Malang (Antara Bali) - Musyawarah Besar Pemuda Pancasila IX yang digelar di Kota Batu, Jawa Timur, 6-8 November 2014 bakal membahas dua agenda besar, yakni perubahan format organisasi, dari organisasi kepemudaan menjadi organisasi masyarakat dan pembahasan UUD 1945.
"Agenda besar Musyawarah Besar (Mubes) Pemuda Pancasila (PP) tahun ini, selain perubahan format organisasi dari organisasi kepemudaan menjadi organisasi masyarakat (ormas), juga ada agenda besar lainnya, yakni pembahasan UUD 1945," kata Ketua Umum PP Japto Soerjosoemarno di Batu, Kamis (6/11) malam.
Pembahasan mengenai kembali ke UUD 1945 sesuai naskah asli, lanjut Japto, perlu dilakukan, sebab, pascaamanademen 1999-2002, keberadaan UUD 1945 itu jauh dari maksud dan tujuan serta cita-cita para pendiri bangsa. Dengan adanya amandemen UUD 1945 selama kurun waktu 1999-2002, bangsa Indonesia mulai terpuruk dan liberalisme, kapitalistime sangat merajai negeri ini.
Ia mengatakan pascaamandemen UUD 1945 memang ada banyak peraturan perundangan yang berbau liberal, kapital dan proasing. Tercatat, beberapa Undang-undang, seperti UU Penanaman Modal Asing dan UU Keuangan, disebut-sebut sebagai hasil produk hukum yang menguntungkan asing.
Menurut Japto, saat ini naskah asli UUD 45 hanya tinggal 5 persen, dan sangat berpengaruh pada produk undang-undang yang lebih pro kepada asing daripada anak bangsa sendiri. Sebagai contoh, saat ini petani hanya boleh menanam kelapa sawit seluas 2 hektare, sedangkan investor asing bisa sampai 2 ribu hektare, ini sangat memprihatinkan.
Beberapa waktu lalu, lanjutnya, Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu menyatakan pihaknya bakal meninjau ulang beberapa peraturan perundangan yang proasing. Statemen ini jelas angin segar bagi bangsa Indonesia untuk mengubah nasib melalui judicial review terhadap perundangan yang proasing.
Selain kedua agenda besar tesrebut, Kata Japto, pada Mubes PP kali ini, pembahasan isu kebangsaan akan dijadikan poin rekomendasi bagi pemerintah. Beberapa permasalahan di masyarakat, terutama soal mulai memudarnya jiwa Pancasila di masyarakat.
"Sekarang ini Sila keempat Pancasila sudah tidak lagi hidup di masyarakat. Bangsa kita sekarang ini sedikit demi sedikit terus dirongrong kekuatan asing agar masayrakat Indonesia meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Saya berharap beberapa poin rekomendasi hasil buah pikiran Mubes PP tentang kebangsaan, Pancasila dan UUD 1945, bisa menjadi rujukan pemerintah untuk mengembalikan ideologi bangsa di bawah Demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal," tegasnya.
Sementara Ketua Organizing Commitee Mubes PP IX, Eddy Rumpoko mengatakan peserta yang hadir merupakan utusan pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus daerah. Jumlah peserta Mubes mencapai 1.400 orang. Selain peserta Mubes, peserta penggembira juga mencapai ribuan orang. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Agenda besar Musyawarah Besar (Mubes) Pemuda Pancasila (PP) tahun ini, selain perubahan format organisasi dari organisasi kepemudaan menjadi organisasi masyarakat (ormas), juga ada agenda besar lainnya, yakni pembahasan UUD 1945," kata Ketua Umum PP Japto Soerjosoemarno di Batu, Kamis (6/11) malam.
Pembahasan mengenai kembali ke UUD 1945 sesuai naskah asli, lanjut Japto, perlu dilakukan, sebab, pascaamanademen 1999-2002, keberadaan UUD 1945 itu jauh dari maksud dan tujuan serta cita-cita para pendiri bangsa. Dengan adanya amandemen UUD 1945 selama kurun waktu 1999-2002, bangsa Indonesia mulai terpuruk dan liberalisme, kapitalistime sangat merajai negeri ini.
Ia mengatakan pascaamandemen UUD 1945 memang ada banyak peraturan perundangan yang berbau liberal, kapital dan proasing. Tercatat, beberapa Undang-undang, seperti UU Penanaman Modal Asing dan UU Keuangan, disebut-sebut sebagai hasil produk hukum yang menguntungkan asing.
Menurut Japto, saat ini naskah asli UUD 45 hanya tinggal 5 persen, dan sangat berpengaruh pada produk undang-undang yang lebih pro kepada asing daripada anak bangsa sendiri. Sebagai contoh, saat ini petani hanya boleh menanam kelapa sawit seluas 2 hektare, sedangkan investor asing bisa sampai 2 ribu hektare, ini sangat memprihatinkan.
Beberapa waktu lalu, lanjutnya, Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu menyatakan pihaknya bakal meninjau ulang beberapa peraturan perundangan yang proasing. Statemen ini jelas angin segar bagi bangsa Indonesia untuk mengubah nasib melalui judicial review terhadap perundangan yang proasing.
Selain kedua agenda besar tesrebut, Kata Japto, pada Mubes PP kali ini, pembahasan isu kebangsaan akan dijadikan poin rekomendasi bagi pemerintah. Beberapa permasalahan di masyarakat, terutama soal mulai memudarnya jiwa Pancasila di masyarakat.
"Sekarang ini Sila keempat Pancasila sudah tidak lagi hidup di masyarakat. Bangsa kita sekarang ini sedikit demi sedikit terus dirongrong kekuatan asing agar masayrakat Indonesia meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Saya berharap beberapa poin rekomendasi hasil buah pikiran Mubes PP tentang kebangsaan, Pancasila dan UUD 1945, bisa menjadi rujukan pemerintah untuk mengembalikan ideologi bangsa di bawah Demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal," tegasnya.
Sementara Ketua Organizing Commitee Mubes PP IX, Eddy Rumpoko mengatakan peserta yang hadir merupakan utusan pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus daerah. Jumlah peserta Mubes mencapai 1.400 orang. Selain peserta Mubes, peserta penggembira juga mencapai ribuan orang. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014