Jakarta (Antara Bali) -- Bank Dunia dan Organisasi
Pangan dan Pertanian global (FAO) bersama Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) bersinergi dalam membahas rencana aksi program kelautan
global. Pasalnya, Indonesia dinilai sebagai negara yang konsisten dalam
mengakselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional
dengan bernafaskan Blue Growth. Permintaan ini merupakan
momentum positif dalam mendorong dan mempercepat terlaksananya aksi
nyata dan kemitraan di dalam pengembangan Blue Growth untuk
mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Demikian
disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo saat
membuka workshop Aliansi Global Blue Growth dan Ketahanan Pangan di Jakarta, Senin (08/09).
Sebagai gambaran, saat ini, dunia tengah menghadapi salah satu tantangan Dalam mencukupi kebutuhan pangan 9 miliar manusia pada tahun 2050. Mengingat berbagai kondisi dan dampak dari perubahan iklim, ketidakpastian kondisi ekonomi dan keuangan, dan kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Melihat kondisi tantangan yang berlipat ganda dalam ketahanan pangan, Sharif menilai perlu suatu respon dan upaya transisi yang terintegrasi guna mengubah ekonomi dunia ke arah pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien.
Terkait hal itu, Sharif menjelaskan, hadirnya paradigma Ekonomi Biruâ„¢ dalam pembangunan kelautan nasional sebagai refleksi sinergitas pertumbuhan, pembangunan dan lingkungan dengan berpedoman pada triple helix model. Ekonomi Kelautan dengan penerapan model Ekonomi Biru akan disinergikan dengan berbagai kebijakan baik lokal maupun nasional, SDM, teknologi, akses keuangan, industrialisasi (hulu dan hilir), pendidikan, dan kesadaran kolektif masyarakat akan potensi kelautan. Paradigma Ekonomi Biruâ„¢ yang selalu disuarakan KKP menjadi model pembangunan ekonomi yang menyatukan pembangunan laut dan daratan dengan menekankan
pengoptimalan pemanfaatan teknologi, industri, tanah dan perairan laut sehingga berujung pada meningkatnya taraf pemanfaatan sumber daya laut.
Jika merujuk pada laporan dari Bank Dunia dan FAO, pada tahun 2030 diperkirakan hampir dua pertiga dari konsumsi hasil perikanan di seluruh dunia akan berasal dari sub sector perikanan. Sehingga kawasan Asia termasuk Asia Selatan, Asia Tenggara, China dan Jepang diproyeksikan akan menebus 70 persen dari permintaan ikan global. Tak salah jika dikatakan, potensi kelautan dan perikanan telah menjadikan Indonesia memiliki modal dasar potensi pembangunan yang jauh lebih besar dan beragam daripada negara-negara lain. Jika seluruh potensi kelautan ini dikelola dengan baik maka diperkirakan 85 persen perekonomian nasional akan ditopang oleh sumber daya kelautan termasuk pangan. Masuknya sektor kelautan dan perikanan sebagai sector utama penopang perekonomian Indonesia menjadi keniscayaan, karena luas wilayah Indonesia yang 75 persennya (5,8 juta km2) territorial laut lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah daratan. Contohnya, jika berkaca pada pertumbuhan sektor kelautan pada tahun 2010-2013, sektor ini tumbuh secara signifikan di atas 6 persen. Sementara kontribusi sector kelautan mampu menyumbang 22 persen dari Product Domestic Bruto (PDB).
Sebagai informasi, pertemuan kali ini merupakan dari tindak lanjut pertemuan the Global Oceans Action Summit di Den Haag, di Belanda bulan April 2014. Sementara dalam pertemuan ini, sebagai upaya memperkuat kerja sama regional maupun internasional di sektor kelautan dan perikanan. Adapun penguatan kerja sama itu yakni, dengan Bank Dunia dalam menyusun kemitraan global pemanfaatan laut secara lestari dan berkelanjutan. Kemudian dengan KKP dengan FAO sepakat untuk mengidentifikasi pengembangan komoditas laut untuk kehidupan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Seperti diketahui sebelumnya, KKP telah menjalin kerja sama dengan organisasi pangan dunia ini. Kerja sama tersebut dinilai telah mencapai keberhasilan, diantaranya pengembangan kawasan, komoditas, inovasi teknologi dan sumber daya manusia, pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta berbagai program menyangkut kepentingan para nelayan. Selain itu, KKP bersama dengan Pemerintah Belanda juga melakukan perluasan kerja sama bilateral dalam merumuskan peran sektor kelautan di dalam ketahanan pangan global.
Selain itu, lebih lanjut Sharif mengemukakan sebuah kelompok kerja/forum kerja konsultatif akan dibentuk. Kelompok kerja ini akan beranggotakan negara, organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya. Terbentuknya Kelompok kerja tersebut sebagai tindak lanjut dari usulan pedoman sukarela (Voluntary Guidelines) tentang Blue Growth dan ketahanan pangan. “Indonesia secara sukarela mengusulkan diri sebagai sekretariat kelompok kerja / forum kerja konsultatif dengan dukungan FAO dan Bank Dunia,†jelasnya.
Rencananya, pertemuan selanjutnya akan berlangsung di Grenada pada awal tahun 2015. Sedangkan hasil pembahasan dari workshop ini akan dibahas lebih lanjut pada ajang pertemuan Climate Summit 2014 yang berlangsung pada bulan September ini di New York, Amerika Serikat. Sebagai informasi tambahan, dalam workshop kali ini dihadiri oleh Asisten Direktur Jenderal FAO Bidang Perikanan, Duta Besar Grenada, Dirjen Kementerian Urusan Ekonomi Belanda dan lainnya. Sementara, dalam kesempatan ini, Dirjen P2HP KKP berkesempatan dalam menyampaikan perkembangan implementasi Blue Economy di Indonesia.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Lilly Aprilya Pregiwati ,Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi , Kementerian Kelautan dan Perikanan (Telp. 021-3520350). (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Sebagai gambaran, saat ini, dunia tengah menghadapi salah satu tantangan Dalam mencukupi kebutuhan pangan 9 miliar manusia pada tahun 2050. Mengingat berbagai kondisi dan dampak dari perubahan iklim, ketidakpastian kondisi ekonomi dan keuangan, dan kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Melihat kondisi tantangan yang berlipat ganda dalam ketahanan pangan, Sharif menilai perlu suatu respon dan upaya transisi yang terintegrasi guna mengubah ekonomi dunia ke arah pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien.
Terkait hal itu, Sharif menjelaskan, hadirnya paradigma Ekonomi Biruâ„¢ dalam pembangunan kelautan nasional sebagai refleksi sinergitas pertumbuhan, pembangunan dan lingkungan dengan berpedoman pada triple helix model. Ekonomi Kelautan dengan penerapan model Ekonomi Biru akan disinergikan dengan berbagai kebijakan baik lokal maupun nasional, SDM, teknologi, akses keuangan, industrialisasi (hulu dan hilir), pendidikan, dan kesadaran kolektif masyarakat akan potensi kelautan. Paradigma Ekonomi Biruâ„¢ yang selalu disuarakan KKP menjadi model pembangunan ekonomi yang menyatukan pembangunan laut dan daratan dengan menekankan
pengoptimalan pemanfaatan teknologi, industri, tanah dan perairan laut sehingga berujung pada meningkatnya taraf pemanfaatan sumber daya laut.
Jika merujuk pada laporan dari Bank Dunia dan FAO, pada tahun 2030 diperkirakan hampir dua pertiga dari konsumsi hasil perikanan di seluruh dunia akan berasal dari sub sector perikanan. Sehingga kawasan Asia termasuk Asia Selatan, Asia Tenggara, China dan Jepang diproyeksikan akan menebus 70 persen dari permintaan ikan global. Tak salah jika dikatakan, potensi kelautan dan perikanan telah menjadikan Indonesia memiliki modal dasar potensi pembangunan yang jauh lebih besar dan beragam daripada negara-negara lain. Jika seluruh potensi kelautan ini dikelola dengan baik maka diperkirakan 85 persen perekonomian nasional akan ditopang oleh sumber daya kelautan termasuk pangan. Masuknya sektor kelautan dan perikanan sebagai sector utama penopang perekonomian Indonesia menjadi keniscayaan, karena luas wilayah Indonesia yang 75 persennya (5,8 juta km2) territorial laut lebih besar jika dibandingkan dengan wilayah daratan. Contohnya, jika berkaca pada pertumbuhan sektor kelautan pada tahun 2010-2013, sektor ini tumbuh secara signifikan di atas 6 persen. Sementara kontribusi sector kelautan mampu menyumbang 22 persen dari Product Domestic Bruto (PDB).
Sebagai informasi, pertemuan kali ini merupakan dari tindak lanjut pertemuan the Global Oceans Action Summit di Den Haag, di Belanda bulan April 2014. Sementara dalam pertemuan ini, sebagai upaya memperkuat kerja sama regional maupun internasional di sektor kelautan dan perikanan. Adapun penguatan kerja sama itu yakni, dengan Bank Dunia dalam menyusun kemitraan global pemanfaatan laut secara lestari dan berkelanjutan. Kemudian dengan KKP dengan FAO sepakat untuk mengidentifikasi pengembangan komoditas laut untuk kehidupan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Seperti diketahui sebelumnya, KKP telah menjalin kerja sama dengan organisasi pangan dunia ini. Kerja sama tersebut dinilai telah mencapai keberhasilan, diantaranya pengembangan kawasan, komoditas, inovasi teknologi dan sumber daya manusia, pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta berbagai program menyangkut kepentingan para nelayan. Selain itu, KKP bersama dengan Pemerintah Belanda juga melakukan perluasan kerja sama bilateral dalam merumuskan peran sektor kelautan di dalam ketahanan pangan global.
Selain itu, lebih lanjut Sharif mengemukakan sebuah kelompok kerja/forum kerja konsultatif akan dibentuk. Kelompok kerja ini akan beranggotakan negara, organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya. Terbentuknya Kelompok kerja tersebut sebagai tindak lanjut dari usulan pedoman sukarela (Voluntary Guidelines) tentang Blue Growth dan ketahanan pangan. “Indonesia secara sukarela mengusulkan diri sebagai sekretariat kelompok kerja / forum kerja konsultatif dengan dukungan FAO dan Bank Dunia,†jelasnya.
Rencananya, pertemuan selanjutnya akan berlangsung di Grenada pada awal tahun 2015. Sedangkan hasil pembahasan dari workshop ini akan dibahas lebih lanjut pada ajang pertemuan Climate Summit 2014 yang berlangsung pada bulan September ini di New York, Amerika Serikat. Sebagai informasi tambahan, dalam workshop kali ini dihadiri oleh Asisten Direktur Jenderal FAO Bidang Perikanan, Duta Besar Grenada, Dirjen Kementerian Urusan Ekonomi Belanda dan lainnya. Sementara, dalam kesempatan ini, Dirjen P2HP KKP berkesempatan dalam menyampaikan perkembangan implementasi Blue Economy di Indonesia.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Lilly Aprilya Pregiwati ,Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi , Kementerian Kelautan dan Perikanan (Telp. 021-3520350). (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014