujarnya.
Menurut dia, saat ini Badung sudah meraih nilai sebesar 69,12 (B plus) dan untuk mencapai nilai A hanya perlu nilai lagi 5,88 poin.
Sementara itu, Wakil Bupati Badung, Made Sudiana mengatakan bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya membangun sistem akuntabilitas kinerja di jajaran pemerintahan setempat adalah melakukan revisi terhadap RPJMD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperbaiki sistem perencanaan kinerja agar lebih selaras, terarah, terpadu dan terukur.
"Melakukan review Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai implementasi dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD," ujarnya.
Melakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang difasilitasi langsung oleh Kementerian-PAN/RB.
Melaksanakan Bimtek SAKIP secara berkesinambungan untuk memantapkan pemahaman terhadap sistem akuntabilitas kinerja serta mengikuti perkembangan regulasi tentang SAKIP yang semakin dinamis.
Mengembangkan sistem pelaporan kinerja berbasis elektronik (E-SAKIP) yang saat ini sedang dalam proses finalisasi input data SKPD dan awal tahun 2015 diharapkan sudah siap untuk diimplementasikan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014