Denpasar (Antara Bali) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Bali Dr I Gusti Ngurah Arya Wedakarna menyatakan, pluralisme dan kebangsaan harus diajarkan sejak dini untuk membangun kepribadian dan pandangan anak bangsa yang Pancasilais.
"Pluralisme itu sangat menghargai kebhinnekaan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu harus diajarkan mulai dari pendidikan dasar," kata Wedakarna melalui surat elektronik yang diterima Antara di Denpasar, Jumat.
Ia menyayangkan ada sebagian kalangan di Indonesia yang tidak setuju dengan ajaran pluralisme, bahkan ada yang menganggap pluralisme itu haram.
"Saya mengecam jika ada yang berpendapat bahwa pluralisme itu haram. Itu tidak benar. Saya masih ingat, bagaimana Gus Dur (tokoh NU) yang berjuang begitu keras untuk membangun wadah pluralisme di Indonesia," katanya.
Anggota Komite III DPD yang membidangi antara lain pendidikan dan masalah anak itu meminta pengelola lembaga bimbingan minat belajar, Pendidikan Anak Usia dini (PAUD), dan Taman Kanak-kanak (TK) di Indonesia lebih banyak mengadopsi kebudayaan lokal dalam konten materi ajar atau kurikulumnya.
Dalam adopsi itu, misalnya, mengenalkan anak-anak dengan bahasa daerah, pakaian daerah, permainan tradisional maupun cerita rakyat yang berhubungan dengan kehidupan yang dijalaninya.
"Hal itu penting, jangan sampai anak-anak justru mengadopsi sistem pendidikan dari luar Indonesia," katanya.
Menurut dia, sistem pendidikan dasar Indonesia tidak boleh terlalu kearab-araban, keindia-indiaan, ketiongkok-tiongkokan, atau kebarat-baratan.
"Semua harus cinta Indonesia. Itu sangat esensi untuk anak-anak Indonesia," ujar Wedakarna yang juga Rektor Universitas Mahendradatta Bali.
Ia menekankan agar dihindarkan pola pendidikan yang mengajarkan kebencian dan pengotak-kotakan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
"Ini revolusi mental yang sesungguhnya," ujar Wedakarna yang juga Presiden The Sukarno Center, Tampaksiring, Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Pluralisme itu sangat menghargai kebhinnekaan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu harus diajarkan mulai dari pendidikan dasar," kata Wedakarna melalui surat elektronik yang diterima Antara di Denpasar, Jumat.
Ia menyayangkan ada sebagian kalangan di Indonesia yang tidak setuju dengan ajaran pluralisme, bahkan ada yang menganggap pluralisme itu haram.
"Saya mengecam jika ada yang berpendapat bahwa pluralisme itu haram. Itu tidak benar. Saya masih ingat, bagaimana Gus Dur (tokoh NU) yang berjuang begitu keras untuk membangun wadah pluralisme di Indonesia," katanya.
Anggota Komite III DPD yang membidangi antara lain pendidikan dan masalah anak itu meminta pengelola lembaga bimbingan minat belajar, Pendidikan Anak Usia dini (PAUD), dan Taman Kanak-kanak (TK) di Indonesia lebih banyak mengadopsi kebudayaan lokal dalam konten materi ajar atau kurikulumnya.
Dalam adopsi itu, misalnya, mengenalkan anak-anak dengan bahasa daerah, pakaian daerah, permainan tradisional maupun cerita rakyat yang berhubungan dengan kehidupan yang dijalaninya.
"Hal itu penting, jangan sampai anak-anak justru mengadopsi sistem pendidikan dari luar Indonesia," katanya.
Menurut dia, sistem pendidikan dasar Indonesia tidak boleh terlalu kearab-araban, keindia-indiaan, ketiongkok-tiongkokan, atau kebarat-baratan.
"Semua harus cinta Indonesia. Itu sangat esensi untuk anak-anak Indonesia," ujar Wedakarna yang juga Rektor Universitas Mahendradatta Bali.
Ia menekankan agar dihindarkan pola pendidikan yang mengajarkan kebencian dan pengotak-kotakan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
"Ini revolusi mental yang sesungguhnya," ujar Wedakarna yang juga Presiden The Sukarno Center, Tampaksiring, Bali. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014