Jakarta (Antara Bali) - Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof Sri Edi Swasono mengatakan, jika Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri menemukan bukti mafia migas, maka harga BBM harus diturunkan kembali.
Sri Edi dalam keterangan pers bersama Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) di Jakarta, Selasa petang, menilai, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp2.000 per liter dari harga sebelumnya, terlalu tergesa-gesa.
Dalam keterangan pers ini pengusaha nasional Poppy Dharsono membacakan pernyataan sikap KKR berjudul "Menagih Janji Trisakti".
Selain Poppy, hadir sejumlah tokoh antara lain pengamat migas Marwan Batubara, Kemal Surianegara (pengusaha nasional), Farid Aidid (pengusaha nasional). Hermawanto, SH (praktisi hukum), KH Ma'shum (pemimpin pondok pesantren di Bondowoso), Ki Jlitheng Suparman (budayawan dari Solo) serta Hayono Karto Hadiprojo (pengamat sumber daya alam).
Selain itu, Agus Jabo Priyono (Ketua Umum PRD), Salamuddin Daeng (peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia), Burhan Rosyidi (budayawan), Son Diamar (Bappenas), Hatta Taliwang (Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta), Dr Ir Endang S Thohari ( Pusat Pengkajian-MPR), Dr Rudi Alfian (Majelis Kebangsaan Panji Nusantara) dan Ir Adityawarman Chandra (pengusaha nasional).
Seharusnya, kata Sri Edi, pemerintah menunggu hasil kerja Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin ekonom UI Faisal Basri.
"Karena pemerintah tahu ada mafia migas dan pasti ada biaya ekstra dalam pembelian dan distribusi migas, mestinya jangan segera menaikkan harga BBM. Bereskan dulu mafianya," katanya.
Dalam pernyatan sikap yang dibacakan Poppy Dharsono, KKR menuntut semua pihak, baik di dalam maupun luar pemerintahan menggalang persatuan seluas-luasnya untuk memperjuangkan Trisakti untuk Indonesia Baru.
Sedangkan Marwan Batubara menegaskan, pemerintah harus transparan dalam hitungan subsidi BBM dan menjelaskan ke publik berapa sesungguhnya impor migas, harga migas dan kebutuhan riil.
"Yang pokok sebenarnya berantas mafia dan jelaskan secara terbuka soal BBM. Soal naik harga, tidak masalah jika semua terbuka," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Sri Edi dalam keterangan pers bersama Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) di Jakarta, Selasa petang, menilai, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp2.000 per liter dari harga sebelumnya, terlalu tergesa-gesa.
Dalam keterangan pers ini pengusaha nasional Poppy Dharsono membacakan pernyataan sikap KKR berjudul "Menagih Janji Trisakti".
Selain Poppy, hadir sejumlah tokoh antara lain pengamat migas Marwan Batubara, Kemal Surianegara (pengusaha nasional), Farid Aidid (pengusaha nasional). Hermawanto, SH (praktisi hukum), KH Ma'shum (pemimpin pondok pesantren di Bondowoso), Ki Jlitheng Suparman (budayawan dari Solo) serta Hayono Karto Hadiprojo (pengamat sumber daya alam).
Selain itu, Agus Jabo Priyono (Ketua Umum PRD), Salamuddin Daeng (peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia), Burhan Rosyidi (budayawan), Son Diamar (Bappenas), Hatta Taliwang (Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta), Dr Ir Endang S Thohari ( Pusat Pengkajian-MPR), Dr Rudi Alfian (Majelis Kebangsaan Panji Nusantara) dan Ir Adityawarman Chandra (pengusaha nasional).
Seharusnya, kata Sri Edi, pemerintah menunggu hasil kerja Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin ekonom UI Faisal Basri.
"Karena pemerintah tahu ada mafia migas dan pasti ada biaya ekstra dalam pembelian dan distribusi migas, mestinya jangan segera menaikkan harga BBM. Bereskan dulu mafianya," katanya.
Dalam pernyatan sikap yang dibacakan Poppy Dharsono, KKR menuntut semua pihak, baik di dalam maupun luar pemerintahan menggalang persatuan seluas-luasnya untuk memperjuangkan Trisakti untuk Indonesia Baru.
Sedangkan Marwan Batubara menegaskan, pemerintah harus transparan dalam hitungan subsidi BBM dan menjelaskan ke publik berapa sesungguhnya impor migas, harga migas dan kebutuhan riil.
"Yang pokok sebenarnya berantas mafia dan jelaskan secara terbuka soal BBM. Soal naik harga, tidak masalah jika semua terbuka," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014