Mangupura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menggelar pelatihan kehumasan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD), humas dan protokol setempat pada 3-6 November 2014 di Mangupura, Senin.
Kepala Sub-Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Badung, Anak Agung Gede Raka Yuda di Mangupura, Senin mengatakan, pelatihan kehumasan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman serta persepsi yang sama khususnya terhadap topik yang dibahas.
"Narasumber yang memberikan pelatihan yakni dari Komisi Informasi Publik Provinsi Bali, Biro Humas Provinsi Bali serta dari PWI Bali," katanya.
Selanjutnya para peserta akan melakukan kunjungan lapangan ke Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah terpilih menjadi salah satu PPID Terbaik Nasional.
Menurut dia, kegiatan itu akan diisi dengan melakukan dialog dan melihat secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sistem pengelolaan Informasi dan dokumentasi.
Sedangkan peserta yang mengikuti pelatihan itu sebanyak 30 orang terdiri dari unsur SKPD di lingkungan Pemda Badung serta Bagian Humas dan Protokol dalam kapasitasnya selaku staf Redaksi Tabloid Mangupura dan pelayanan pers.
Humas Pemerintahan merupakan bagian yang sangat penting dalam pemerintahan untuk menyelenggarakan "good government dan good governance", yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan, pelayanan publik dan daya saing daerah.
"Oleh karena itu, maka Pemkab Badung mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan di daerah secara transparan, normative dan akuntabel," ujar Asisten Administrasi Umum Pemkab Badung, I Gusti Ngurah Oka Darmawan.
Menurut dia, penerapan prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu keharusan dan wajib dilaksanakan terlebih diera keterbukaan informasi saat ini, dimana pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan penyediaan informasi yang transparan dan akuntabel.
Untuk itu kehumasan sangat diperlukan sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur di bidang kehumasan sehingga dapat memberikan pelayanan informasi yang transpran dan akuntabel kepada publik.
Selain itu, sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Internasional, Kabupaten Badung harus mampu memberikan informasi yang akurat, transparan serta akuntabel di berbagai bidang sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD di Kabupaten Badung.
Dengan demikian, sinergisitas pelayanan informasi sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Badung. "Diharapkan dengan pelatihan ini nantinya akan mampu memberikan kemampuan kepada staf yang menangani informasi untuk dapat melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik secara paripurna," ujarnya.(MFD)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Kepala Sub-Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Badung, Anak Agung Gede Raka Yuda di Mangupura, Senin mengatakan, pelatihan kehumasan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman serta persepsi yang sama khususnya terhadap topik yang dibahas.
"Narasumber yang memberikan pelatihan yakni dari Komisi Informasi Publik Provinsi Bali, Biro Humas Provinsi Bali serta dari PWI Bali," katanya.
Selanjutnya para peserta akan melakukan kunjungan lapangan ke Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah terpilih menjadi salah satu PPID Terbaik Nasional.
Menurut dia, kegiatan itu akan diisi dengan melakukan dialog dan melihat secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sistem pengelolaan Informasi dan dokumentasi.
Sedangkan peserta yang mengikuti pelatihan itu sebanyak 30 orang terdiri dari unsur SKPD di lingkungan Pemda Badung serta Bagian Humas dan Protokol dalam kapasitasnya selaku staf Redaksi Tabloid Mangupura dan pelayanan pers.
Humas Pemerintahan merupakan bagian yang sangat penting dalam pemerintahan untuk menyelenggarakan "good government dan good governance", yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan, pelayanan publik dan daya saing daerah.
"Oleh karena itu, maka Pemkab Badung mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan di daerah secara transparan, normative dan akuntabel," ujar Asisten Administrasi Umum Pemkab Badung, I Gusti Ngurah Oka Darmawan.
Menurut dia, penerapan prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu keharusan dan wajib dilaksanakan terlebih diera keterbukaan informasi saat ini, dimana pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan penyediaan informasi yang transparan dan akuntabel.
Untuk itu kehumasan sangat diperlukan sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur di bidang kehumasan sehingga dapat memberikan pelayanan informasi yang transpran dan akuntabel kepada publik.
Selain itu, sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Internasional, Kabupaten Badung harus mampu memberikan informasi yang akurat, transparan serta akuntabel di berbagai bidang sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD di Kabupaten Badung.
Dengan demikian, sinergisitas pelayanan informasi sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Badung. "Diharapkan dengan pelatihan ini nantinya akan mampu memberikan kemampuan kepada staf yang menangani informasi untuk dapat melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik secara paripurna," ujarnya.(MFD)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014