Denpasarri Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Bali, Dr I Nyoman Subanda mempertanyakan arah pertemuan demokrasi tahunan "Bali Democracy Forum" setelah disahkannya UU Pilkada.
"Forum itu (BDF) mau dibawa kemana sesungguhnya," katanya ditemui di Kampus Pascasarjana Undiknas di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, BDF merupakan forum yang salah satunya membahas pengembangan demokrasi yakni partisipasi publik terhadap pelaksanaan demokrasi.
Terlebih Indonesia telah dua kali sukses mengelar Pemilu secara langsung dan menjadi salah satu ikon demokrasi di Asia Pasifik.
Namun seketika prestasi itu tercederai dengan disahkannya UU Pemilihan Kepala Daerah dimana hak rakyat untuk menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan Kepala Daerah ditarik kembali melalui DPRD.
"Forum itu mengarah tidak hanya untuk Indonesia karena Indonesia sudah dicap negara demokrasi sehingga banyak negara belajar dan ini menjadi contoh dalam mengelola demokrasi dengan heterogenitas. Tetapi masalahnya itu di legislatif," ucapnya.
Ia mengharapkan agar di dalam mewujudkan tata kelola yang baik, eksekutif dan legislatif perlu satu visi di dalam menyusun rancangan negara untuk saling mendukung.
BDF sendiri merupakan inisiatif Indonesia yang digelar sejak tahun 2008.
Pada BDF ke-7 2014 ini, salah satu tema yang dibahas yakni partisipasi publik, salah satu tema yang bertentangan dengan kondisi saat ini di mana Pilkada Langsung yang melibatkan rakyat kini beralih menjadi Pilkada Tidak Langsung melalui DPRD. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Forum itu (BDF) mau dibawa kemana sesungguhnya," katanya ditemui di Kampus Pascasarjana Undiknas di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, BDF merupakan forum yang salah satunya membahas pengembangan demokrasi yakni partisipasi publik terhadap pelaksanaan demokrasi.
Terlebih Indonesia telah dua kali sukses mengelar Pemilu secara langsung dan menjadi salah satu ikon demokrasi di Asia Pasifik.
Namun seketika prestasi itu tercederai dengan disahkannya UU Pemilihan Kepala Daerah dimana hak rakyat untuk menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan Kepala Daerah ditarik kembali melalui DPRD.
"Forum itu mengarah tidak hanya untuk Indonesia karena Indonesia sudah dicap negara demokrasi sehingga banyak negara belajar dan ini menjadi contoh dalam mengelola demokrasi dengan heterogenitas. Tetapi masalahnya itu di legislatif," ucapnya.
Ia mengharapkan agar di dalam mewujudkan tata kelola yang baik, eksekutif dan legislatif perlu satu visi di dalam menyusun rancangan negara untuk saling mendukung.
BDF sendiri merupakan inisiatif Indonesia yang digelar sejak tahun 2008.
Pada BDF ke-7 2014 ini, salah satu tema yang dibahas yakni partisipasi publik, salah satu tema yang bertentangan dengan kondisi saat ini di mana Pilkada Langsung yang melibatkan rakyat kini beralih menjadi Pilkada Tidak Langsung melalui DPRD. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014