Denpasar (Antara Bali) - Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali I Nyoman Wenten mengakui hingga saat ini belum mengetahui data keluarga miskin yang nantinya akan menerima tiga "kartu sakti" yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kami tidak ingin terjadi pengalaman seperti tempo hari saat ada BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) akibat kenaikan harga minyak, yang terjadi permasalahan data," katanya di Denpasar, Senin.
Menurut dia, pihaknya sudah mencari informasi langsung seputar tiga Kartu Sakti (Kartu Indonesia Sehat/KIS, Kartu Indonesia Pintar/KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) ke Kementerian Sosial.
Hanya saja dikatakan yang bisa mengeluarkan informasi adalah level menteri sehingga sampai ini pihaknya belum mendapatkan informasi yang jelas.
"Oleh karena itu, kami belum bisa berkomentar siapa nanti yang akan mendapatkan tiga kartu itu," ucapnya.
Wenten mengemukakan, kalau berkaca saat pembagian BLSM, para penerimanya itu didasarkan pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Kementerian Sosial.
Data yang didapatkan TNP2K, tambah dia, sesungguhnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang notabene berada di bawah TNP2K. Saat pembagian BLSM beberapa waktu lalu sebenarnya datanya juga sudah dimuktahirkan melalui musyarah desa dan musyawarah kelurahan
Ia mengatakan pada saat BLSM ada sekitar 151 ribu keluarga miskin di Bali yang mendapatkan bantuan tersebut. "Masalah perkembangan data itu sekarang, itu yang kami kurang tahu," ujarnya.
Pihaknya mengharapkan untuk KIP, KIS, KKS ada semacam petunjuk teknis di lapangan supaya tidak terjadi permasalahan yang krusial. Untuk Bali, rencananya kartu-kartu itu akan dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten Jembrana pada 7 November, hanya saja ternyata diundur.
"Berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial, memang akan ada pembaharuan data ke seluruh provinsi di Indonesia," kata Wenten. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami tidak ingin terjadi pengalaman seperti tempo hari saat ada BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) akibat kenaikan harga minyak, yang terjadi permasalahan data," katanya di Denpasar, Senin.
Menurut dia, pihaknya sudah mencari informasi langsung seputar tiga Kartu Sakti (Kartu Indonesia Sehat/KIS, Kartu Indonesia Pintar/KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) ke Kementerian Sosial.
Hanya saja dikatakan yang bisa mengeluarkan informasi adalah level menteri sehingga sampai ini pihaknya belum mendapatkan informasi yang jelas.
"Oleh karena itu, kami belum bisa berkomentar siapa nanti yang akan mendapatkan tiga kartu itu," ucapnya.
Wenten mengemukakan, kalau berkaca saat pembagian BLSM, para penerimanya itu didasarkan pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Kementerian Sosial.
Data yang didapatkan TNP2K, tambah dia, sesungguhnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang notabene berada di bawah TNP2K. Saat pembagian BLSM beberapa waktu lalu sebenarnya datanya juga sudah dimuktahirkan melalui musyarah desa dan musyawarah kelurahan
Ia mengatakan pada saat BLSM ada sekitar 151 ribu keluarga miskin di Bali yang mendapatkan bantuan tersebut. "Masalah perkembangan data itu sekarang, itu yang kami kurang tahu," ujarnya.
Pihaknya mengharapkan untuk KIP, KIS, KKS ada semacam petunjuk teknis di lapangan supaya tidak terjadi permasalahan yang krusial. Untuk Bali, rencananya kartu-kartu itu akan dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten Jembrana pada 7 November, hanya saja ternyata diundur.
"Berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial, memang akan ada pembaharuan data ke seluruh provinsi di Indonesia," kata Wenten. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014