Denpasar (Antara Bali) - Ketua Persatuan Sopir Taksi Bali (Persotab) Ketut Witra meminta evaluasi dan mengkaji oleh pemerintah provinsi keberadaan Trans Sarbagita yang mengangkut wisatawan asing, padahal kendaraan umum tersebut disubsidi dari APBD.
"Kami mempertanyakan keberadaan kendaraan publik tersebut bahwa kendaraan itu disubsidi pemerintah untuk masyarakat lokal dengan tarif Rp3.500 untuk penumpang dewasa dan Rp2.500 pelajar/mahasiswa. Bagaimana dengan wisatawan asing juga menikmati subsidi tersebut," katanya di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, semestinya wisatawan asing ada aturan tersendiri dalam pengenaan tarif atau mereka dilarang menggunakan angkutan massal itu.
"Bagi kami ini tentu berpengaruh terhadap penumpang taksi, karena wisatawan asing dengan tarif sama jika melakukan bepergian dikenakan tarif masyarakat lokal," ucapnya.
Ia mengatakan jika ini terus diizinkan tentu dari anggaran subsidi APBD, turis yang datang ke Bali menikmati subsidi tersebut.
"Selain menyedot subsidi yang semestinya warga lokal, tetapi dengan diberikan leluasa wisatawan asing naik kendaraan Sarbagita akan berpengaruh terhadap wisatawan akan naik kendaraan pariwisata atau taksi," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Bali harus melakukan evaluasi terhadap keberadaan kendaraan Sarbagita tersebut.
"Kalau dibiarkan wisatawan asing naik dengan tarif sama dengan warga lokal, ini jelas akan berpengaruh terhadap turis yang naik taksi. Apalagi saya mendapat infomasi akan ada penambahan izin operasi taksi dan penambahan kendaraan taksi baru di masing-masing operator," ucapnya.
Dengan kondisi sekarang saja, kata Witra, untuk mencari penumpang wisatawan terjadi persaingan cukup ketat, terlebih jika informasi itu benar akan terjadi penambahan izin taksi dan kendaraan taksi.
"Jika benar, maka akan terjadi persaingan semakin ketat untuk mencari penumpang. Bila hasil survai yang menyebutkan perlu menambahan taksi di Bali itu tidak benar. Dimana objek surveinya. Kalau mereka survei di Bali bagian selatan dan Denpasar pasti sudah kelebihan," kata Witra menegaskan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami mempertanyakan keberadaan kendaraan publik tersebut bahwa kendaraan itu disubsidi pemerintah untuk masyarakat lokal dengan tarif Rp3.500 untuk penumpang dewasa dan Rp2.500 pelajar/mahasiswa. Bagaimana dengan wisatawan asing juga menikmati subsidi tersebut," katanya di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, semestinya wisatawan asing ada aturan tersendiri dalam pengenaan tarif atau mereka dilarang menggunakan angkutan massal itu.
"Bagi kami ini tentu berpengaruh terhadap penumpang taksi, karena wisatawan asing dengan tarif sama jika melakukan bepergian dikenakan tarif masyarakat lokal," ucapnya.
Ia mengatakan jika ini terus diizinkan tentu dari anggaran subsidi APBD, turis yang datang ke Bali menikmati subsidi tersebut.
"Selain menyedot subsidi yang semestinya warga lokal, tetapi dengan diberikan leluasa wisatawan asing naik kendaraan Sarbagita akan berpengaruh terhadap wisatawan akan naik kendaraan pariwisata atau taksi," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Bali harus melakukan evaluasi terhadap keberadaan kendaraan Sarbagita tersebut.
"Kalau dibiarkan wisatawan asing naik dengan tarif sama dengan warga lokal, ini jelas akan berpengaruh terhadap turis yang naik taksi. Apalagi saya mendapat infomasi akan ada penambahan izin operasi taksi dan penambahan kendaraan taksi baru di masing-masing operator," ucapnya.
Dengan kondisi sekarang saja, kata Witra, untuk mencari penumpang wisatawan terjadi persaingan cukup ketat, terlebih jika informasi itu benar akan terjadi penambahan izin taksi dan kendaraan taksi.
"Jika benar, maka akan terjadi persaingan semakin ketat untuk mencari penumpang. Bila hasil survai yang menyebutkan perlu menambahan taksi di Bali itu tidak benar. Dimana objek surveinya. Kalau mereka survei di Bali bagian selatan dan Denpasar pasti sudah kelebihan," kata Witra menegaskan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014