Jakarta (Antara Bali) - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Effendi menegaskan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang optimal dan tidak boros anggaran bisa membantu peningkatan sektor lainnya di antaranya pelayanan publik karena sisa anggaran yang dihemat dapat dialokasikan untuk hal tersebut.
"Intinya bukan soal pilkada langsung atau dipilih DPRD, karena kedua-duanya merupakan bentuk demokrasi. Namun bagaimana kita bisa menghemat anggaran pemilihan kepala daerah yang kemudian bisa dikonversi menjadi anggaran pelayanan publik lainnya seperti bidang kesehatan atau pengurangan angka kemiskinan," katanya menjawab pertanyaan Antara di Jakarta, Minggu.
Anggota DPR RI terpilih asal Partai Demokrat itu mengatakan, yang terpenting adalah bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan pilkada sehingga tidak memakan anggaran yang besar sehingga bisa digunakan untuk sektor lainnya.
Dalam beberapa pekan terakhir ini sejumlah kalangan mendukung dan menolak ide mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota yang semula pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung melalui mekanisme DPRD.
Sebelumnya Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Andrinov Chaniago mengatakan, proses pemilihan bupati dan wali kota dapat dilakukan melalui mekanisme di DPRD namun harus diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas sistem.
"Untuk pemilihan bupati dan wali kota oleh DPRD saya setuju, asal mekanismenya dibuat akuntabel, transparan dan memerhatikan pendapat publik," kata Andrinov kepada Antara di Jakarta, Jumat (5/9)
Ia mengatakan bila dilihat secara makro, pemilihan bupati dan wali kota yang dilakukan oleh DPRD tersebut tidak akan merugikan rakyat. Meski demikian ia mengingatkan akuntabel, transparansi serta sesuai dengan aspirasi publik harus menjadi kunci utama.
Walaupun ia setuju dengan pemilihan bupati dan wali kota dilakukan oleh DPRD, namun untuk pemilihan gubernur, Andrinov sepakat dengan sebagian besar pendapat pengamat bahwa mekanismenya harus tetap pemilihan langsung seperti yang telah dilakukan saat ini. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Intinya bukan soal pilkada langsung atau dipilih DPRD, karena kedua-duanya merupakan bentuk demokrasi. Namun bagaimana kita bisa menghemat anggaran pemilihan kepala daerah yang kemudian bisa dikonversi menjadi anggaran pelayanan publik lainnya seperti bidang kesehatan atau pengurangan angka kemiskinan," katanya menjawab pertanyaan Antara di Jakarta, Minggu.
Anggota DPR RI terpilih asal Partai Demokrat itu mengatakan, yang terpenting adalah bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan pilkada sehingga tidak memakan anggaran yang besar sehingga bisa digunakan untuk sektor lainnya.
Dalam beberapa pekan terakhir ini sejumlah kalangan mendukung dan menolak ide mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota yang semula pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung melalui mekanisme DPRD.
Sebelumnya Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Andrinov Chaniago mengatakan, proses pemilihan bupati dan wali kota dapat dilakukan melalui mekanisme di DPRD namun harus diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas sistem.
"Untuk pemilihan bupati dan wali kota oleh DPRD saya setuju, asal mekanismenya dibuat akuntabel, transparan dan memerhatikan pendapat publik," kata Andrinov kepada Antara di Jakarta, Jumat (5/9)
Ia mengatakan bila dilihat secara makro, pemilihan bupati dan wali kota yang dilakukan oleh DPRD tersebut tidak akan merugikan rakyat. Meski demikian ia mengingatkan akuntabel, transparansi serta sesuai dengan aspirasi publik harus menjadi kunci utama.
Walaupun ia setuju dengan pemilihan bupati dan wali kota dilakukan oleh DPRD, namun untuk pemilihan gubernur, Andrinov sepakat dengan sebagian besar pendapat pengamat bahwa mekanismenya harus tetap pemilihan langsung seperti yang telah dilakukan saat ini. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014