Jakarta (Antara Bali) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dijadwalkan mengadakan konferensi pers terkait kebijakan pemerintah soal Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Menurut kabar yang dihimpun ANTARA di Jakarta, Senin, konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung pada Senin malam, pukul 21.00 WIB ikut dihadiri 12 menteri bidang ekonomi dan dilakukan setelah kedua Menko mengadakan pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa.
Belum jelas maksud dari konferensi pers yang akan dilaksanakan secara mendadak ini, namun pemerintah diperkirakan memberikan penjelasan soal pengalihan subsidi energi dan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Rapat kabinet paripurna yang berlangsung di kantor Presiden, Senin, juga telah membahas soal subsidi BBM, selain masalah pembangunan infrastruktur dan hasil kunjungan Presiden ke luar negeri setelah mengikuti berbagai forum internasional.
Sementara, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, enggan menjawab pertanyaan tentang kenaikan harga BBM. Namun, Menkeu dijadwalkan menuju kantor Menko Perekonomian pada pukul 20.00 WIB.
Sebelumnya, beredar wacana pemerintah segera menyesuaikan harga BBM bersubsidi pada kisaran Rp2.000-Rp3.000 per liter, untuk mengurangi beban belanja subsidi energi yang pada APBN 2015 tercatat mencapai Rp344,7 triliun.
Penyesuaian harga BBM bersubsidi diharapkan mampu memberikan ruang fiskal memadai agar pemerintah memiliki dana untuk belanja infrastruktur dan perlindungan sosial, mengurangi beban impor migas, serta menjaga konsumsi BBM agar volume tidak terlampaui.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, beberapa waktu yang lalu, memastikan pemerintah akan mengalihkan belanja subsidi BBM yang selama ini kurang tepat sasaran, untuk belanja yang lebih produktif dan bermanfaat bagi pembangunan.
Pengalihan belanja subsidi untuk kebutuhan yang lebih produktif tersebut akan dimulai dan direncanakan dalam APBN-Perubahan 2015, sehingga pemerintah nantinya memiliki dana untuk memperbaiki maupun membangun sarana infrastruktur baru.
Menurut Sofyan, masih banyak infrastruktur di beberapa daerah yang terbengkalai, seperti irigasi untuk produksi pertanian, misalnya disebabkan oleh subsidi yang hingga saat ini terpakai untuk hal-hal tidak produktif. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Menurut kabar yang dihimpun ANTARA di Jakarta, Senin, konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung pada Senin malam, pukul 21.00 WIB ikut dihadiri 12 menteri bidang ekonomi dan dilakukan setelah kedua Menko mengadakan pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa.
Belum jelas maksud dari konferensi pers yang akan dilaksanakan secara mendadak ini, namun pemerintah diperkirakan memberikan penjelasan soal pengalihan subsidi energi dan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Rapat kabinet paripurna yang berlangsung di kantor Presiden, Senin, juga telah membahas soal subsidi BBM, selain masalah pembangunan infrastruktur dan hasil kunjungan Presiden ke luar negeri setelah mengikuti berbagai forum internasional.
Sementara, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, enggan menjawab pertanyaan tentang kenaikan harga BBM. Namun, Menkeu dijadwalkan menuju kantor Menko Perekonomian pada pukul 20.00 WIB.
Sebelumnya, beredar wacana pemerintah segera menyesuaikan harga BBM bersubsidi pada kisaran Rp2.000-Rp3.000 per liter, untuk mengurangi beban belanja subsidi energi yang pada APBN 2015 tercatat mencapai Rp344,7 triliun.
Penyesuaian harga BBM bersubsidi diharapkan mampu memberikan ruang fiskal memadai agar pemerintah memiliki dana untuk belanja infrastruktur dan perlindungan sosial, mengurangi beban impor migas, serta menjaga konsumsi BBM agar volume tidak terlampaui.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, beberapa waktu yang lalu, memastikan pemerintah akan mengalihkan belanja subsidi BBM yang selama ini kurang tepat sasaran, untuk belanja yang lebih produktif dan bermanfaat bagi pembangunan.
Pengalihan belanja subsidi untuk kebutuhan yang lebih produktif tersebut akan dimulai dan direncanakan dalam APBN-Perubahan 2015, sehingga pemerintah nantinya memiliki dana untuk memperbaiki maupun membangun sarana infrastruktur baru.
Menurut Sofyan, masih banyak infrastruktur di beberapa daerah yang terbengkalai, seperti irigasi untuk produksi pertanian, misalnya disebabkan oleh subsidi yang hingga saat ini terpakai untuk hal-hal tidak produktif. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014