Denpasar (Antara Bali) - Kepolisian Daerah Bali menyatakan bahwa tidak ada pengamanan khusus yang dilaksanakan saat kegiatan Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya yang dijadwalkan berlangsung 30 November-3 Desember 2014 di Nusa Dua, Kabupaten Badung.
"Pengamanan kegiatan akan seperti pengamanan rutin saja. Tidak ada yang berlebihan," kata Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Albertus Julius Benny Mokalu di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, tidak adanya pengamanan khusus yang dilibatkan oleh pihak kepolisian karena berdasarkan analisa, situasi di Pulau Dewata aman.
Benny mengungkapkan bahwa keputusan pemberian izin munas tersebut berada di tangan Mabes Polri.
Sedangkan Polda Bali hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pusat dari rekomendasi polres dan polsek di kawasan Nusa Dua yang akan menjadi tempat penyelenggaraann munas.
"Keputusan dari Mabes Polri. Saya hanya bawahan Kapolri. Jadi apa yang disampaikan Kapolri akan kami laksanakan. Laksanakan tugas dengan baik dan profesional,"
Begitu pula dengan personel, mantan Kepala Polda Bengkulu itu menyatakan bahwa tidak ada penambahan personel karena kegiatan tersebut menggunakan operasi rutin.
Meski demikian, Benny Mokalu tidak secara rinci menyebutkan jumlah polisi yang akan dikerahkan untuk pengamanan.
Sebelumnya jenderal dengan bintang dua itu hanya menyebutkan akan menyiagakan dua per tiga kekuatan Polda Bali dari total 12 ribu personel.
Menjelang pelaksanaan munas yang salah satunya mengagendakan pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin itu, suasana di internal partai tersebut memanas karena terpecahnya para elit politik menjadi dua kubu.
Bahkan beberapa waktu lalu sempat terjadi penyerangan di kantor DPP Golkar di Jakarta yang menambah kisruh di internal partai berwarna kuning itu.
Salah satu kubu menginginkan munas di Bali dinilai tidak sah dan meminta munas digelar pada Januari 2015.
Sedangkan kubu lainnya menganggap munas yang akan digelar di Pulau Dewata merupakan pertemuan yang sah. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Pengamanan kegiatan akan seperti pengamanan rutin saja. Tidak ada yang berlebihan," kata Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Albertus Julius Benny Mokalu di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, tidak adanya pengamanan khusus yang dilibatkan oleh pihak kepolisian karena berdasarkan analisa, situasi di Pulau Dewata aman.
Benny mengungkapkan bahwa keputusan pemberian izin munas tersebut berada di tangan Mabes Polri.
Sedangkan Polda Bali hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pusat dari rekomendasi polres dan polsek di kawasan Nusa Dua yang akan menjadi tempat penyelenggaraann munas.
"Keputusan dari Mabes Polri. Saya hanya bawahan Kapolri. Jadi apa yang disampaikan Kapolri akan kami laksanakan. Laksanakan tugas dengan baik dan profesional,"
Begitu pula dengan personel, mantan Kepala Polda Bengkulu itu menyatakan bahwa tidak ada penambahan personel karena kegiatan tersebut menggunakan operasi rutin.
Meski demikian, Benny Mokalu tidak secara rinci menyebutkan jumlah polisi yang akan dikerahkan untuk pengamanan.
Sebelumnya jenderal dengan bintang dua itu hanya menyebutkan akan menyiagakan dua per tiga kekuatan Polda Bali dari total 12 ribu personel.
Menjelang pelaksanaan munas yang salah satunya mengagendakan pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin itu, suasana di internal partai tersebut memanas karena terpecahnya para elit politik menjadi dua kubu.
Bahkan beberapa waktu lalu sempat terjadi penyerangan di kantor DPP Golkar di Jakarta yang menambah kisruh di internal partai berwarna kuning itu.
Salah satu kubu menginginkan munas di Bali dinilai tidak sah dan meminta munas digelar pada Januari 2015.
Sedangkan kubu lainnya menganggap munas yang akan digelar di Pulau Dewata merupakan pertemuan yang sah. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014