Denpasar (Antara Bali) - Menteri Pendidikan Anies Baswedan mengatakan Pendidikan inklusif akan mampu menyediakan kesempatan dan akses bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak pendidikan yang sejalan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Selain itu juga menjadi sarana yang sangat efektif dalam menanamkan pendidikan karakter," kata Menteri Anies Baswedan dalam sambutan tertulis dibacakan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Prof Dr Ir Achmad Jazidie di Denpasar, Senin.
Pada acara Deklarasi Pendidikan Inklusif tingkat Provinsi Bali Ia mengatakan, pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi kecerdasn manusia secara komprehensifan holistik mencakup tiga aspek yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang, baik itu UUD 45 Yang telah diamandemen, maupun UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional.
Menteri Anies Baswedan menegaskan, dengan bercampurnya anak yang berasal dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, budaya dan karakteristik dalam lingkungan sekolah inklusif diharapkan dapat menumbukan kepedulian, kerja sama dan saling menghargai perbedaan.
Melalui pendidikan inklusif para guru dan kepala sekolah diharapkan lebih kreatif dan berinovasi untuk bisa melayani serta menyelenggarakan pembelajaran sesui dengan karakteristik peserta didik yang beragam tersebut.
Dalam tiga tahun sesuai penyediaan dan akses untuk mendapatkan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sudah menunjukkan peningkatan yang luar biasa,dengan pertumbuhan yang tidak kurang dari 10.000 setiap tahunnya.
Menteri Anies Baswedan menambahkan, angka partisipasi murni anak berkebutuhan khusus masih sekitar 34,2 prsen, dan data itu menunjukkan bahwa masih banyak anak berkebutuhan khusus di Indonesia belum tersentuh layanan pendidikan.
"Hal itu akibat orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus adalah aib dari yang maha kuasa, dengan demikian pihaknya malu meiliki anak berkebutuhan khusus sehingga disembunyikannya," katanya.
Gerakan inklusisf telah dimulai sejak tahun 2012 dan sampai saat ini delapan provinsi menjadi provinsi pendidikan inklusiv di antaranya Kalimantan Selatan, Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sumatra Barat.
Sedangkan Bali sebagai provinsi inklusif yang kesembilan, sedangkan untuk kabupaten kota sebanyak 39 sebagai gerakan pendidikan inklusif.
Ia mengharapkan melalui program tersebut mampu menjangkau simpul-simpul anak yang sulit mendapatkan layanan pendidikan legular, seperti anak yang tinggal di pinggir hutan, anak jalanan, anak di daerah terpencil dan anak-anak di daerah perbatsan, semuanya bisa diselamatkan dari putus sekolah.
Pihaknya mengakui, sejumlah isu yang masih menjadi kendala antara lain minimnya sarana dan prasarana yang aksesibel, keterbatasan jumlah dan kompetensi guru regular yang mampu melayani anak berkebutuhan khusus.
Selain itu belum adanya aturan kebijakan yang kongkrit bagi karier guru pembimbing khusus (GPK).
Dengan demikian pihaknya mengimbau permasalahan pendidikan inklusif tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu direktorat jenderal atau stakeholder lainnya yang menanganni pelatihan, rekrutmen, formasi guru, dan kepala sekolah.
Hal lain yang tidak kalah penting keterlibatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai pemegang mandat otonomi daerah, ujar Menteri Anies Baswedan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Selain itu juga menjadi sarana yang sangat efektif dalam menanamkan pendidikan karakter," kata Menteri Anies Baswedan dalam sambutan tertulis dibacakan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Prof Dr Ir Achmad Jazidie di Denpasar, Senin.
Pada acara Deklarasi Pendidikan Inklusif tingkat Provinsi Bali Ia mengatakan, pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mengembangkan seluruh potensi kecerdasn manusia secara komprehensifan holistik mencakup tiga aspek yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang, baik itu UUD 45 Yang telah diamandemen, maupun UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional.
Menteri Anies Baswedan menegaskan, dengan bercampurnya anak yang berasal dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, budaya dan karakteristik dalam lingkungan sekolah inklusif diharapkan dapat menumbukan kepedulian, kerja sama dan saling menghargai perbedaan.
Melalui pendidikan inklusif para guru dan kepala sekolah diharapkan lebih kreatif dan berinovasi untuk bisa melayani serta menyelenggarakan pembelajaran sesui dengan karakteristik peserta didik yang beragam tersebut.
Dalam tiga tahun sesuai penyediaan dan akses untuk mendapatkan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sudah menunjukkan peningkatan yang luar biasa,dengan pertumbuhan yang tidak kurang dari 10.000 setiap tahunnya.
Menteri Anies Baswedan menambahkan, angka partisipasi murni anak berkebutuhan khusus masih sekitar 34,2 prsen, dan data itu menunjukkan bahwa masih banyak anak berkebutuhan khusus di Indonesia belum tersentuh layanan pendidikan.
"Hal itu akibat orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus adalah aib dari yang maha kuasa, dengan demikian pihaknya malu meiliki anak berkebutuhan khusus sehingga disembunyikannya," katanya.
Gerakan inklusisf telah dimulai sejak tahun 2012 dan sampai saat ini delapan provinsi menjadi provinsi pendidikan inklusiv di antaranya Kalimantan Selatan, Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sumatra Barat.
Sedangkan Bali sebagai provinsi inklusif yang kesembilan, sedangkan untuk kabupaten kota sebanyak 39 sebagai gerakan pendidikan inklusif.
Ia mengharapkan melalui program tersebut mampu menjangkau simpul-simpul anak yang sulit mendapatkan layanan pendidikan legular, seperti anak yang tinggal di pinggir hutan, anak jalanan, anak di daerah terpencil dan anak-anak di daerah perbatsan, semuanya bisa diselamatkan dari putus sekolah.
Pihaknya mengakui, sejumlah isu yang masih menjadi kendala antara lain minimnya sarana dan prasarana yang aksesibel, keterbatasan jumlah dan kompetensi guru regular yang mampu melayani anak berkebutuhan khusus.
Selain itu belum adanya aturan kebijakan yang kongkrit bagi karier guru pembimbing khusus (GPK).
Dengan demikian pihaknya mengimbau permasalahan pendidikan inklusif tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu direktorat jenderal atau stakeholder lainnya yang menanganni pelatihan, rekrutmen, formasi guru, dan kepala sekolah.
Hal lain yang tidak kalah penting keterlibatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai pemegang mandat otonomi daerah, ujar Menteri Anies Baswedan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014