Jakarta (Antara Bali) - Kementerian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas untuk memberangus praktik mafia migas di Tanah Air dengan harapan Indonesia mencapai kedaulatan energi.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan tim komite reformasi ini memiliki empat tugas pokok yang hasil kajiannya akan menjadi bahan rekomendasi Kementrian ESDM kepada Presiden.
"Tugas pokok tim ini, pertama mereview, mengkaji seluruh proses perijinan dari hulu hingga hilir, sehingga kebijakan dan aturan yang teridentifikasi menyuburkan praktik mafia migas akan dihapus dan atau diubah," kata Said kepada wartawan di Gedung Kementrian ESDM, Jakarta, Minggu.
Tugas kedua, menata ulang kelembagaan, termasuk memotong mata rantai birokrasi yang tidak efesien.
"Merekomendasikan untuk menata ulang kelembagaan contohnya SKK migas ke depan mau diapakan, kemudian BPH Migas mau diapakan, bagaimana hubungan Dirjen Migas dengan SKK Migas itu harus ditata ulang," paparnya.
Tugas ketiga, mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh subtansi sesuai dengan konstitusi dan berpihak kuat kepada kepentingan rakyat.
"Keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya, sebagai contoh banyak pemegang wilayah kerja yang tidak dikerjakan dengan baik, banyak pekerjaan dibelakang meja tang tidak transparan," jelasnya.
Dia menjaskan tim komite reformasi ini akan dipimpin ekonom Faisal Basri yang beranggotakan gabungan perwakilan pemerintahan dan masyarakat.
"Kami bersyukur, pemerintah bersyukur bahwa ekonom senior Faisal Basri mau memimpin tim ini, kami satu pandangan sektor ini sangat penting agar dapat dikelolah dengan baik," katanya.
Dia mengharapkan enam bulan ke depan tim ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bisa diajukan oleh Kementrian ESDM kepada Pemerintahan.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan migas adalah sektor paling penting dalam perekonomian Indonesia sehingga sangat mendukung pembentukan tim reformasi
"Saya sangat berkepentingan, di bawah kementrian BUMN ada Pertamina yang sangat tergantung kedepannya pada pengelolaannya, bagaimana aturan main yang transparan sehingga Pertamina dapat bergerak secara transparan dan profesional," katanya.
Sementara Faisal Basri berharap tim bekerja dan menghasilkan rekomendasi yang baik untuk Pemerintah agar sumber daya alam ini dikelola dengan baik untuk kemakmuran rayat.
"Saya akan bekerja keras dengan tim ini sesuai yang diamanahkan," tegas Faisal. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan tim komite reformasi ini memiliki empat tugas pokok yang hasil kajiannya akan menjadi bahan rekomendasi Kementrian ESDM kepada Presiden.
"Tugas pokok tim ini, pertama mereview, mengkaji seluruh proses perijinan dari hulu hingga hilir, sehingga kebijakan dan aturan yang teridentifikasi menyuburkan praktik mafia migas akan dihapus dan atau diubah," kata Said kepada wartawan di Gedung Kementrian ESDM, Jakarta, Minggu.
Tugas kedua, menata ulang kelembagaan, termasuk memotong mata rantai birokrasi yang tidak efesien.
"Merekomendasikan untuk menata ulang kelembagaan contohnya SKK migas ke depan mau diapakan, kemudian BPH Migas mau diapakan, bagaimana hubungan Dirjen Migas dengan SKK Migas itu harus ditata ulang," paparnya.
Tugas ketiga, mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh subtansi sesuai dengan konstitusi dan berpihak kuat kepada kepentingan rakyat.
"Keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya, sebagai contoh banyak pemegang wilayah kerja yang tidak dikerjakan dengan baik, banyak pekerjaan dibelakang meja tang tidak transparan," jelasnya.
Dia menjaskan tim komite reformasi ini akan dipimpin ekonom Faisal Basri yang beranggotakan gabungan perwakilan pemerintahan dan masyarakat.
"Kami bersyukur, pemerintah bersyukur bahwa ekonom senior Faisal Basri mau memimpin tim ini, kami satu pandangan sektor ini sangat penting agar dapat dikelolah dengan baik," katanya.
Dia mengharapkan enam bulan ke depan tim ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bisa diajukan oleh Kementrian ESDM kepada Pemerintahan.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan migas adalah sektor paling penting dalam perekonomian Indonesia sehingga sangat mendukung pembentukan tim reformasi
"Saya sangat berkepentingan, di bawah kementrian BUMN ada Pertamina yang sangat tergantung kedepannya pada pengelolaannya, bagaimana aturan main yang transparan sehingga Pertamina dapat bergerak secara transparan dan profesional," katanya.
Sementara Faisal Basri berharap tim bekerja dan menghasilkan rekomendasi yang baik untuk Pemerintah agar sumber daya alam ini dikelola dengan baik untuk kemakmuran rayat.
"Saya akan bekerja keras dengan tim ini sesuai yang diamanahkan," tegas Faisal. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014