Jakarta (Antara Bali) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai
menteri perhubungan yang akan menjabat pada pemerintahan Joko Widodo -
Jusuf Kalla harus mengutamakan kepentingan nasional terkait implementasi
program tol laut dan poros maritim.
"Tol laut dan poros maritim bisa mengancam kedaulatan dan industri maritim nasional bila menterinya nanti lebih pro kepada kepentingan asing," kata Wakil Ketua Komite Tetap Penyedia dan Pelaku Logistik Kadin Indonesia Zaldi Masita dalam rilisnya Senin.
Menurut dia, implementasi tol laut atau poros maritim harus berakar pada kekuatan nasional dan memprioritaskan industri domestik dibandingkan asing karena esensi dari keduanya adalah untuk mewujudkan perekonomian maritim nasional yang berdaulat bagi masyarakat.
Dia mencontohkan saat ini dua terminal tersibuk di Tanjung Priok dan Tanjung Perak sudah dikelola oleh asing, bahkan konsesi bagi perusahaan asing tersebut diperpanjang oleh operator pelabuhan yang juga mengantongi konsesi meskipun hak memperpanjang konsesi ada di tangan otoritas pelabuhan.
Bahkan, katanya, Terminal Petikemas Kalibaru juga akan dikelola oleh perusahaan luar negeri.
"Ini situasi yang cukup memprihatinkan sehingga pemerintahan yang baru harus bisa menghentikan praktek liberalisasi seperti itu dengan cara memperkuat peran masyarakat pengusaha nasional," ujarnya.
Di sisi lain, Zaldi yang juga Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) itu, menyoroti operator pelabuhan BUMN mengusulkan agar asas cabotage ditinjau ulang, padahal kebijakan ini telah susah payah diperjuangkan oleh indonesia sejak dulu dalam rangka mewujudkan kedaulatan negara dan ekonomi. "Ini salah satu contoh bagaimana opini dibangun untuk memperlemah kedaulatan negara demi kepentingan asing," katanya.
Dia menilai pemerintah ke depan harus cermat dalam menempatkan sosok menhub yang benar-benar memiliki integritas yang kuat, rekam jejak yang baik dalam mendukung penguatan industri nasional dan memperkuat kedaulatan negara.
"Jika salah memilih menhub, maka tol laut atau poros maritim akan merusak kedaulatan negara," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Tol laut dan poros maritim bisa mengancam kedaulatan dan industri maritim nasional bila menterinya nanti lebih pro kepada kepentingan asing," kata Wakil Ketua Komite Tetap Penyedia dan Pelaku Logistik Kadin Indonesia Zaldi Masita dalam rilisnya Senin.
Menurut dia, implementasi tol laut atau poros maritim harus berakar pada kekuatan nasional dan memprioritaskan industri domestik dibandingkan asing karena esensi dari keduanya adalah untuk mewujudkan perekonomian maritim nasional yang berdaulat bagi masyarakat.
Dia mencontohkan saat ini dua terminal tersibuk di Tanjung Priok dan Tanjung Perak sudah dikelola oleh asing, bahkan konsesi bagi perusahaan asing tersebut diperpanjang oleh operator pelabuhan yang juga mengantongi konsesi meskipun hak memperpanjang konsesi ada di tangan otoritas pelabuhan.
Bahkan, katanya, Terminal Petikemas Kalibaru juga akan dikelola oleh perusahaan luar negeri.
"Ini situasi yang cukup memprihatinkan sehingga pemerintahan yang baru harus bisa menghentikan praktek liberalisasi seperti itu dengan cara memperkuat peran masyarakat pengusaha nasional," ujarnya.
Di sisi lain, Zaldi yang juga Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) itu, menyoroti operator pelabuhan BUMN mengusulkan agar asas cabotage ditinjau ulang, padahal kebijakan ini telah susah payah diperjuangkan oleh indonesia sejak dulu dalam rangka mewujudkan kedaulatan negara dan ekonomi. "Ini salah satu contoh bagaimana opini dibangun untuk memperlemah kedaulatan negara demi kepentingan asing," katanya.
Dia menilai pemerintah ke depan harus cermat dalam menempatkan sosok menhub yang benar-benar memiliki integritas yang kuat, rekam jejak yang baik dalam mendukung penguatan industri nasional dan memperkuat kedaulatan negara.
"Jika salah memilih menhub, maka tol laut atau poros maritim akan merusak kedaulatan negara," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014